Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik
Septi Satriani, Septi
Unknown Affiliation
Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL DALAM PEMILUKADA BIMA 2010 Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.522 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.455

Abstract

Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukadaBima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjamstilah Leo Agustinopergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi prosesdemokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir seluuh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awalyang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukanpemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinanang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yangerjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukadasebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang justru tidak demokratisKata kunci Bima demokrasi pemilukada elite lokal
Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (831.755 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.534

Abstract

The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Mukim, in Indonesia's post New Order period. After MoUHelsinki was signed in 2005 which marked the peace agreement in Aceh, the Government of Indonesia officially endorses Special Autonomy status to the province. One among many important articles in the new law is to revitalize the traditional structure of territoriality called Mukim. During the New Order regime, Mukim served as traditional institution that left out majority of customary roles since it has been co opted into the structure of Indonesian government under UU No.5/1979. This paper describes the current condition of Mukim and how it finds the new role and relations with other institutions under Aceh's UUPA (Local Government in Aceh) No. 11/2006.
DINAMIKA PERAN ELITE LOKAL PASCA ORDE BARU : Studi Kasus di Sumbawa Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.481 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.468

Abstract

This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inability of thearistocracy to redefine their roles and existencee while in area ofIndonesia local aristorats are able to do soThis study also examines impact ofchanges and continuity ofthe role ofthe aristocracy towards local democracyin Sumbawa
HUBUNGAN NEGARA-WARGA DAN DEMOKRASI LOKAL: STUDI KONFLIK TAMBANG DI BIMA Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.536 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v12i2.540

Abstract

This paper examines the state-citizens relation in a democratic context based on Charles Tilly’s approach. Charles Tilly argues that the degree of democratic regime can be seen based on the state’s capacity to accommodate public engagement. Following Charles Tilly’s argument, a democratic regime provides equal political relation. On the contrary, state-citizen relation in an undemocratic regime is unequal. Based on Charles Thilly’s perspective on state-citizen relations, Lambu’s mining conflict, at district of Bima, West Nusa Tenggara Province is in the intersection category between low capacity democracy and low capacity undemocracy. Keywords: State, Citizen, Relation, Local Democracy.
Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Jogjakarta Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2386.348 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.699

Abstract

AbstrakTulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya  seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.Kata Kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan
Co-Authors