Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

1.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Ahkam: Jurnal Hukum Islam AL-HUKAMAÂ´ Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam JIAL (Journal of Indonesian Adat Law)

Sri Warjiyati, Sri

Unknown Affiliation

Author-ID : 638120

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Warjiyati, Sri
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Research work and lecturerâ€™s dedication that is realized with paralegal training activities to assist victims of violence against women and children. Facilitation of litigation and non litigation related materials to paralegals includes social analysis exercises, fact-finding, fact-organizing, reporting and briefing of formal and material law, among others criminal law, civil law, state administration law, criminal procedure law, civil and legal law state administrative events. Paralegals are taught so that they can mapping problems, building communication strategies, and networking to gain support in providing assistance to victims of violence. The next stage is for the continuous delivery of materials, training, and interaction between researchers and participants working together either directly or online until the participants have successfully accompanied them to the legal process.Â Kerja penelitian dan pengabdian dosen yang diwujudkan dengan aktivitas pelatihan paralegal untuk melakukan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Dilakukan fasilitasi materi terkait litigasi dan non litigasi kepada paralegal meliputi latihan analisis sosial, pencarian fakta, pengorganisasian fakta, laporan, dan pembekalan hukum formil dan materiil antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara. Paralegal diajarkan sehingga mampu melakukan pemetaan masalah, strategi komunikasi, dan membangun jejaring untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tahap berikutnya adalah untuk penyampaian materi, pelatihan, dan interaksi terus menerus antara peneliti dan peserta bekerja sama baik secara langsung atau online sampai peserta berhasil melakukan pendampingan sampai menuju proses hukum.Â

PENANGANAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Warjiyati, Sri
The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol 4 No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.17 KB)

Abstract: Violence against women in Indonesia has been recognized as a serious problem. Violence against women can be found everywhere such as in family, workplace, community and state, in the form of physic, psychology, sexual and economy. Perpetrators of violence against women can occur in various ways, ranging from individual, groups in society, and in a state institution with the main target toward women; children, adults, and including women with disabilities. It can be due to lack of knowledge and understanding of women to Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Consequently, those who become the victim of violence are still trying to survive because of their fear to husbandâs retaliation, the lack of shelter, their fear to the peopleâs negative assumption, their low self-confidence, and the reason of the childrenâs interest. In these difficult conditions, most wives still love their husband and defend their marriage. The awareness enhancement of law for women which is continually made might reduce the violence against women as mandated by Undang-Undang No. 23 tahun 2004.Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius. Kekerasan terhadap perempuan ini dapat ditemukan di mana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. PelakuÂ kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara beragam, mulai dari perorangan, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, maupun institusi-institusi negara dengan sasaran perempuan, baik anak, dewasa maupun usia lanjut, termasuk kaum perempuan penyandang cacat. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap UU No. 23 tahun 2004, sehingga mengakibatkan perempuan menjadi korban kekerasan tetap berusaha mencoba bertahan. Hal ini karena adanya rasa takut pembalasan suami, tidak adanya tempat berlindung, takut dicerca masyarakat, rasa percaya diri yang rendah, alasan kepentingan anak, dan sebagian isteri tetap mencintai suami mereka serta mempertahankan perkawinan. Peningkatan kesadaran hukum bagi perempuan yang terus menerus dilakukan diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dapat ditekan sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2004.

Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam Warjiyati, Sri
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 6 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses political participation of women from the perspective of Islamic law.Â In paricular, it will highlights a women political organization called KPPI (Kaukus Politik Perempuan Indonesia or Indonesian political women caucus).Â There are obstacles and challenges for improving women political participation due to personal, internal and external issues. For personal issues, the political awareness for women is relatively low which needs improvement. For internal perspective, not all available political parties gives space and opportunity for women political development, whereas externally, the improvement of women political participation is so limited that they do not participate in politics and do politics correctly. Islam provides equal opportunity for men and women in politics. This can be seen in many sex-neutral injunctions in the Holy Qurâan which commands amar maâruf nahi munkar (promote the good and prevent the evil).Â This command encompasses all aspects of life, including politics and state issues. Women are also responsible in this respect. Based on that, Islam provide ground for women to actively in politics.Keywords: women political participation, Islamic LawÂ Abstrak: Artikel ini membahas tentang partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam. Partisipasi politik perempuan di Indonesia tergabung pada Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI). Terdapat berbagai hambatan dan tantangan dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, baik secara personal, internal maupun eksternal. Secara personal, kesadaran berpolitik bagi perempuan relatif masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan. Dari sisi internal, belum semua partai memberikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan politik perempuan, sedangkan secara eksternal, peningkatan partisipasi politik perempuan masih mengalami banyak keterbatasan, sehingga perempuan masih relatif rendah untuk masuk dalam politik dan berpolitik secara benar. Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam al-Qurâan yang memerintahkan amar maâruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.Kata Kunci: partisipasi, politik, perempuan, hukum Islam.

Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia warjiyati, Sri
Justicia Islamica Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v15i1.1391

Permasalahan tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Warjiyati, Sri
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 1 (2018): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari?ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstract: Cases of crime on child often occur and the number of the crime is increasing every year. Molestation is a violation of the child's rights and cannot be justified regardless of the reason, both in moral and religious term. Child has right to be protected for his or her welfare, because child is vulnerable group of community. In positive law, Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, explains that the perpetrators of the crime on child are subject to a maximum sentence of 15 years and a minimum of 3 years in prison with a maximum fine of 300,000,000.00 and at least 60,000,000. 00. Whereas in Islamic criminal law, sexual abuse is equated with adultery and the perpetrators of which are stoned to death, while those of the ghair muhshan are flogged a hundred times and exiled.Keywords: Positive law, Islamic criminal law, child abuse, KPAI.   Abstrak: Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi dan jumlah kejahatannya setiap tahun semakin bertambah. Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Pada hukum positif, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencabulan disamakan dengan zina dan para pelaku yang muhshan dirajam hingga mati, adapun yang ghair muhshan dicambuk seratus kali dan diasingkan. Kata Kunci : Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI.

Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus PenangananPencabulan Anak Dibawah Umur Warjiyati, Sri
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 5 No 01 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari?ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi bahkan jumlah kejahatannya semakin tahun bertambah. Dengan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak maka dapat melindungi anak-anak dalam kejahatan. Selain itu para tindak kejahatan pada anak dapat memberikan efek jera. Dari segi hukum pidana islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenai hukum juga. Melihat banyaknya korban pencabulan tentunya para pelaku dapat dihukum sesuai dengan asas legalitas yakni asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Pada pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana islam para pelaku dirajam hingga mati, dicambuk seratus kali. Kata Kunci :, Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI, Asas Legalitas  

Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Warjiyati, Sri
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 4 No 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract: This article discusses the individual candidate in the general election of regional head in political jurisprudence perspective. Before the Mahkamah Konstitusi?s decision No. 5/PUU-V/2007 pointed out, the individual candidate could have enter the two political institutions; first, in the 2004 general election, the individual candidate competed to get into the institution of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia; second, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 regarding with the Government of Aceh where the individual candidate could compete with the candidates promoted by the national political party in electing the regional head in all over Aceh. The decision of Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/ means that the local head election held in various regions can include the individual independent candidate. In political jurisprudence perspective, mechanism of the individual candidacy in the election has already in accordance with the concept of maslahah al-?ammah ie. hifdz al-ummah. In this case, any of the individual independent candidates who nominate themselves as the regional head cannot be discriminated and they deserve the right to nominate to be in line with the Mahkamah Konstitusi?s decision.Keywords: Candidate, individual, local election, jurisprudence, siyasah

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA DAERAH OTONOM Warjiyati, Sri
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2018.6.2.389-410

In addition to the current positive law or written law or product legislation there is also an unwritten law which is a living law. The law which grows, develops, and is maintained in a society is better known as Customary law. Customary law as a law born from the personality of the Indonesian nation is clearly very important for the Indonesian people. Customary law is an expression or statement of human thoughts and feelings about the just and unjust growing in society. Until now the Indonesian people in autonomous regions tend to respect the customary laws that apply in their area, for example are the nagari law in Minangkabau, the nagari law in Aceh, the Fondrako law (customary law and customary procedures) in the Nias Islands North Sumatra. Local people choose not to violate the customary law because of severe sanctions and are reluctant to the deal with traditional institutions or communities so that customary law is respected by people in autonomous regions like this. Other problems that often arise in the community, usually, are related to land disputes, inheritance, etc., for example the land dispute that occurred in 2017 in the Segene Balik village, KutePanang Subdistrict, Central Aceh, which was able to be resolved by the customary justice. This shows how the existence of customary law in resolving conflicts in autonomous regions currently has a very important role. Given that it is not always written law in the form of legislation, the customary law can always follow the development of the society. Another important role, customary law as a law that lives, grows and develops in the community, is the main source of the formulation of legislation.Keywords: Existence of Customary Law, Autonomous Region, Conflict

Prosiding Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia Handayani, Emy; Sembiring, Rosnidar; Ginting, Sryani Br; Al Amruzi, HM Fahmi; Warjiyati, Sri; Sari, Zeti Nofita; Suprapto, Suprapto; Rato, Dominikus; Aseri, Muhsin; Hasan, Ahmadi; Aida, Nur; Wahidah, Wahidah; Marthin, Marthin; Salamah, Ummu; Ziyad, Ziyad; Muzainah, Gusti; Fidiyani, Rini; Pawana, Sekhar Chandra; APHA, Journal Manager
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2021: Prosiding Webinar Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat dengan Tema "Hukum Waris Menurut Adat di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan APHA Indonesia dapat kami selesaikan. Webinar Nasional ini dibagi menjadi empat seri dalam 4 minggu, yaitu: Webinar seri 1 pada Minggu ke 1 Bulan Februari 2021 Webinar seri 2 pada Minggu ke 2 Bulan Februari 2021 Webinar seri 3 pada Minggu ke 3 Bulan Februari 2021 Webinar seri 4 pada Minggu ke 4 Bulan Februari 2021 Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Informasi yang disajikan dalam prosiding ini meliputi berbagai perkembangan pelaksanaan hukum waris di beberapa daerah di Indonesia.

Co-Authors ., Marthin Aartje Tehupeiory, Aartje Ahmadi Hasan Al Amruzi, HM Fahmi APHA, Journal Manager Bustami, Simona Diane Prihastuti Dominikus Rato Emy Handayani Geme, Maria Theresia Gultom, Elfrida Ratnawati Gusti Muzainah Hanung Adi Nugroho I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Marthin, Marthin Mohammad Jamin Muhsin Aseri, Muhsin Nur Aida, Nur Nur, Abdul Rahman Pawana, Sekhar Chandra Rini Fidiyani Rosnidar Sembiring Sari, Zeti Nofita St. Laksanto Utomo Suprapto Suprapto Suyanto . Trisia, Marlisa Ayu Ummu Salamah Wahidah Wahidah Yulia . Ziyad, Ziyad

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search