Garuda - Garba Rujukan Digital

POLRI DI ERA DEMOKRASI : Dinamika Pemikiran Internal Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Police reform is an integralpart ofholistic security sector reform SSR which aims to create goodgovernancein the security sector and to create a secure and orderly environment Thus in accordance with the principles ofdemocracy police reform should have been directed to build a civilian policing character based on democraticnorms openness and accountability Although police reform already been done since more than a decade ago itsimplementation has not been optimal Thepresence ofpolice as an institution and its members still have a negativeimage in the eyes ofpeople because ofthe actions ofcertain person ofpolice personnel The study is to describe1 How does the present shift ofIndonesian police from the era ofauthoritarianism to era of democracy 2 whatfactors that encourage and inhibit the process ofpolice reform what kind ofconstraints that itface as well as theimpact ofthe constraints 3 How do internal dynamics which occurs in the thought ofpolice reform itself

KEMISKINAN DAN KONFLIK PAPUA DI TENGAH SUMBER DAYA YANG MELIMPAH Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Papua merupakan salah satu wilayah nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa Kekayaan alamdidapat terutama dari sektor tambang dan migasnya Limpahan cumber daya alam di Papua ternyata tidak membawaberkah bagi masyarakat setempat Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskindi Indonesia Padahal di wilayah ini tambang emas terbesar di dunia PT Freeport Indonesia berada Eksplorasiminyak di Teluk Bintuni dan pembukaan lahan besar besar terkait program MIFEE juga tidak membawa kemajuanyang berarti pada masyarakat Papua Dengan demikian tidak mengherankan di tengah limpahan kekayaan alamyang seharusnya menjadi berkah justru yang dituai adalah rasa tidak aman dan konflik Konflik atas pengelolaanSDA di Papua muncul sebagai akibat arogansi negara dan kesewenangan perusahaan nasional maupun swasta asingdalam mengeksploitasi SDA dengan tidak memperhatikan keadilan dalam hal distribusi hasil hasilnyaKata kunch Papua konflik sumber daya alam PT Freeport Indonesia program MIFEE

MENCARI SISTEM PEMILU DAN KEPARTAIAN YANG MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL Yanuarti, Sri; Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Upaya untuk mencari dan membenahi sistem pemilu dan partai politik yang efektif bagi demokrasipresidensial, membutuhkan proses koreksi dari sistem pemilu dan kepartaian yang saat ini dianut. Proses perbaikanitu dimaksudkan agar terjadi perbaikan dan penataan sistem pemilu, sistem kepartaian yang memperkuat sistempresidensial. Kajian ini merekomendasikan bahwa perbaikan sistem pemilu perlu diarahkan pada terjadinyapraktik sistem multipartai yang mampu menghasilkan tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah di parlemen.Rendahnya tingkat fragmentasi partai di parlemen pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya prosespengambilan keputusan yang relatif cepat dan tidak berlarut-larut. Dalam konteks itu, sistem pemilu perlu dibangunsecara sungguh-sungguh dan ideal agar mampu menciptakan partai politik yang moderat (5-7 partai) secaraalamiah dan mendorong lahirnya partai pemenang pemilu minimal di parlemen. Untuk kebutuhan itu diperlukanrekayasa perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional ke sistem yang lain. Kajian ini sedang menjajakitingkat fisibilitas sistem pemilu campuran, sejauh mana tingkat kecocokannya bagi Indoenesia. Dari kesimpulanawal, perbaikian sistem pemilu dapat dilakukan melalui pemberian ruang penggunaan sistem campuran, melaluipenerapan Mixed Member Majoritarian (MMM) yang secara teoretik dan pengalaman negara-negara lain telahterbukti dapat menciptakan munculnya partai mayoritas di parlemen.Kata kunci: Sistem pemilu, sistem kepartaian, sistem presidensial dan fisibilitas sistem pemilu campuran

Golput dan Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The percentage of non voting behavior known as Golput in Indonesia was inceasing from one election period to another period In the New Order era the reasons behind Golput were political such as the election was not conducted based on democratic principles the bureaucracy and state apparatus were not neutral and systematic intimidation by government to create victory for Soeharto regime While the increasing number of non voting behavior Golput in 2004 election was caused by people s disappointment to political institution whether parliament orpoliticalparties The decayed assessment to executive institution performance president andjudicative institution judicature also became pull factors for society not to participate in the election In 2009 election however the most dominantfactor that loweredpeople s voting participation was the inefficiency of the general election committee KPU performance This has made many people who have the right to vote were not on the list This paper tries to describe Golputphenomenon in Indonesian election from one period to another including the causal factors of it.

Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakSalah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.Ã‚Â Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiKata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru Bhakti, Ikrar Nusa; Mengko, Diandra M; Samego, Indria; Yanuarti, Sri; Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakIntelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik Ã¢â‚¬â€œ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul Ã¢â‚¬Å“Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde BaruÃ¢â‚¬Â. Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.Ã‚Â Kata Kunci : Demokrasi, Intelijen, Indonesia, Politik, Pasca Orde-Baru

Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Ã‚Â AbstrakDalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi merekaÃ‚Â dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.Ã‚Â Kata Kunci: Pemilu, Militer, Orde Baru, Orde Lama, Pasca Soeharto

Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinyaÃ‚Â korupsi oleh para politisi dan partai poltik karenaÃ‚Â biaya kontestasi pemilu Ã‚Â dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain ituÃ‚Â partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuanganÃ‚Â negara untuk partai politik dapat meminiailisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

PROBLEMATIKA PERAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA Mengko, Diandra Megaputri; Haripin, Muhamad; Kristimanta, Putri Ariza; Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i1.1000

Persoalan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam satu tahun terakhir telah mendorong pemerintahan di berbagai negara untuk melibatkan banyak aktor, termasuk salah satunya intelijen. Di Indonesia sendiri, Badan Intelijen Negara (BIN) telah aktif terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pengerahan lembaga telik sandi dalam penanganan pandemi merupakan suatu praktik yang banyak dilakukan negara-negara demokrasi. Namun, intelijen perlu bekerja sesuai mandat, fungsi, dan di dalam koridor prinsip demokrasi. Tulisan ini akan meninjau problematika peran BIN dalam penanganan pandemi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, sumber data dari studi ini diperoleh dari studi pustaka dan tinjauan literatur dalam periode Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Tulisan ini berhasil mengidentifikasi empat jenis operasi yang dilakukan oleh BIN dalam skala nasional dan lokal, yaitu penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Terlepas dari berbagai kontribusi BIN terhadap penanganan pandemi selama ini, tulisan ini masih menemukan beberapa persoalan, seperti: kecenderungan pelibatan yang eksesif, persoalan proporsionalitas, dan persoalan akuntabilitas. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk membenahi posisi BIN dalam tata kelola sektor keamanan secara umum, akselerasi pengawasan, serta reorientasi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.Â Kata kunci: Badan Intelijen Negara, pandemi, Covid-19, intelijen, keamanan nasional

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search