Susandi Decapriu Putra Pamungkas
Universitas Jember

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENELISIK HAMBATAN PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM KEPEMILIKAN E-KTP SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PANCASILA: Examining the Obstacles to Fulfilling the Political Rights of Indigenous Peoples in Ownership of E-KTPs as an Embodiment of Pancasila Democracy Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Gede Ngurah Darma Suputra; Mirsya Lila Agua Rista
Constitution Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Constitution Journal December 2023
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v2i2.70

Abstract

Indigenous communities are part of the people who live and settle and are therefore citizens of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, indigenous peoples also have the same political rights as society in general. Inland tribes which contain indigenous communities often experience difficulties in fulfilling their political rights in elections because most of them do not have ID cards as a basic requirement for becoming voters. Therefore, this research aims to examine the protection of the constitutional rights of indigenous peoples in elections in Indonesia, the social and cultural factors that influence non-ownership of KTPs, and the government's recognition and efforts to fulfill the constitutional rights of indigenous peoples in elections. This research uses legal research methods with a normative juridical research type through a norms or statutory regulations approach to examine problems. Apart from that, this research also uses an approach through literature review through primary legal sources such as books, journal articles, the internet, and statutory regulations to improve the validity of this research. Indigenous peoples as residents living in Indonesian territory certainly have the oldest constitutional rights in the 1945 Constitution, one of which is political rights in elections. The participation of all Indonesian people in elections is closely related to the Pancasila democratic system implemented in Indonesia. However, indigenous peoples who do not have KTPs hamper their political rights in elections. This is caused by socio-cultural factors such as nomadic residence, belief system factors, and so on. Therefore, government efforts are needed, such as improving local public services, affirming policies specifically for indigenous communities, and discussing the drafting of planned articles of statutory regulations (RUU) and their ratification into law. Abstrak Masyarakat adat menjadi bagian dari rakyat yang tinggal dan menetap sehingga merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat adat juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Suku-suku pedalaman yang di dalamnya terdapat masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi hak politiknya dalam pemilu karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP sebagai syarat dasar menjadi pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak konstitusional masyarakat adat dalam pemilu di Indonesia, faktor sosial dan budaya yang memengaruhi ketidakmilikan KTP, dan pengakuan serta upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat adat dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan norma-norma atau peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui kajian kepustakaan melalui sumber-sumber hukum primer baik buku, artikel jurnal, internet, dan perundang-undangan guna menyempurnakan keabsahan penelitian ini. Masyarakat adat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia tentu memiliki hak-hak konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945, salah satunya hak politik dalam pemilu. Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilu erat kaitannya dengan sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Namun, masyarakat adat yang tidak memiliki KTP menghambat pemenuhan hak politiknya dalam pemilu. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial-budaya seperti tempat tinggal yang nomaden, faktor sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pemerintah seperti peningkatan pelayanan publik daerah setempat, dilakukannya kebijakan afirmasi khusus masyarakat adat, dan pembahasan mengenai perumusan pasal rancangan peraturan perundang-undangan (RUU) beserta pengesahannya menjadi UU.
Urgensi Pemiskinan Koruptor sebagai Bentuk Ius Constituendum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010) Susandi Decapriu Putra Pamungkas; Gloria Puspa Wardhana; Shafwah Humairah Vialdy; Agustinus Andre Sinaga; Siti Alvina
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 3 No 1 (2013): Edisi Mei 2013: Studi Kasus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Mendalami Fenome
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v2i1.38698

Abstract

Penegakan terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak akan mencapai idealisme masyarakat, dimana diskriminasi sistemik tidak lagi tersumbang akibat mengakarnya tindak pidana korupsi yang masih dilanggengkan oleh pemangku jabatan negara, jika tindakan preventif serta represif kehilangan atas ketegasannya dalam realitas dogmatik. Di Indonesia praktik korupsi sudah semakin menggurita, baik di tingkat daerah maupun pusat. Korupsi, sebuah delik kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tentu akan memberi dampak kerugian dan kesengsaraan hajat hidup orang banyak. Upaya pemberantasan korupsi sejatinya telah direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie yang kemudian seiring berkembangnya zaman termuat dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pemiskinan koruptor sejalan dengan adanya peristiwa korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 silam. Putusan Pengadilan Nomor 1146 K/Pid.Sus/2010 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Pemiskinan koruptor yang merupakan kejahatan luar biasa hadir diharapkan akan menjadi sebuah efek jera bagi pelaku korupsi untuk tidak mengulangi perilaku perbuatannya kembali. Dengan menyita seluruh aset serta kekayaan yang dimiliki nantinya bisa memberikan dampak terpuruk yang bisa dirasakan oleh pelaku korupsi khususnya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau biasa disebut legal research yang menitikberatkan pada pemecahan isu yang berkembang di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkolaborasikan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kata Kunci: Pemiskinan Aset, Korupsi, Kejahatan Luar Biasa.