This Author published in this journals
All Journal JURNAL HIMA HAN
AS, Dewi Yuliandari
Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NO 7 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK AS, Dewi Yuliandari
JURNAL HIMA HAN Vol 3, No 4 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya dari pemerintah untukmelindungi dan menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara bersih tanpaadanya paparan asap rokok. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Palembang disebabkan karena prevalensi perokok yang setiap tahunnya terus meningkat, selain itu jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yangsalah satunya disebabkan oleh asap rokok juga mengalami peningkatan, untukmengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Palembang menetapkanPeraturan Daerah No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengaturtentang area atau ruangan dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah Implementasi PeraturanDaerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok? danFaktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi PeraturanDaerah Kota Palembang No 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok?Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanyuridis empiris untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No 7Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baikkhususnya di kawasan Masjid Agung dan Terminal Karya Jaya Kota Palembangnamun penerapan di kawasan Angkutan Umum masih belum berjalan denganefektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Faktor-faktor penghambatimplementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok antara lain kurangnya sosialisasi yangdilakukan oleh pihak pengawas penegakkan Kawasan Tanpa Rokok yaitu DinasKesehatan dan SatpolPP dan dari pihak pengawas internal kawasan, kesadaranmasyarakat yang masih kurang, dan para petugas atau aparat penegak hukumkurang mampu menerapkan sanksi yang berlaku secara tegas kepada parapelanggar. Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat ditingkatkan lagi agarmasyarakat lebih banyak mengetahui dan mendukung pelaksanaan KawasanTanpa Rokok, serta penerapan sanksi tidak hanya diberlakukan bagi pengawasinternal masing-masing kawasan tetapi juga diberlakukan bagi masyarakat yangmelanggar ketentuan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. DAFTAR PUSTAKA A.      LiteraturAriyadin, 2011, Rokok Anda: Relakah Mati demi Sebatang Rokok?, Penerbit  Manyar Media, Yogyakarta.Aulia LE, 2010, Stop Merokok, Penerbit Garai ilmu, Yogyakarta.Bambang Trim, 2006, Merokok Itu Konyol, Penerbit Ganeca Exact, JakartaHandayaningrat, 1996, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.Hufron Sofianto, 2010, Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Penerbit Horizon, Bogor.Jaya M, 2009, Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Penerbit Rizma, Sleman.Komalasari D. 2008, Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja, Penerbit Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.Lily S Sulistyowati, 2011, Prototype Kawasan Tanpa Rokok, Penerbit Kemenkes RI, JakartaMu’tadin Z. 2010, Remaja dan Rokok, Penerbit Garai ilmu, Yogyakarta.Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta.Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.Widyastuti Soerodjo, 2011, Pedoman Pelatihan Pengawasan Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok, Penerbit TCSC-IAKMI, Jakarta.William N, 2000, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Hanindita Graha Widia, Yogyakarta.Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. B.       Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa RokokPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa RokokPeraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota PalembanGPeraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota PalembangC.      Internethttp://nefosnews.com/2014/01/jumlah-perokok-di-Indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia.htmlAsep Haryono. 2014, Wacanakan Perda Kawasan Tanpa Rokok, http://www.pontianakpost.com/pro-kalbar/sambas/wacanakan-perda-kawasan-tanpa-rokok.htmlDicky Wahyudi. 2014, Penderita ISPA Meningkat, http://kabarsumatera.com/2014/03/penderita-ispa-meningkat.htmlDinas Kesehatan Kota Palembang. 2014, Prevalensi Perokok di Kota Palembang, http://www.dinkes.palembang.go.id/2014/01/prevalensi-perokok-di-kota-palembang.htmlSetyadi B. 2007, Pembentukan Peraturan Daerah, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,http://www.dprdsulsel.go.id/system/files/dokumen/pembentukan_perda.pdfTCSC. 2012, Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya, http://tcsc-indonesia.org/2012/08/kawasan-tanpa-rokok-dan-implementasinya.pdfWahyu Hidayat 2014, 2017 Palembang Bebas Bus Kota, http://infopublik.kominfo.go.id/read/66166/2017-palembang-bebas-bus-kota.ht