Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Selat Indonesia Law Review (ILREV)
Istislam Istislam, Istislam
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabulitas Autisme Menurut Persefektif Hukum Perdata Indonesia Setiawan, Endra Agus; Hamidah, Siti; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.027 KB) | DOI: 10.31629/selat.v5i2.554

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme menurut persefektif hukum perdata Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait tentang konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas autisme pasca di undangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas autisme masuk kedalam kategori disabilitas mental, padahal Autisme adalah disabilitas perkembangan dan berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan menempatkan disabilitas autisme ke dalam disabilitas mental akan menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Penulisan ini disusun dengan normatif legal research method dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap jika memenuhi kriteria kecakapan sebagaimana yang ditentukan dalam 1330 KUHPerdata dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).
Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur Indriani, Raden Ine Sri; Djatmika, Prija; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.683 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.811

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitian”yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum” positif.  Pendekatan” yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual”beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu”yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan  ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Rubaie, Ach.; Nurjaya, Nyoman; Ridwan, Moh.; Istislam, Istislam
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1009.019 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict  was:(a)  philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live  in the community, if the law does not exist or insufficient legal anymore (outdated), and (c) juridical reasons relating to the provision of Article 24 paragraph (1) NRI 1945 Constitution and Article 45 paragraph (1) of Law no. 24 year 2003 on the Constitutional Court, that Court as organizers aim to enforce the judicial justice according to law and the evidence and the judge's conviction. The verdict the Constitutional Court which is ultra petita  basically acceptable, all associated  to  the subject of the request and based on considerations which can be accounted for philosophical (ie, contains the values of justice, morality, ethics, religion, principle, doctrine). The authority to make ultra petita verdict for the Constitutional Court can only be given if there is vagueness of legal norms (vague normen) through the method of interpretation of the law, or if a legal vacuum (rechts-vacuum) through the creation of legal methods (rechtschepping). But considering the legal interpretation and legal formation are highly subjective, hence in order to prevent abuse of power, the Constitutional Court issued a verdict ultra petita, should be limited by the principles of a democratic state of law,  the principles of fair trial and impartial, and general principles of good governance.
MEDIATION FOR INDONESIAN TAX DISPUTES: IS IT POTENTIAL ALTERNATIVE STRATEGY FOR RESOLVING INDONESIAN TAX DISPUTES? Hidayah, Khoirul; Suhariningsih, Suhariningsih; Istislam, Istislam
Indonesia Law Review
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax dispute resolution in Indonesia has not yet met the principles of quick, simple, and economical. Taxpayers have to wait more than 3 years for the lawful certainty. This paper elaborates the potential strategy in resolving the tax dispute in Indonesia through administrative law. OECD has suggested taxpayers and revenue body to build positive connection through the changing of confrontation to the collaborative relationship. Mediation is a solution to encourage this positive bond in solving the dispute. It is successfully implemented in Australia. The similar way is strongly recommended for the Indonesian Government to develop a good relationship between taxpayers and revenue body. One of the chances for mediating in an attempt to minimize tax dispute is in the auditing process. This process cannot be easily done because it needs political will and high desired improvement from the Government to make a change. Mediation is an attempt to achieve a win-win solution and is in line with the principles of Pancasila, that is a deliberation for reaching an agreement. If it is done, then mediation will be a courteous way in tax dispute resolution and will be able to improve a good post-dispute relationship in Indonesia.
Co-Authors Ach. Rubaie, Ach. Indriani, Raden Ine Sri Khoirul Hidayah Moh. Ridwan, Moh. Nyoman Nurjaya, Nyoman Prija Djatmika, Prija Setiawan, Endra Agus Siti Hamidah Suhariningsih