Raharjo, Bakkah
Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Universitas Gadjah Mada

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS FAKTOR DETERMINAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMASI BIROKRASI PADA BPK RI Raharjo, Bakkah; Adi Nugroho, Hanung; Wahyu Winarno, Wing
Jurnal Informatika Vol 10, No 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (915.619 KB) | DOI: 10.26555/jifo.v10i1.a3346

Abstract

Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SISDM) pada Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI merupakan sistem administrasi kepegawaian yang juga mendukung proses bisnis BPK RI dalam pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang telah digunakan sejak tahun 2006. Meskipun sifatnya wajib (mandatory), dalam implementasinya aplikasi SISDM belum sepenuhnya digunakan oleh pegawai dan masih ditemukan kendala bagi pegawai untuk mengakses sistem. Padahal melalui sistem tersebut diharapkan dapat tercipta kehandalan data untuk memperbaiki administrasi kepegawaian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor determinan yang mempengaruhi pegawai BPK RI dalam menggunakan teknologi perangkat lunak SISDM dan implikasinya terhadap reformasi birokrasi pada BPK RI.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi terintegrasi. Model ini mengintegrasikan tiga teori dari sistem informasi, yaitu model DeLone dan McLean, model UTAUT, dan HOT Fit. Menurut Model evaluasi terintegrasi, penerimaan teknologi memiliki tiga dimensi: karakteristik individu, karakteristik teknologi, dan karakteristik konteks organisasi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada studi kuantitatif dengan teknik pengolahan data menggunakan analisis faktor konfirmatori urutan kedua di PLS.ANALISIS FAKTOR DETERMINAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REFORMASI BIROKRASI PADA BPK RI