Articles
<![CDATA[MENAKAR TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.498 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.10198
<![CDATA[As a law passed by God, polygamy has transedental elements that often cause various interpretations. In this context, polygamy creates a new atmosphere for restoring the values of justice in its practice of law. If men are responsible for their actions as per the Qadariyah group's thinking, then polygamy should provide justice for women. However, if polygamy means the prerogative of God to bring down the law, then the demands of justice in this act cannot be brought forward because the law has become the absolute will of God.]]>
<![CDATA[CERMINAN LEGITIMASI PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 20 NO 1, MEI (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (750.151 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v20i1.15328
<![CDATA[This paper is an attempt to make a comparison between the Islamic government and the Jokowi government in dealing with a pandemic. By using descriptive explanatory methods to solve the problem of popular support to the government through the granting of legitimacy to power. The long journey of the Islamic government in the historical stage illustrates the solidity and expertise of the rulers to win the sympathy of the people. The Prophet's time was the beginning of the Islamic government in which the Prophet played two functions; as head of the State and holder of the highest religious authority. The two forces were united in the Prophet until his death and continued by his companions afterward, but the pattern of the Prophet's power was no longer the same as his companions. When friends hold the reins of power, they must try to win the sympathy of the people to get the legitimacy of power. That is why religious languages are always maintained for generations to maximize the function of the authorities as holders of religious authority. Facing a pandemic, two things must always unite, namely; the full authority of the government and religious authority to get the legitimacy of power. The purpose of writing is to provide input to the government to win the hearts of the majority Muslim population to gain the legitimacy of their power and be a strong grip of the government is facing the co-19 pandemic]]>
<![CDATA[Najamuddin Al-Ṭūfīy dan Konsep MaṢlaḤat ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1444
<![CDATA[For al-Ṭūfīy, maṣlaḥat is a central objective laws revealed to His servant. Benefit is a power of the human mind to beat the heat and the strength of the consensus that multiple interpretations. Al-Ṭūfīy considers reasonable force to achieve the highest place than hot (khabar aḥad) were not qaṭ'iy. Neither the ijma' that in view of al- Ṭūfīy very difficult to create. Beneficiaries according to al-Ṭūfīy able to replace the authenticity of heat and ijma 'in case of doubt to both. However, thinking about the benefits of al-Ṭūfīy has made the haters menggelarinya with various titles such as al-mulhid, al-fisk, and so on. This title is purely due to their hatred of al-Ṭūfīy. In addition, it also causes their hatred then never quoting al-Ṭūfīy intact.]]>
<![CDATA[Hubungan-hubungan Internasional di Masa Damai ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i2.1508
<![CDATA[Hubungan Internasional dalam Islam pada hakekatnya bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam praktek terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu. Bagi kaum muslimin, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya. Islam tetap menganut prinsip non agresi terhadap sejawat dan tetangga mereka selagi mereka masih memegang prinsip damai dan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Islam juga tidak melepaskan diri dari prinsip berdamai dengan Negara tetangga, meski pernyataan perang telah dikumandangkan.]]>
<![CDATA[HAK-HAK KEWARISAN BANCI DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik Umar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i1.4785
<![CDATA[Islamic jurisprudence has placed a sissy as one of the legalphenomena and their existence has made the study of Islamic law inthe field of inheritance to be more comprehensive. The sissy (khunṣa)in Islamic inheritance law is only pinned to those who have multiplegenitals. They are then identified based on the function of bothgenitals and defined their status based on the determination. Thosewho fail to pass through this process are then punished as animproper (muskilate) sissy. This group will get the smallest portion ofinheritance from their portion while awaiting research on their finalgender.]]>
<![CDATA[HAK-HAK KAUM MINORITAS DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik Umar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 5 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4858
<![CDATA[Kelompok ahl al-żimmī merupakan kelompok minoritas dalam Islam yang mendapat keistimewaan tertentu. Keistimewaan ini disebabkan karena mereka mengadakan perjanjian yang sangat kuat żimmah dengan Negara Islam. Selanjutnya, aqd żimmah yang mereka ikrarkan sekaligus mewajibkan mereka untuk membayar jizyah, sebuah pembayaran yang dibayarkan sekali setahun. Perjanjian żimmah membawa pengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka di tengah komunitas muslim. Salahsatu hak yang patut mendapat perhatian adalah hak mereka berkenaan dengan kebolehan mereka menjadi pejabat Negara tanpa batas kecuali pada jabatan-jabatan prinsip dan berkaitan dengan hajat hidup lansung kaum muslimin. Dalam memperoleh hak mereka, kelompok ini diwajibkan untuk menjaga beberpa hal yang berkaitan dengan kaidah hidup mereka dalam masyarakat muslim semisal larangan memasarkan miras dan mengajak warga muslim untuk mencicipi atau meminum minuman keras.]]>
<![CDATA[MENGUAK EKSISTENSI AKAL DAN WAHYU DALAM HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik Umar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4889
<![CDATA[Alquran telah mengisyaratkan bahwa eksistensinya sebagai sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam sangat dominan. Gambaran itu tidak hanya dapat dicermati pada pernyataan Alquran tentang dirinya sendiri dalam berbagai ayat disamping penetapan para ahli hukum Islam yang menempatkan Alquran sebagai sumber utama. Terlepas dari uraian Alquran tentang eksistensinya dalam hukum, dalam pandangan para teolog Islam, akal manusia dipandang cakap untuk mengetahui Tuhan dan berterimakasih kepada-Nya, mengetahui baik dan buruk dan termasuk mengetahui hukumnya, meski wahyu belum sampai kepada hambaEksistensi mazhab rasional dalam hukum Islam telah melahirkan problematika baru dalam diskursus hukum. Perbedaan mencolok terjadi pada seberapa jauh toleransi akal menghadapi eksistensi wahyu dalam mengelaborasi hukum Islam. Timbul pula masalah lain yaitu seberapa kuat wahyu meniadakan fungsi akal (rasio) dalam penerapan hukum.]]>
<![CDATA[STUDI KRITIS TERHADAP RESPON MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM BERMUAMALAH ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik Umar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v7i1.5463
<![CDATA[Muamalah lewat media online merupakan salah cara bersosialisasi umat Islam Indonesia. Media sosial menjadi perantara antar manusia menjalin komunikasi. Muamalah dengan memanfaatkan dunia online memberi manfaat yang sangat besar dalam mengembangkan potensi umat, seperti dalam dunia pendidikan, perdagangan dan sektor jasa. Namun, disisi lain memberi gambaran yang suram terhadap pemanfaatan dunia online dalam sektor perdagangan dan jasa. Ada banyak kasus penyalahgunaan media online untuk kebutuhan pelacuran, pornografi, serta penipuan, sehingga mengharuskan Lembaga MUI turun tangan mengantisipasi masalah ini dengan bahasa agama. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan respon terhadap penggunaan dunia online untuk kebutuhan media sosial pada fatwa no 24 tahun 2017. Isi fatwa ini kontras mengarah kepada penggunaan media sosial secara bijak agar lepas dari hoax, bulying, fitnah, gibah dan namimah. Pada aspek lain, MUI melupakan penggunaan dunia online untuk kebutuhan perdagangan dalam ecommerce. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah respon MUI terhadap kebutuhan umat dalam berinteraksi di dunia online, perlu kiranya MUI menyiapkan desk online yang segera memberi respon atas persoalan umat yang berkembang agar fatwa MUI semakin mengakar di tengah umat serta terhindar dari radikalisme beragama. ]]>
<![CDATA[SOSIO-KULTURAL DALAM ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪṠ AL-NABAWĪ ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v7i2.7244
<![CDATA[Perjalanan sejarah sosial dan kebudayaan umat Islam hingga kini telah melewati jalan panjang sejak masa nabi Muhammad saw. Perjalanan ini diisi dengan berbagai rupa fenomena sosial yang kemudian menjelma menjadi landasan hukum untuk membelakukan kebolehan dan atau melakukan pelarangan. Konteks sosial umat telah melebarkan sayap hukum memasuki ruang-ruang budaya dan struktur sosial masyarakat. Kondisi sosial umat bagi Rasul adalah peristiwa yang dapat menjadi sebab timbulnya hukum dan bisa pula menyebabkan terjadinya peninjauan kembali atas apa yang telah diputuskan pada masa sebelumnya. Ini berarti bahwa ditemukan hubungan yang kuat antara kondisi sosial umat Islam dengan perubahan atas perilaku hukum yang dilontarkan oleh nabi pada Hadis-hadisnya.]]>
<![CDATA[LIVING TOGETHER WITH LGBT PEOPLE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik Umar]]>
<![CDATA[ Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v8i2.11218
<![CDATA[Indonesia as the country with the most Muslim population in the world faced the challenge of placing LGBT actors in the state-citizen structure. The teachings of Islam expressly reject the LGBT Act, while the State is obliged to present in advocating the rights of LGBT actors for the reasons for enforcing human rights. In the meantime, LGBT actors still have no proper treatment and are vulnerable to discrimination, so the LGBT community seems to have no right to return to repentance. Islam as a religion that has the value of humanity, on the one hand, opened a wide path for the perpetrator to return to the way of God and the other side affirmed that LGBT behavior is the thing forbidden. This research is a juridical-normative study with a theological-normative approach (Syar'i), consisting of research on principles, systematics, and the synchronization of laws using Islamic law to approach objects. The research aims to formulate a new approach to LGBT actors to avoid discrimination and rediscover the path of repentance. The study found that structured efforts to approach LGBT actors will open up opportunities for them to repent and to those who wish to remain standing on their status, can be protected by regulatory Indonesian law has ratified UDHR and partial UDHR (Cairo Declaration)..]]>
