Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Harmonisasi Pengaturan Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Khalid, Khalid
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 1 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.63 KB) | DOI: 10.33561/holrev.v3i1.6019

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara tidak dapat hanya dengan meratifikasi pengaturan yang mengatur hak-hak asasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menyahuti tuntutan globalisasi, namun yang terpenting kemudian adalah political will dan konsistensi menjalankan pasal-pasal tersebut dalam tataran perilaku berbangsa dan bernegara, dan ini tidak bisa dilepaskan keharusan adanya Lembaga Negara yang menjaga, menjalankan dan mengawal terwujudnya pengakuan, perlindungan dan penegakkan HAM tersebut. Perwujudan ini dapat diupayakan dengan melakukan harmonisasi dan penguatan kelembagaan HAM dalam konstitusi agar efektif dan independen.
Sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara (Systematic Literature Review Terhadap Pemberitaan Media Online) Syahputra, Akmaluddin; Khalid, Khalid
Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v4i1.11525

Abstract

Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.Fokus penelitian ini ialah melakukan penilaian terhadap konten media tentang sengketa Tanah Wakaf di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi informasi yang berguna mengenai sengketa tanah wakaf di Sumatera yang bersumber dari media online yang dapat diakses di internet, dilaksanakan sejak 31 Juli 2019-30 November 2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini Systematic literature review (SLR) atau tinjauan pustaka sistematis, yakni metode literature review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemberitaan sebanyak 48 media yang memberitakan sengketa wakaf sejak tahun 2007 hingga 2019, terdapat setidaknya kriteria tertentu yang signifikan berdasarkan protokol yang ditetapkan pada penelitian ini: Pertama, dari sisi peruntukan wakaf, sengketa tanah wakaf didominasi pada masjid; Kedua, dari sisi pihak yang bersengketa, didominasi antara umat Islam dan pihak developer; Ketiga: dari sisi lokasi di Sumatera Utara, didominasi di Kota Medan; Keempat: dari sisi tahun terbit didominasi pada tahun 2018; dan Kelima, dari sisi kode media menunjukkan, tidak didominasi oleh karakter media tertentu, yang berarti baik media Islam, media mainstream, media lokal maupun nasional, secara berimbang memuat pemberitaan sengketa wakaf. Hasil evaluasi terhadap data sengketa wakaf yang diungkap media menunjukkan, bahwa secara umum, persoalan sengketa wakaf di Sumatera Utara belum tergambarkan secara menyeluruh di masing-masing daerah. Advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi menunjukkan belum adanya penyelesaian secara tuntas sengketa tanah wakaf di Sumatera Utara.
Kombinasi Metode AHP dan VIKOR Untuk Pemilihan Santri Berprestasi Fauzi, Mohammad; Ridwan, Mujib; Khalid, Khalid
MATICS Vol 12, No 1 (2020): MATICS
Publisher : Department of Informatics Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.737 KB) | DOI: 10.18860/mat.v12i1.8270

Abstract

Penelitian ini mencoba melakukan seleksi pemilihan santri berprestasi, yang nantinya akan direkomendasikan juga untuk mengikuti Program Beasiswa Santri Berprestasi, biasa disingkat PBSB. Sebelumnya di Pondok Pesantren Manbaul Hikam belum ada rekomendasi nama santri untuk mengikuti PBSB. Untuk saat ini, santri mengikuti PBSB hanya sebatas siapa yang ingin mendaftar, kemudian pihak sekolah mengantarkannya untuk mengikuti tes yang diadakan oleh Kemenag. Untuk memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh nama - nama santri berprestasi, maka dibangunlah sistem pendukung keputusan pemiliihan santri berprestasi. Melalui sistem, pengguna dapat menambahkan data santri, data nilai santri, dan nilai bobot kriteria. Sistem akan memberikan rekomendasi nama - nama santri berprestasi menggunakan metode AHP dan VIKOR. Kedua metode tersebut dikombinasikan, AHP untuk menghitung bobot kriteria dan VIKOR untuk melakukan perangkingan alternatif. Penggunaan dua metode tersebut bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan dari masing - masing metode. Pengujian sistem menggunakan black box, uji sensitivitas nilai vikor, akurasi, recall, dan presisi. Pengujian dilakukan menggunakan data santri tahun lulusan 2015 - 2016 untuk jurusan IPA dan IPS. Berdasarkan pengujian sensitivitas nilai VIKOR, disimpulkan alternatif santri dengan NIS 150106 dan 150129 memiliki sensitivitas perubahan ketika nilai variabel v diubah dengan menggunakan 0.4 dan 0.6. Hasil nilai rata - rata dari uji akurasi sebesar 90,5%, nilai recall 87,5%, dan nilai presisi 35%.
Decision Support System for Determining the Feasibility of a Program Keluarga Harapan Receiver Using the Analytic Network Process Algorithm Izzah, Khoirul; Khalid, Khalid; Rolliawati, Dwi
Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.176 KB) | DOI: 10.25139/inform.v5i1.2300

Abstract

One of the goals of the Indonesian state is to prosper the people by reducing total poverty. To overcome poverty levels, the Indonesian government created a policy of the Program Keluarga Harapan(PKH) in the form of subsidized assistance. PKH beneficiaries are families registered in Basis Data Terpadu(BDT) data that meet the criteria of pregnant(K1), childhood(K2), elementary school(K3), junior high school(K4), high school(K5), elderly(K6), and disability(K7). This study aims to assist the Bojonegoro Social Office in choosing the right target in determining the eligibility of PKH recipients by automation. PKH recipient decision support systems are developed with PHP, MySQL databases, and the Analytic Network Process (ANP) algorithm. By using test data of 3 villages namely Bangilan Village, Sembung Village, and Tapelan Village, Kapas District, Bojonegoro Regency in 2019, the system was able to provide PKH recipient data recommendations in accordance with the criteria weights requirements. Based on the confusion test matrix, the SPK precision level is 39.64% (moderate), recall is 39.29% (moderate), and accuracy is 69.12% (high). While testing system functionality using black box testing resulted in 93.35% of the system running well. This shows that the PKH recipient Decision Support System is feasible to be implemented in the Dinas Sosial Bojonegoro
Integration of Islamic Law and Customary Law on Inheritance (Case Study in Tanjung Pura District, Langkat Regency) Akmaluddin Syahputra; Khalid Khalid
JURNAL AKTA Vol 11, No 2 (2024): June 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i2.36257

Abstract

This study discusses the integration between Islamic Law and Customary Law in the context of inheritance distribution in Tanjung Pura District, Langkat Regency. With an in-depth case study, this research presents an in-depth understanding of inheritance practices, the role of Islamic Law, and adaptation to local values. The results highlight the alignment of inheritance division with the principles of Islamic Law, while Customary Law also plays a role in shaping the norms that influence this process. It was found that the integration of these two legal systems is manifested in inheritance practices, which reflect tolerance, deliberation, and settlements that consider family values. Nonetheless, disagreements and divergent views on wills and property division were also identified, illustrating the dynamics and complexities of harmonizing these two legal systems. This study contributes to the understanding of how local communities integrate legal and customary aspects in managing inheritance, creating a balance between Islamic norms and local values passed down from generation to generation.
The Experience of Political Office as a Reason for Proficiency Khalid Khalid
JURNAL AKTA Vol 10, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i3.33881

Abstract

President or Vice President and under the age of 40, they must have experience in serving as an elected official through elections, such as members of the DPR, DPD members, DPRD members, Governors, Regents, or Mayors. However, this rule does not apply to directly appointed officials, such as acting or acting officials. Candidates who fall under the category of appointed officials can run for President or Vice President after reaching the age of 40. The existing secondary data collected was also analyzed using the inductive method. Subtilitas intellegendi or the accuracy of understanding and accuracy of explanation of the problem (subtilitas explicandi) of the problem is very relevant to resolving legal issues in this study. In running for a regional head position, it is important to demonstrate maturity and integrity. Focus on experience, a deep understanding of local issues, and concrete plans to move the region forward. Avoid provocative rhetoric and ensure your communications reflect professionalism and responsibility. Capacity to act and authority to act both relate to the event of taking legal action. Legal action is an everyday event, in social life establishing relationships with other members of society.  Because legal actions are everyday actions carried out by humans, it is necessary to regulate the capacity and authority to act.
TOPIC MODELLING SKRIPSI MENGGUNAKAN METODE LATENT DIRICLHET ALLOCATION Alfanzar, Alif Iffan; Khalid, Khalid; Rozas, Indri Sudanawati
Jurnal Sistem Informasi Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jsii.v7i1.2036

Abstract

Abstrak - Program Studi Sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) telah ditemukan permasalahan bahwa belum ada yang melakukan clustering pada topik skripsi mahasiswa. Clustering tersebut digunakan dalam topic modelling untuk melihat tren dan kesuaian minat pada Program Studi Sastra Inggris UINSA. Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) merupakan salah satu metode topic modelling yang paling populer saat ini. Dalam penelitian ini mengambil sejumlah 584 abstact skirpsi dalam bahasa inggris sebagai dataset. Penggunaan dataset berbahasa inggris dikarenakan pada pre-processing data yang tersedia standartnya baru untuk bahasa inggris. Setelah melewati proses tersebut, setiap kata yang muncul akan dihitung menggunakan metode Bag of Word. Metode LDA mengklusterkan dengan menglihat jumlah kemunculan kata pada Bag of Word, kemudian menentukan jumlah cluster atau jumlah topik dan menentukan jumlah iterasi. LDA menandai setiap kata pada topik secara semi random distribution kemudian menghitung probabilitas topik pada dokumen dan menghitung probabilitas kata pada topik setiap iterasinya. Penelitian ini melakukan percobaan pemodelan topik sebanyak 5 kali uji iterasi dan jumlah topik yang berbeda. Berdasarkan percobaan tersebut telah didapatkan hasil kemudian dianalisis bahwa 3 adalah jumlah topik yang paling fit. Hasil tersebut diujikan secara kualitatif kepada pihak stakeholder Program Studi Sastra Inggris UINSA, dan dinyatakan sesuai dengan tren serta minat pada Program Studi Sastra Inggris UINSA. Kata kunci :  Clustering, Iterasi, LDA, Probabilitas, Topic Modelling.
REVOCATION OF HADHANAH AT THE PEKANBARU HIGH RELIGIOUS COURT (DECISION ANALYSIS No.26/ Pdt.G /2023/ PTA.Pbr) Saragih, Chantika Andini; Khalid, Khalid
Jurnal Cendekia Hukum Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.750

Abstract

The purpose of this writing is to know and understand the methods and concepts used by judges to determine the revocation of child custody (hadhanah). The method used in this study is normative legal research. Legal research is a method of examining documentary studies, which includes the use of several materials such as court decisions, legal theories, regulations and laws. The topic of discussion this time is the analysis of the judge's decision regarding the revocation of child custody at the Pekanbaru High Religious Court decision No.26/Pdt.G/2023/PTA.Pbr as the subject of this research. The results of this analysis show that the method for taking hadhanah in the Pekanbaru Religious Court's decision was carried out by the Pekanbaru Religious High Court's panel of judges while taking into account the signs in its decision, especially because the benefit of the life of a child who is not yet 12 years old is the right of the mother. Regarding this matter, according to Article 105 of the Compilation of Islamic Law, it explains in more detail that if there is separation between husband and wife, among other things (1) custody of children under 12 years of age is the mother's right.
Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia Sabrina, Sarah; Khalid, Khalid
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengkaji pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DRP. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Data sekunder seperti artikel, laporan berita, dan analisis dari ahli hukum akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian ini bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi dalam menyoroti potensi pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya tumpang tindih antara konsep negative legislator dan tindakan Mahkamah Konstitusi yang terkadang memperluas kewenangannya. Konsep judicial restraint dan aktivisme yudisial memberikan perspektif berbeda mengenai peran hakim dalam sistem hukum. Dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dan menjaga kedaulatan sebagai landasan utama. Diperlukan dialog dan refleksi mendalam mengenai peran Mahkamah Konstitusi dan bagaimana interaksinya dengan lembaga negara lainnya, agar kesinambungan demokrasi dan prinsip ketatanegaraan dapat terjaga dengan baik. Upaya untuk mencegah campur tangan yang melampaui kewenangan serta memastikan independensi lembaga peradilan menjadi kunci dalam membangun fondasi yang kuat untuk negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Handling of IPR Violations at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra Lubis, Tiva Novianti; Khalid, Khalid
Law Development Journal Vol 5, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.5.3.301-314

Abstract

Indonesia is the country with the largest population in the world. Of course, there are many cases and violations that occur, one of which is related to intellectual property, where everyone who creates a work certainly has the right to his work if it is registered. However, until now there are still many intellectual property owners who forget or even do not register their work. This is a major factor in the occurrence of intellectual property violations in Indonesia, especially due to the lack of understanding of the importance of registering intellectual property. This is what then attracts the author's attention to be able to examine and learn more about how the handling of IPR violations within the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra. This research uses normative-empirical research methods using two approaches, namely the statute approach and the case approach. The conclusion obtained is that the law enforcement efforts carried out by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra are by conducting cooperation activities in the form of seminars, socialisation, and visits to every region in North Sumatra, in order to provide guarantees of legal certainty for owners of Intellectual Property Rights (IPR) and provide supervision of potential intellectual property violations in each region of North Sumatra.