Articles
<![CDATA[Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Wilayah Indonesia ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.348 KB)
<![CDATA[Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai piracy sedangkan untuk sea/armed robbery merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal prinsip yurisdiksi universal dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya. Suatu negara juga dapat memaksakan atau menerapkan hukum nasionalnya di luar wilayah teritorialnya, hal ini biasa berlaku pada suatu kejahatan internasional dimana kejahatan tersebut sudah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara wajib memberantas kejahatan tersebut. Terakhir negara memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan putusan hukum, hal ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban suatu negara dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.15
<![CDATA[Polemik mengenai perkawinan beda agama belum terselesaikan hingga saat ini, sehinggan WNI yang ingin menikah namun bertentangan dengan kaidah di Indonesia melaksanakan pernikahannya di luar negeri, kemudian mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil sehingga tindakannya menjadi legal, inilah yang disebut dengan penyelundupan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Ketidakpastian hukum tersebut bila dibiarkan dapat mengganggu ketertiban umum di Indonesia. Terbukti dengan adanya perayaan pernikahan sesama jenis di Bali dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah melaksanakan perkawinannya di Amerika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah status perkawinan beda agama menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia? dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanaakn di luar negeri?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri dan untuk mengetahui status perkawinan beda agama menurut sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah status perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur melainkan menyerahkannya ke aturan masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan hukum di bidang perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, seharusnya dapat dilakukan dengan tidak mencatatkannya di pencatat perkawinan, karena hal demikian bertentangan dengan ketertiban umum. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ditunjang dengan data primer sebagai pelengkap. Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.]]>
<![CDATA[KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>
<![CDATA[ SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.122
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya. Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata. Beragamnya fungsi laut mengakibatkan semua negara bahkan individu ingin selalu mengekspoilasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari kejahatan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana mewujudkan keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara? Hasil pembahasan tulisan ini bahwa keamanan laut wilayah perbatasan perlu melakukan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral dan berkomitmen sampai pada tahap implementasi dan penegakkannya. Perlu juga untuk membangun kepercayaan antar pemerintah di setiap sektor agar terwujudnya tujuan yang telah disepakati.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>
<![CDATA[ SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.111
<![CDATA[Perompakan (Piracy) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode ground theory research. Pada penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Pasal 4 KUHP Indonesia sudah dapat menerapkan yurisdiksi universalnya namun dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah dengan membentuk Tim Western Fleet Quick Response dan membangun kerja sama dengan negara sekitar dalam mengamankan wilayah perbatasan.]]>
<![CDATA[Prospects of Implementing Mutual Legal Assistance Against Transnational Tax Crimes (Study of Reciprocal Agreements between Indonesia - Switzerland) ]]>
<![CDATA[Lutfi, Khoirur Rizal]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Dian Khoreanita]]>;
<![CDATA[Putri, Citraresmi Widoretno]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 3, No 2 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v3i2.2059
<![CDATA[This study aims to determine and understand the visibility of implementing a reciprocal agreement between Indonesia and Switzerland in the field of Tax Crimes and the steps that the two countries can take to optimize the role of the treaty. The method used in this research is the normative juridical method using secondary data with a statutory approach. This research uses descriptive-evaluative analysis. The results of this study indicate that the prospect of implementing a reciprocal agreement between Indonesia and Switzerland in the field of tax crimes could be an opening for mutual legal aid cooperation with other European countries. This agreement helps Indonesia return the country's wealth that was taken abroad by individuals who misuse state finances, especially in the field of taxation. The steps that can be taken by the two countries to optimize the role of the agreement are to mutually ratify and implement it into their respective national laws, currently Indonesia has ratified it through Law Number 5 of 2020 concerning Ratification of the Joint Legal Aid Agreement in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation, however, the ratification stage alone is not sufficient for a country that adheres to the dualism theory. Indonesia itself has not been consistent in implementing international agreements into national law. Indonesia must also have law enforcement officers who are reliable and have a global perspective, as well as the willingness to budget so that what has been promised can run as it should. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i1.111
<![CDATA[Perompakan (Piracy) marak terjadi di jalur-jalur strategis, seperti jalur perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah perairan internasional. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi pemerintah terhadap prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kapal berbendera Indonesia di suatu perairan wilayah yang rawan terhadap perampokan bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode ground theory research. Pada penelitian ini juga didukung dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya Pasal 4 KUHP Indonesia sudah dapat menerapkan yurisdiksi universalnya namun dalam melaksanakan hal tersebut perlu adanya pertimbangan keamanan dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya perampokan laut wilayah adalah dengan membentuk Tim Western Fleet Quick Response dan membangun kerja sama dengan negara sekitar dalam mengamankan wilayah perbatasan.]]>
<![CDATA[KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.122
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya. Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata. Beragamnya fungsi laut mengakibatkan semua negara bahkan individu ingin selalu mengekspoilasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari kejahatan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana mewujudkan keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara? Hasil pembahasan tulisan ini bahwa keamanan laut wilayah perbatasan perlu melakukan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral dan berkomitmen sampai pada tahap implementasi dan penegakkannya. Perlu juga untuk membangun kepercayaan antar pemerintah di setiap sektor agar terwujudnya tujuan yang telah disepakati.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v13i1.268
<![CDATA[ABSTRAKUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations digugat oleh masyarakat, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/ PUU-IX/2011 terdapat dissenting opinion dari dua hakim, yang menyebutkan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam tulisan ini adalah materi muatan undang-undang ratifikasi berbeda dengan undang-undang biasanya. Tidak ada kejelasan mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia, sehingga memengaruhi ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa undang-undang ratifikasi. Pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi memiliki potensi pembatalan undang-undang ratifikasi, namun tidak serta merta mengakibatkan pembatalan perjanjian. Menurut Konvensi Wina 1969 tidak diperkenankan pembatalan sepihak, kemungkinan yang dapat dilakukan adalah menarik diri dari perjanjian.Kata kunci: perjanjian internasional; ratifikasi; kewenangan; judicial review. ABSTRACT A number of communities have sued a judicial review of Law Number 38 of 2008 concerning Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, because it was against the constitution. In the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-IX/2011 there are two dissenting opinions, which state that the object of the review is beyond the authority of the Constitutional Court. This research used a normative juridical method. The results that obtained in this article are the law of ratification content is different from the laws in general. There is no explanation regarding the position of international treaties in Indonesian national legal system, so it will affect the whole state administration. Therefore, the author agrees with the idea that Constitutional Court does not have the authority to examine such laws. Judicial reviews of the ratification by the Constitutional Court potentially annul that law, but not immediately revoke the international agreement. According to the 1969 Vienna Convention, a country not allowed to cancel any international agreement unilaterally. One possibility is that a country can withdraw from the agreement. Keywords: international treaties; ratification; authority; judicial review.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Virtual Kesadaran Hukum Hak Pilih di Desa Panyirapan Menjelang Pilkada Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Dwi Aryanti Ramadhani]]>;
<![CDATA[Citraresmi Widoretno Putri]]>;
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>
<![CDATA[ Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 1 (2021): Darmabakti : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Peneliian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Madura (UIM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31102/darmabakti.2021.2.1.16-22
<![CDATA[Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pada awal tahun 2020 badan kesehatan di bawah PBB sudah menyatakan wabah virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi sehingga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tertunda sementara. Pengabdian kepada masyarakat ini bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan Zoom Meeting dan meletakkan stand banner di kantor sementara balai desa yaitu rumah kepala desa. Metode pendekatan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembanguan tidak terkecuali pemilihan kepala daerah. Keterlibatan mitra dalam pelakanaan pemilihan kepala daerah sangat diperlukan yaitu baik partisipasi politik warga dalam menghindari adanya golput maupun kesiapan aparat desa didamping KPU dan Bawaslu dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tahap evaluasi kegiatan secara umum menghasilkan bahwa sebagian besar para peserta sosialisasi mengatakan materi yang disampaikan sangat jelas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI YURISDIKSI NEGARA INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DAN PERAMPOKAN LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Dian Khoreanita Pratiwi]]>;
<![CDATA[Wahyu Nugroho]]>
<![CDATA[ Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law - Tarumanagara University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/era hukum.v15i2.1070
<![CDATA[Piracy occurs in strategic routes, such as international trade routes or better known as international waters. The principle of universal jurisdiction can be used by a country in combating this piracy, it has been affirmed in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and Indonesia has ratified it. But piracy and sea burglary remain an unresolved issue. The purpose of this research is to know the form of government implementation to universal jurisdiction principle about eradication of maritime piracy crime in Indonesia and to know preventive steps undertaken by the government in protecting Indonesian-flagged vessels in a territorial waters prone to armed robbery. This research is done by empirical law research method by using ground theory research method. In this study also supported by secondary data through literature study. Data analysis technique used qualitative data analysis in the form of descriptive. The result of this research is that Article 4 of Indonesian Criminal Code has been able to apply its universal jurisdiction but in doing so it is necessary to consider the security and availability of resources. The preventive measures that the Government has taken to prevent regional maritime robberies are to establish the Western Fleet Quick Response Team and establish cooperation with the surrounding country in securing the border areas. Keywords: Jurisdiction, Piracy, Sea/Armed Robbery. ]]>
