Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MANJEMEN BENCANA DWulansari, Diah; Darumurti, Awang; Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia dan dapat mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana pada dasarnya tidak bisa dihindari, namun manusia hanya mampu sebatas untuk mencegah dan mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang secara tiba-tiba. Saaat ini dibutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah menjadi hal penting dalam manajemen suatu bencana. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan 3 teknik meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan secara informal dilakukan dengan pegawai membaca dan mempelajari buku/literature. Sedangkan pengembangan secara formal dilakukan dengan pegawai mengikuti pendidikan atau pelatihan. Dengan adanya pengembangan SDM baik secara informal dan formal dapat membantu BPBD dalam melakukan tahapan-tahapan manajemen bencana. Dari tahapan manajemen bencana di atas masih ada 3 tahapan yang belum dilakukan diklat yaitu diantarannya Mitigasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Faktor penghambat dalam Pengembangan SDM di BPBD Kabupaten Wonosobo meliputi, perbedaan tipe organisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, heterogenitas pegawai. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi motivasi pegawai yang tinggi, dukungan kebijakan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan swasta.
PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY) Sri Sutjiatmi; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Arif Zainudin
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.26632

Abstract

This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.
EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Saputro, Amin Sapto; Permatasari, Ane
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah  tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia. Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisi data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menunjukan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan.   
Strategi Pengelolaan Objek Wisata Mangrove Pandansari Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Azra Fadila Prabowo
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 6 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v6i2.136

Abstract

This paper aims to see how the local government of Brebes Regency manages the Mangrove Sari tourist sites by using the Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). The research method in this paper uses a descriptive qualitative approach. The author conducted interviews directly with stakeholders such as the Brebes local government and also the community that manages the Sari Mangrove tourism site. The aim is to see how the strategies carried out by local governments and also the practice in the field whether it is going according to plan or not. The results showed that the local government has not been maximized in optimizing Pandansari Tourism Objects as one of the original revenue of the Brebes Regency. In addition the local government in this case the Department of Tourism and Culture is still not effective in carrying out coordination and direction for future development with the management of the tourism object in this case the local community group. Therefore, some input that can be given is to improve coordination with the management of attractions and to draft long-term and short-term development plans for Pandansari Mangrove Tourism Objects.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 Munawaroh, Siti; Wulandari, Widuri; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Aprilya, Nandyta Dewi
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan.
Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017 Erny Rosyanti; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Alfi Arif Saputro; Arif Zainudin
ARISTO Vol 10, No 1 (2022): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i1.2924

Abstract

The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.
Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Dyah Mutiarin
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.726 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.16753

Abstract

Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. penelitian ini ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari konsep Best practice didalam inovasi pelayanan dengan mencoba menganalisis dengan unsur-unsur dari Impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini tanpa perlu semua unsur yang menjadi landasan analisis terpenuhi  dengan baik.Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemeritah Kecamatan
Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta Muhammad Quranul Kariem; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Government and Civil Society Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v3i2.1726

Abstract

Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan  adalah   metode  penelitian  deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  padangan  politik  fraksi  di  DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain  terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi  yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran  masing–masing terhadap UUK dan Perdais,  hal ini  akan menilbulkan persoalan,  ketika  melakukan  pengisian  jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession, rejecting succession, and Perdais, and abstaining from the discourse of succession. The conclusion is that the seven factions in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta have their respective interpretations of the UUK and Special Region Regulation, this will cause problems, when filling the positions of the governor and deputy governor in the political mechanism in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta. 
Restructuring Process Analysis of the Organization of Regional Devices in Dharmasraya District Muallimin, Elza Zikra; Pribadi, Ulung; Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi
Journal of Governance and Public Policy Vol 6, No 3 (2019): October 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/63111

Abstract

Government Regulation No. 18 of 2016 has explained that the organizational restructuring process of regional apparatus is a process that has gone through the stages and roles that apply. Then, regional readiness in conducting institutional arrangements, so that the downsizing and fattening of the organization has an impact on the renewal of the organizational structure and renewal of field affairs which ultimately the organization can increase/decrease. The object of the research used was organizational restructuring in Dharmasraya Regency. This study uses the theory of Robbins (1994) which describes the related work, departmentalization, chain of command, range of control, centralization and decentralization and formalization. To find out the factors that influence organizational restructuring, researchers use indicators of formal rule approaches, performance evaluations, political processes, and human resources and apparatus. This study uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques are carried out by direct interviews, indirect interviews and interpretation analysis of document documentation, reports, and other supporting documents. The results of this study are that the restructuring process of regional apparatus organizations in the Dharmasraya Regency is still largely supported by financial and budgetary factors, human resource factors or regional government apparatus, legislation factors, and political factors. In this study it can be concluded that the Dharmasraya District Government is still weak in the level of delegation of authority, the organization is still very poor in structure, and fattening is too large. Therefore, the factors that greatly influence the process of restructuring the regional apparatus organization in the Dharmasraya District Government are political interests and their implementation is political in nature.
Accountability for The Performance of Temuwuh Village Government, Dlingo Sub-District, Bantul District, Special Region Of Yogyakarta Suranto Suranto; Dyah Mutiarin; Awang Darumurti; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.132-142

Abstract

This article aims to explore the implementation of Village Government accountability in financial, administrative and policy aspects, by taking the object of research in Temuwuh Village, Dlingo District, Bantul Regency, DIY which is a representation of villages in the border region. The method used is a qualitative method with an exploratory approach, using depth interviews, FGD, observation and documentation in collecting . The results showed that the accountability of the performance of the Temuwuh Village Government had been running in accordance with applicable regulations, but it was not optimal. The community is still passive and has not been involved in the program and budget preparation process. The role of the community to be involved in the policy formulation process is also low, as well as the lack of administrative accountability due to the unavailability of SOPs and the support of adequate information systems.