Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KENDALA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA Sumadi, Hendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 33, No 2 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.329 KB) | DOI: 10.25072/jwy.v33i2.102

Abstract

Abstrak Lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, tidak dapat dilepas dari semangat zaman yang bersifat global serta tuntutan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan salah satunya penipuan transaksi elektronik. Hampir delapan tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, banyak kasus penipuan menggunakan transaksi elektronik terus meningkat dan cenderung semangat pencegahan kejahatan dengan menggunakan transaksi elektronik hanya terbatas pada teks hukum tertulis tanpa ada upaya yang sistematis untuk menjadikan suatu kenyataan. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi elektronik merupakan salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik.
BEBAN GANDA PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PASCA PEMBATALAN UU NO 7/2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR: ILUSTRASI DARI KOTA BANDUNG Irawan, Dasapta Erwin; Darul, Ahmad; Sumadi, Hendy; Kuntoro, Arno Adi; Argo, Teti Armiati; Nurhayati, Yunie
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v6i1.9720

Abstract

 AbstrakIndonesia sedang memiliki beban ganda dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah. Selain karena pembatalan UU No. 7/2004, juga karena pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagai dampak dari UU No. 23/2014. Karena proses komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak mulus, karena berbagai alasan, akibatnya regulasi tidak kunjung dibuat. Pada akhirnya kondisi air tanah akan semakin buruk. Makalah ini mencoba mendudukkan kembali berbagai aspek pengelolaan air tanah yang telah dirumuskan sebelumnya dan masih relevan untuk dijalankan saat ini. Kemudian dipilihlah aspek konservasi dan pemberdayaan sebagai aspek yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena: aspek ini lebih berkaitan dengan aspek monitoring atau pemantauan. Yang mana, pemantauan akan lebih baik dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena skala pemetaan yang lebih rinci, dibanding bila dilakukan pada skala provinsi. Selain itu instrumentasi pemantauan yang dimiliki oleh organ tingkat kabupaten/kota lebih lengkap dibanding pemerintah provinsi.Kata kunci: Regulasi, Pengelolaan Air Tanah, Cekungan Air TanahAbstractIndonesia currently has a double burden in solving the problem of water resources, particularly groundwater. In addition to the cancellation of Law No. 7/2004, as well as the transfer of management authority of district/city government to the provincial government as a result of Law No. 23/2014. Due to the communication process between the provincial and district /city is not good, for various reasons, not being made as a result of regulation. Ultimately groundwater conditions will be getting worse. This paper tries to reinstate the various aspects of groundwater management has been formulated previously and are still relevant to the current run. Then chosen aspects of conservation and empowerment as an aspect to cooperation between the provincial and district /city government, because: this aspect is more related to aspects of monitoring. Which, monitoring would be better done by the district /city for more detailed mapping scale. Besides monitoring instrumentation owned by organs of district/municipal level is more complete than the provincial government.Keywords: Regulation, Groundwater Management, Groundwater Basin