Yogivaria, Doni Wirshandono
Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014) Kurniawan, Hendra; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2016): April
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Informan terpilihnya adalah sekretaris desa dan ketua karang taruna Desa Sukowilangun yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara dokumentasi pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan dikemukakan saran-saran serta perbaikan jika diperlukan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Rahmawati, Neni; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2016): April
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memahami perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Laporan studi ini meneliti laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dengan menggunakan basis kas menuju akrual pada tahun anggaran 2014. Selain itu, studi ini juga menjelaskan masalah dalam proses laporan keuangan berbasis akrual. Karena penelitian kualitatif, data yang ditetapkan oleh kondisi natural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan berdasarkan paradigma deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Implementasi laporan keuangan berbasis akrual akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA/KABUPATEN SE-JAWA TIMUR Khasanah, Miftakhul; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh secara simultan, parsial, dan dominan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten se-Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik, serta analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini terdiri dari PAD, DAU, DAK sebagai variabel independen, dan Belanja Modal sebagai variabel dependen dengan total sampel sebanyak  38 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur . Hasil Analisis menunjukan bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD, DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel  independen lain, baik ukuran atau jenis penerimaan Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lainnya, maupun variabel non keuangan seperti makro ekonomi dan kebijakan pemerintah.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH SE JAWA TIMUR Hidayat, Saiful; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 atas penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini Merupakan landasan hukum dari dikeluarkannya UU UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.  Daimana dalam undang-undang tersebut lebih menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian Daerah Dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Belanja Daerahnya melalui PAD, maupun sumber-sumber penerimaan lainnya.Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari dokumen laporan realisasi APBD melalui website http://www.djpk.depkeu.go.id pada tahun 2012-2014 yaitu berupa jumlah anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah: analisis kuantitatif.Hasil penlitian mununjukkan  nilai signifikansi pada uji-F yaitu sebesar 0.018 yang lebih kecil dari alpa 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang secara simultan  berpengaruh terhadap Belanja Daerah
Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Menurut PP No.71 Tahun 2010 Dan Permendagri No.64 Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang Ferianti, Yuni; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan stdandar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Malang dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual penuh. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Pemerintah Kota Malang sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 yaitu menggunakan basis akrual penuh.
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Mari, Iwaldus Pebri; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat 2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pada Kabupaten Manggarai Barat 3) Untuk mengetahui rasio keserasian pada Kabupaten Manggarai Barat dan 4) Untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat.Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat studi kasus, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya dan dengan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data angka. Dalam hal ini, yaitu mengenai keuangan di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Manggarai Barat yang meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas.Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis mengenai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 sampai  2015, maka dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada  Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 adalah rata-rata sebesar 7,58% yang masuk dalam kategori rendah sekali.  Dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 sampai 2015 dapat dikategorikan efektif sedangkan pada tahun 2012 belum mampu mencapai afektivitas, hal tersebut dikarenakan rata-rata rasio yang telah dicapai adalah  112,40% lebih dari 1 (satu) atau 100% . Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014-2015  menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang berfluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas pencapain pertumbuhan atas pendapatan asli daerah setiap periodenya menunjukkan adanya pertumbuhan yang mengalami penurunan pada tahun 2015.
PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM MENGEFISIENKAN BIAYA PERSEDIAAN PADA UMKM KUE NIKMAT RASA Wahyudi, M Eko; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persediaan bahan baku yang cukup dapat memperlancar proses produksi serta barang jadi yang dihasilkan harus dapat menjadi efektifitas dalam kegiatan pemasaran. Tujuan dari pengendalian itu sendiri yaitu untuk menekan biaya-biaya operasional seminimal mungkin sehingga akan mengoptimalisasikan kinerja perusahaan. Dengan inilah perusahaan dapat mengefisienkan biaya persediaan, dimana antara persediaan dan barang yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen, agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan bahan baku dalam proses produksi.Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode yang digunakan perusahaan agar biaya persediaan lebih optimal dan untuk mengetahui pengendalian bahan baku yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kelebihan dan kekurangan bahan baku tersebut yaitu persediaan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode diskriptif yang diperoleh dari alat analisis data yaitu Economic Order Quantity (EOQ), Frekuensi Pembelian, Perseediaan Pengaman (Safety Stock), Pemesanan Kembali (Reorder Point), Total Biaya Persediaan (TIC). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara.Hasil Penelitian didapatkan persediaan optimal semua bahan baku menggunakan metode EOQ sebesar 8021kg dengan frekuensi pembelian sebanyak 6 kali, safety stock sebesar 85kg dan ROP sebesar 167.3kg dan TIC Rp 2.032.350,00.
Faktor Kendala Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah “Kue Nikmat Rasa” Subrata, Hendra Prasetya; Sulistyo, Sulistyo; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya tidak semua usaha Mikro Kecil mampu menyusun Laporan Keuangan dalam menjalankan usaha meraka. Namun disatu sisi pemilik dari perusahaan tersebut menginginkan adanya Laporan Keuangan sebagai syarat kredit perbankkan. Salah satu UMKM “Kue Nikmat Rasa” yang mana pemiliknya hanya bisa menyusun Laporan Keuangan sederhana seperti arus kas, tetapi pemilik menginginkan untuk mengakses  kredit dari perbankkan.Ada beberapa Faktor yang menyebabkan sulitnya penyusunan laporan keuangan UMKM adalah tidak adanya economic entity yang jelas. Kebanyakan dari pemilik usaha tidak mempu membedakan antara aktivitas bisnis dan aktivitas pribadi, sehingga aset perusahaan diakui sebagai harta pribadi begitu pula sebaliknya, sehingga sulit mengidentifikasi dengan jelas entitas ekonominya.Penelitian ini dilakukan di UMKM “Kue Nikmat Rasa” pada tanggal 10 mei 2016. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM adalah kesulitan mengakui pendapatan dan beban berbasis akrual serta permilik tidak menerapakan konsep economic entity yang jelas.
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang) Somad, Abdus; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, penelitian ini dilakukan mulai tanggal 16 Mei Sampai 26 Mei 2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah proporsionate stratified random sampling; sampel ini kemudian ditentukan oleh 65 pegawai dari SKPD. Untuk penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan alat program statistik, setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas wilayah pelaporan keuangan parsial atau bersama-sama positif berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
PENGARUH KUALITAS SDM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN SAP BERBASIS AKRUAL PP N0 71 TAHUN 2010 (STUDI KASUS PADA SKPD-SKPD PEMERINTAH KOTA MALANG) Rosiana, Elsa; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2016): Oktober
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2015 seluruh SKPD yang ada di Republik Indonesia seharusnya sudah merubah akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual secara penuh. Beberapa kendala dan masalah dalam penerapannya yaitu belum siapnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas di pemerintah pusat serta belum siapnya peraturan dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010. Sampel penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Badan Pembangunan Perencanaan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang mencakup kepala bidang, sekretaris, dan staf bagian keuangan, sehingga menghasilkan sebanyak 40 sampel. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Regresi yang sebelumnya dilakukan uji validitas, reabilitas atas data yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif  terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.