Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Selat Cahaya Keadilan
Wishnu Kurniawan, Wishnu
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi Kurniawan, Wishnu
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.624 KB)

Abstract

Indonesia is a country that adopts welfarestate system where the state administration is aiming for the prosperous of society. The excistense of statehood based on Pancasila ideology and constituion of 1945 with desentralization principal government system. Desentralization system are system wich the authorize to manage and developed by the regional government/local government. That system excepting as otherwise stipulated in legislation. Distribution authority to region/local government is a manifestation of the spirit of the countrys development based on Region/Local Authonomy. Fulfillment of prosperous for society, central government of Negara Kesatuan Republik Indonesia forming an area exclusively dedicated to the development and investment strategies in increasing state revenues. In order to increase fulfillment the prosperous, needed an authority who focus on build and developed the special region to face the infrastructure developed in order to developed direct investment. This system made the Central Government intervened the Local/Region Government. The intervened reflected by Lawa Number 44 of 2007 juncto Governement Regulation Number 46 of 2007 about Free Trade and Free Port of Batam Island. The principal of implementing Free Trade Zone in Batam Island with special authority as executor contained inrelated with Desentralization principal. That system in accordance with Indonesian Constituion of 1945 specially in article 18B paragraph (1) wich specifies that the state respected with the special unit – a unit areas and special’s unit – a unit areas. That system are manifestation of Asymmetric Desentralization principal system. Keywords: Free Trade Zone, Regional Authonomy, Asymmetric Desentralization System, Constitution.   Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem welfarestate dimana penyelenggaraan negara adalah bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Pelaksanaan kehidupan bernegara berdasarkan Ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sistem pemerintahan menganut prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan pengelolaan dan pembangunan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten kecuali seperti yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perudangan. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah ini merupakan perwujudan dari semangat pembangunan negara berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Negara Kesaatuan Republik Indonesia membentuk suatu kawasan yang diperuntukkan khusus bagi pengembangan dan strategi investasi dalam peningkatan pendapatan negara. Guna peningkatan tersebut, dibutuhkan otoritas pembangunan yang berfokus dalam pengembangan suatu kawasan di wilayah daerah yang khusus untuk menghadapi pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan investasi. Hal ini membuat Pemerintah Pusat kembali melakukan intervensi kepada daerah untuk turut hadir langsung dalam melakukan pembangunan. Penerpan wilayah investasi tersebut adalah melalui Undang Undang Nomor 44 Tahun 2007 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam. Prinsip tersebut masih sejalan dengan amanah konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemerintah daerah khususnya Pasal 18B ayat (1) yang menentukan bahwa negara menghormati satuan – satauan daerah yang bersifat khusus dan satuan – satuan daerah yang bersifat istimewa. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep Desentralisasi Asimetris. Kata kunci: Wilayah Perdagangan Bebas, Otonomi Daerah, Desentralisasi Asimetris, Konstitusi
Kompetensi Peradilan Pajak di Negara Indonesia Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Kurniawan, Wishnu; Lendrawati, Lendrawati; Nurjanah, Siti
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.216 KB)

Abstract

The most high-income of Indonesia is 75 % derived from Tax. Misappropriation oftax collection came from tax dispute resolution manipulation.  Misappropriation of Tax suspected due to unindependently Tax Court in Indonesia. Academic analythical through a philosophical base of absolute competence in upholding its independence Justice in case of Tax Justice .This review based on the analythical method of the absolute competence of the Tax Court with Juridical aspects associated with Philosophical Aspects of the Tax Justice standing. The results will confirmed with the experts opinion (of Taxation and law, particularly with the Administrative Law and Constitutional Law) The Legal opinion will be  analyzing with the provisions of laws and regulations related to the subject matter following the constitution to the level of the basic aspects of the establishment basic norms of legislation. The opinion of the analysis are expected to provide an answer of the Tax Court standing in order to preserve the independence and impartiality of the Tax Court in its function to examine, hear and decide disputes of  Tax interference any party. Keyword: Philosophical Aspects, Tax Court, Competences, Independence.
KEDAULATAN ASURANSI BAGI MASYARAKAT PESISIR KEPULAUAN RIAU DALAM RANGKA PERALIHAN RESIKO PERAHU BUATAN MASYARAKAT TANJUNGPINANG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANGAN PERASURANSIAN Kurniawan, Wishnu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki tipologi wilayah perairan dan daratan. Hampir 96%wilayahnya adalah perairan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayahpesisir. Mayoritas matapencaharian masyarakat pesisir adalah mengandalkan wilayah perairan. Salah satumatapencaharian tersebut adalah produksi kapal perahu (pompong) yang digunakan sebagai alat transportasidan sebagai alat untuk mencari ikan. Kapal Pompong merupakan kapal yang masih tradisional dalam bentukdan pembuatannya. Masyarakat produsen kapal tersebut dalam memproduksi perahu pompongmengandalkan kebiasaan dan ilmu pembuatan secara turun temurun. Hal ini membuat perahu pompong perludilindungi dengan asuransi sebagai pengalihan resiko. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder khususnyasumber hukum primer melalui ketentuan peraturan perundangan, sumber hukum sekunder dalam bentukpendapat para ahli dan tinjauan lapangan guna menganalisa data empiris dari masyarakat terkait.Permohonan asuransi pada dasarnya membutuhkan kelengkapan dokumen sebagai kepastian legalitas dankepastian itikad baik dalam perjanjian dibidang asuransi. Kelengkapan dokumen tersebut merupakan syaratutama dalam memenuhi perjanjian dalam bidang asuransi. Kapal pompong buatan masyarakat pesisir diKepulauan Riau sejatinya dapat melakukan perjanjian terkait hal tersebut di atas, namun perlu mememnuhikelengkapan dokumen persyaratan. Dalam hal ini dibutuhkan peran serta pemerintah dalam memberikankemudahan bagi pengurusan ijin atas perahu pompong milik masyarakat Kepulauan Riau, agar kearifan lokalyang dimiliki masyarakat dapat terjaga dan masyarakat pemilik memiliki kepastian perlindungan sertakepastian hukum kepemilikan Kapal Pompong
Sengketa Pemilukada; Menegakkan Keadilan dalam Hasil dan Proses (Analisis Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Gresik) Kurniawan, Wishnu
Jurnal Konstitusi Vol 8, No 5 (2011)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.092 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

Democracy process of the Republic of Indonesia has changed over the collapse of the regime’s Suharto. Submission of opinion/ voting rights before the election form through representation in the Legislative votes, while  the order of the reform party of Indonesia’s democracy changed the form with a direct election of the aspirations of the community through direct election of the executive (President, Governor,  and Mayor /    Regent)Democratic party face has changed get a hidrance and obstacle, the hidrance and thats obstacle shapes as money politic, black  campaign, veiled campaign, inflate a number of vote, etc. But to canceled that fraud, indonesian civilans & the participants/incumbent has a place to uphold the justice throught the Constitutional   Court..Based on the result data processing and analysis carried out performed within this scientific can be concluced that The Constitutional Court actually has authority to receive, examine, prosecute, decide land disputes election result. Constitution Court decision especially about the election result dispute regional head (Regent and Vice Regent) by the Conctitution Court election result with number 28/PHPU.D-VIII/2010 about Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 can be operate well and has gained a place at Gresik Regency civilians.
Co-Authors Lendrawati Lendrawati, Lendrawati Siti Nurjanah