Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Farida Sekti Pahlevi, Farida Sekti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh karakter Bangsa Indonesia Pahlevi, Farida Sekti
Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains Vol 2 No 1 (2017): Pendidikan dalam Pembelajaran
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1124.954 KB) | DOI: 10.21154/ibriez.v2i1.26

Abstract

Citizenship education is an integral part of the national education system.Therefore the civic education process needs to be addressed in the curriculum and learning on all paths and levels of education.Functions and roles in the context of achieving national educational objectives, civic education are designed, developed, implemented and evaluated in the context of the embodiment of national education objectives.They are the foundation and frame of mind for understanding and applying civic education.Citizenship education is a very urgent need for the nation in building a safe, comfortable, peaceful, prosperous life.In building a civilized democracy, it needs a generation of intelligent, strong-minded nation.There are several reasons why civic education is urgently needed, firstly, the rise in political literacy and not political literacy and not knowing the workings of democracy and its institutions;Secondly, the increased politichal apathism is demonstrated by the lack of citizen involvement in political processes.The intellectual, emotional, social, and spiritual formation of intelligent citizens is really a demand and necessity.This is where the existence of civic education becomes a very important tool for democratic countries including the state of Indonesia in order to give birth to a generation of nations who know the values of nationality based on Pancasila and have the necessary skills in transforming, actualizing and preserving everything that is owned by NKRI.
PERAN KESENIAN TRADISIONAL DONGKREK SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN NILAI MORAL Pahlevi, Farida Sekti
Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains Vol 3 No 2 (2018): Pembelajaran Islami
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ibriez.v3i2.86

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peran kesenian tradisional dongkrek sebagai media pendidikan nilai moral. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dengan mereduksi, menyajikan, dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) kesenian tradisional Dongkrek tetap menjaga keaslian Kesenian tradisional Dongkrek; (b) Tata cara pagelaran kesenian tradisional Dongkrek di bagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pra acara, tahap acara inti dan tahap penutupan; (c) Nilai moral yang terkandung dalam kesenian tradisional Dongkrek diantaranya adalah nilai kebersamaan/gotong royong, nilai keindahan, nilai kebenaran,nilai kebaikan, nilai tanggung jawab,nilai ketaatan, nilai keburukan atau kejahatan, nilai kejujuran, nilai kepercayaan; (d) Kesenian tradisional Dongkrek yang ada di Sanggar Krido Sakti tidak hanya sebagai ritual dan hiburan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai media pendidikan pada waktu mengadakan latihan ataupun pagelaran; (e) Masyarakat Desa Mejayan sangat mendukung dikarenakan fungsi kesenian tradisional Dongkrek dinilai sangat potensial sebagai tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Kata kunci: kesenian tradisional dongkrek, media pendidikan, nilai, moral
KEADILAN HUKUM DALAM PERATURAN PERLAKUAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA Pahlevi, Farida Sekti
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe existence of norms in the social life of the community becomes a joint responsibility in maintaining sustainable moral and ethical values by the environmental conditions of the community itself, the aim is to build a society of values with the principles of justice and goodness. Sanctions are given as the final verdict of any violations committed by citizens as a form of responsibility for all their actions. In principle, the sanctions given are as guidance, empowerment, and education for citizens who provide lessons and experience so that it will be a good thing in the future. The issuance of Permenkumham No. 32 of 2018 is an effort to uphold the law and provide clarity on the status of detainees and elderly prisoners. On one side related to the regulation also caused anxiety, whether the issuance of the Permenkumham is by the nature of legal justice. Given the high number of detainees and elderly prisoners, it provides a reality that an elderly person is still very vulnerable to committing unlawful acts or actions.Keywords: Legal Justice, Prisoners, Prisoners, Elderly AbstrakKeberadaan norma dalam kehidupan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri, tujuannya untuk membangun masyarakat yang bertata nilai dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Sanksi diberikan sebagai putusan akhir dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sebagai wujud tanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada prinsipnya, sanksi yang diberikan adalah sebagai pembinaan, pemberdayaan, dan pendidikan bagi warga negara yang memberikan pelajaran dan pengalaman agar kiranya menjadi sebuah kebaikan dikemudian hari. Penerbitan permenkumham no 32 tahun 2018 tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan memberikan kejelasan terhadap status tahanan dan narapidana lanjut usia. Disatu sisi terkait dengan peraturan tersebut juga menimbulkan kegelisahan, apakah dengan diterbitkannya permenkumham tersebut benar-benar sudah sesuai dengan hakikat keadilan hukum. Mengingat jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia yang begitu tinggi, memberikan suatu kenyataan bahwa sesorang yang sudah lanjut usia masih sangat rentan melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum.
Co-Authors