Faiz Rahman, Faiz
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Rahman, Faiz; Wicaksono, Dian Agung
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 2 (2016)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.55 KB) | DOI: 10.31078/jk1326

Abstract

The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is not regulated in the positive law.  There are 5 characteristics of conditionally constitutional decision, those are (1)  Court  gives interpretation or certain requirements in order to remain constitutional provisions tested throughout implemented according to the specified requirements of the Constitutional Court; (2) based on the rejected verdict; (3) a conditionally constitutional clause can be found only on the consideration of the Court, or can be found on the judgment and injunction; (4) conditionally constitutional decision require re-judicial review if the norm is not in line with the interpretation of the Constitutional Court; (5) encouraging legislative review. Regarding the conditionally unconstitutional decision, there are 4 characteristics, those are (1) the verdict certainly include a conditionally unconstitutional clause; (2) a conditionally verdict can be the meaning or interpretation of a norm, or give the terms of the norm is unconstitutional; (3) based on the granted verdict either partially or completely; (4) does not substantially different from the conditionally constitutional clause.
Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Rahman, Faiz; Wicaksono, Dian Agung
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 2 (2016)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.55 KB) | DOI: 10.31078/jk1326

Abstract

The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is not regulated in the positive law.  There are 5 characteristics of conditionally constitutional decision, those are (1)  Court  gives interpretation or certain requirements in order to remain constitutional provisions tested throughout implemented according to the specified requirements of the Constitutional Court; (2) based on the rejected verdict; (3) a conditionally constitutional clause can be found only on the consideration of the Court, or can be found on the judgment and injunction; (4) conditionally constitutional decision require re-judicial review if the norm is not in line with the interpretation of the Constitutional Court; (5) encouraging legislative review. Regarding the conditionally unconstitutional decision, there are 4 characteristics, those are (1) the verdict certainly include a conditionally unconstitutional clause; (2) a conditionally verdict can be the meaning or interpretation of a norm, or give the terms of the norm is unconstitutional; (3) based on the granted verdict either partially or completely; (4) does not substantially different from the conditionally constitutional clause.
Anomali Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Rahman, Faiz
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.031 KB) | DOI: 10.31078/jk1712

Abstract

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, satu dinamika yang terjadi adalah digunakannya klausul bersyarat melalui putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Lebih lanjut, penggunaan jenis putusan bersyarat rupanya juga memiliki dinamikanya tersendiri, terutama berkaitan dengan pemaknaan terhadap klausul bersyarat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya putusan yang mencantumkan klausul konstitusional bersyarat dalam pertimbangan hukumnya, tetapi dalam amar putusannya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memahami penerapan putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang, serta memahami bagaimana anomali penggunaan klausul bersyarat dalam putusan pengujian undang-undang, serta apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya anomali tersebut. Hasil analisis yang dilakukan Penulis menunjukkan tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, anomali tersebut semakin menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara klausul konstitusional bersyarat dengan inkonstitusional bersyarat. Kedua, penggunaan klausul konstitusional bersyarat dalam ratio decidendi terlihat tidak memberikan dampak substansial terhadap pelaksanaan putusan. Ketiga, ketujuh putusan tersebut mempertegas pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penggunaan amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif dalam penerapannya.In the implementation of constitutional review by the Constitutional Court, one of the dynamics occur is the emergence of conditionally constitutional unconstitutional decisions. Furthermore, the utilization of these types of decisions also has its dynamics, especially concerning the interpretation of conditional decisions. It can be indicated by the existence of anomalies decisions, which in the legal consideration, states that the norms reviewed are conditionally constitutional, but in its verdict, the norms are declared conditionally unconstitutional. Therefore, this paper aimed to comprehend the utilization of conditional decisions in constitutional review and to understand how is the anomaly in conditional clause implementation, as well as what Constitutional Court can do to prevent the anomalies to occur. Based on the analysis of conditional decision’s anomalies, there are at least three points that need to be pointed out. First, the anomalies increasingly show that conditionally constitutional and conditionally unconstitutional are substantially the same. Second, the use of conditionally constitutional clause as a ratio decidendi is considered to have no impact on the implementation of decisions. Third, the seven decisions analyzed further emphasized the Constitutional Court views that conditionally constitutional clause is deemed to be more effective in the implementation.
Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Wicaksono, Dian Agung; Rahman, Faiz; Umam, Khotibul
Jurnal Konstitusi Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.523 KB) | DOI: 10.31078/jk1832

Abstract

Eksistensi substansi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam UU, secara tidak langsung menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang turut menentukan arah pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam konteks pengujian UU yang bermuatan hukum Islam, atau terhadap undang-undang yang secara eksplisit mengatur umat Islam. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) bagaimana justifikasi penuangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia? (b) bagaimana pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan penuangan substansi hukum Islam dalam hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa justifikasi penuangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan konstruksi hubungan antara negara dengan agama, di mana Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan. Adapun pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam berdasarkan penelusuran terhadap putusan pengujian UU yang bermuatan hukum Islam dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, setidaknya terdapat tiga pokok permohonan, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penuangan hukum Islam dalam hukum positif.