Garuda - Garba Rujukan Digital

ACCESSIBILITY RIGHTS TO PUBLIC FACILITIES FOR DISABILITIES IN INDONESIA Nurvianti, Dewi
Tadulako Law Review Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The disabilities people in Indonesia, interacting with their environment experienced many obstacles, especially in accessing public facilities. To eliminate all these obstacles, the Government of Indonesia pursues one way of doing so by fulfilling the right to accessibility to public facilities for PwDs. Such fulfillment efforts begin by ratifying the International Convention on Persons with Disabilities that govern the fulfillment of those rights. In addition, the effort taken also to give birth to the national legislation about persons with disabilities namely Law No. 8 of 2016. In the Act is regulated one of several rights, namely the right to accessibility. In this article we will describe the right accesibiltas which is part of human rights and the availability of legal guarantees in Indonesia on the right to accessibility for persons with disabilities in some legislation related to public facilities, namely the right to accessibility to building, spatial and region and transportation. The conclusions presented in this article are, firstly, the right to accessibility is an integral part of the concept of human rights. Secondly, the right to accessibility to public facilities for persons with disabilities is accommodated in several laws and regulations in Indonesia.

KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Zein, Yahya Ahmad; Nurvianti, Dewi
Veritas et Justitia Vol 3, No 2 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.2689

This article discusses the "conception of adat law community rights as a human right. The purpose of writing this article is to know the conception of customary law community as a human right, with limited review of legislation relating to the topic.This article is important to publish, considering many issues that arise related to the rights of adat law community. Starting from the use of the term to the fulfillment of the rights of adat law community. As known that until now there has been no legislation that specifically regulates the rights of adat law community. In the highest regulation under Article 18 B paragraph 2 and Article 28 I paragraph 3 of the 1945 Constitution, the rights of adat law community are further regulated in several laws and regulations, so that it will be difficult to identify what rights should be met by countries for the fulfillment of the rights of adat law community.This article discusses some statutory legislation in Indonesia which is the foundation for accommodating customary law community rights which are human rights where the fulfillment must be done by the state.

PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFOMASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN TOKOH MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN Zein, Yahya Ahmad; Nurvianti, Dewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : LPPM UBT

Kehidupan manusia pada dasarnya adalah dinamis, hal ini dapat dilihat dari perkembangan baik secara fisik maupun perkembangan sosial masyarakat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka selalu bergantung pada orang lain. Adanya hukum merupakan sarana sebagai pengatur kehidupan masyarakat supaya dapat hidup aman dan tentram tanpa terganggu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perkembangan manusia juga diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi, yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negative terhadap kemajuan teknologi tersebut. Salah satu hal yang marak dewasa ini adalah tentang penggunaan media sosial dalam komunikasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan ini merupakan solusi dan memahamkan masyarakat dalam menyikapi media sosial dan peraturan hukum yang mengatur. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih memahami bagaimana bersikap terhadap kemajuan teknologi tersebut. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini bahwa masyarakat Kelurahan Karang Harapan menyadari betul kebutuhan media sosial tetapi mereka baru menyadari bahwa bermedia sosial juga diperlukan etika untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti pencemaran nama baik, terlebih pemahaman baru terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI INFOMASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN TOKOH MASYARAKAT DI KOTA TARAKAN Yahya Ahmad Zein; Dewi Nurvianti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/jpmb.v2i1.410

Kehidupan manusia pada dasarnya adalah dinamis, hal ini dapat dilihat dari perkembangan baik secara fisik maupun perkembangan sosial masyarakat, karena manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka selalu bergantung pada orang lain. Adanya hukum merupakan sarana sebagai pengatur kehidupan masyarakat supaya dapat hidup aman dan tentram tanpa terganggu hak dan kewajibannya sebagai manusia. Perkembangan manusia juga diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama bidang teknologi informasi, yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan pada dunia teknologi yakni media sosial dan internet. Sehingga masyarakat perlu waspada dan sadar akan efek negative terhadap kemajuan teknologi tersebut. Salah satu hal yang marak dewasa ini adalah tentang penggunaan media sosial dalam komunikasi. Program Pengabdian kepada Masyarakat yang kami laksanakan ini merupakan solusi dan memahamkan masyarakat dalam menyikapi media sosial dan peraturan hukum yang mengatur. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, mereka lebih memahami bagaimana bersikap terhadap kemajuan teknologi tersebut. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini bahwa masyarakat Kelurahan Karang Harapan menyadari betul kebutuhan media sosial tetapi mereka baru menyadari bahwa bermedia sosial juga diperlukan etika untuk menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti pencemaran nama baik, terlebih pemahaman baru terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Yahya Ahmad Zein; Dewi Nurvianti
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 2 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i2.2689

This article discusses the "conception of adat law community rights as a human right. The purpose of writing this article is to know the conception of customary law community as a human right, with limited review of legislation relating to the topic.This article is important to publish, considering many issues that arise related to the rights of adat law community. Starting from the use of the term to the fulfillment of the rights of adat law community. As known that until now there has been no legislation that specifically regulates the rights of adat law community. In the highest regulation under Article 18 B paragraph 2 and Article 28 I paragraph 3 of the 1945 Constitution, the rights of adat law community are further regulated in several laws and regulations, so that it will be difficult to identify what rights should be met by countries for the fulfillment of the rights of adat law community.This article discusses some statutory legislation in Indonesia which is the foundation for accommodating customary law community rights which are human rights where the fulfillment must be done by the state.

The Fulfilment of Right to Education for Persons with Disabilities: A Challenge in a Border Area Yahya Ahmad Zein; Arif Rohman; Dewi Nurvianti
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.402.pp%p

This study discusses the right to education policy for Persons With Disabilities (PwDs) In Border Area of Nunukan-Indonesia. This research aims to find out whether the legal regulation on human rights for with disabilities provided by the Indonesian government is appropriate or not and to find out whether the government of Nunukan District also provided some policies in handling a person with disabilities, in particular, their right to education. This research used a normative legal method, which complemented with field research. As a result, in order to fulfil human rights for PwDs, the Indonesian government was stipulated plenty of national laws, namely National Education System Law, the Protection of Children Law, and individually regulated by Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Also, the most crucial factor is that the Nunukan District has not been set up the local regulation pertaining to PwDs. Only several policies are stipulated to overcome the right to education problems, but it does not enough to ensure the correct implementation of this right in the field.

Pemberdayaan Masyarakat dan Mahasiswa dalam Mewujudkan Desa Mandiri melalui Pemanfaatan Lahan dan Sampah di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan Arif Rohman; Dewi Nurvianti; Sapriani Sapriani
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 6 (2021): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v6i6.2160

One form of contribution to the existence of a tertiary institution is the implementation of community service in the area where the college is located. A dynamic life makes people need regulation and needs solutions in solving problems. The solution offered in this service is using land for hydroponic plants carried out in the Ardi Mulyo Village and the use of household waste as fuel. The method used is the participation of the community and students because the concept of implementing PKM is community empowerment. The implementation results show that the activities carried out are very beneficial for the community because the concept used is to realize an independent village for living needs in the form of vegetables and the demand for substitutes for kerosene and gas through plastic bottles waste refining. The method used in implementing this PKM is participatory, namely the involvement of the community and students. This method is used because the PKM carried out by the team relates to empowerment. Hence, the role is to present and monitor for the sustainability of the programs that have been implemented. The results of the implementation of the activities show that the community is very enthusiastic about the activities carried out, this can be seen by the community's participation, and the programs implemented are also right on target and effective so that the independence of the village will be formed with straightforward program implementations.

PERLINDUNGAN MELALUI NOTIFIKASI KONSULER BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI (KASUS EKSEKUSI MATI TANPA PEMBERITAHUAN) Dewi Nurvianti; Fathurrahman Fathurrahman
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.48575

AbstractThe central investigation according to the title is “what steps can be taken by Indonesian government to solve this case?”. This article used normative legal method with statutes and case approaches. The conclusions are according to international law, the government of Saudi Arabian is can not be blamed, due to the provision of Article 36 of Vienna Convention of 1963 should be framed with Mandatory Consular Notification agreement between Indonesia and Saudi Arabian. So as the protection based on respecting of human dignity will not violate the sovereignty of a state. IntisariInvestigasi utama dari judul yang diangkat adalah “langkah apa yang dapat ditemput oleh pemerintah Indonesia untuk menyudahi kasus tersebut?”, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap aturan dan pendekatan kasus. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pemerintah Arab Saudi tidak dapat dipersalahkan dikarenakan ketentuan Pasal 36 Konvensi Wina 1963 harus dilanjutkan dengan adanya perjanjian Mandatory Consular Notification antara Indonesia dan Arab Saudi, sehingga perlindungan pekerja migran yang berbasis pada perlindungan harkat dan martabat manusia tidak menciderai prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.

Rethinking the Sovereignty Principle: Is it a Legal Provision or a Political Domain Nowadays? Dewi Nurvianti; Aris Irawan; Fathurrahman; Sri Fridayanti
Indonesia Law Reform Journal Vol. 3 No. 1 (2023): March, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v3i1.25686

The relation of international community currently emphasize that soveregnty princple could not more decide as the main principle in managing a territory of state, even though sovereignty is the main requirement for a state to enforce its law and to do cooperation among entities in international relations. In order to find out the exact interpretation of sovereginty principle, this article used qualitative method. This study find out that sovereignty is recognized as one of the principles in recognizing a state. This term has a political nuance, because the aspect of recognition itself is not a legal aspect but a political one. Moreover, in several cases, even though a country had proclaimed its sovereignty, there are still opportunities for a part of the territory to become independent or even to be acquired by other countries. Thus, it seems that the principle of sovereignty has a tendency as part of politics. However, the principle of sovereignty remains a legal principle based on the provisions of international law, where each country has exclusive rights in every part of its territory, namely in land, air and sea. Currently, the concept of international law has expanded to the politic of international law study, which numerous aspects of law enforcement mingle with a country's policies that are synonymous with political aspects. Additionally, that the current principle of sovereignty should be completed with another legal principle in international law. Abstrak Hubungan masyarakat internasional saat ini menekankan bahwa prinsip kedaulatan tidak dapat lagi diputuskan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan suatu wilayah negara, padahal kedaulatan merupakan syarat utama bagi suatu negara untuk menegakkan hukumnya dan untuk melakukan kerjasama antar entitas dalam hubungan internasional. Untuk mengetahui interpretasi yang tepat dari prinsip kedaulatan, artikel ini menggunakan metode kualitatif. Studi ini menemukan bahwa kedaulatan diakui sebagai salah satu prinsip dalam pengakuan suatu negara. Istilah ini bernuansa politis, karena aspek pengakuan itu sendiri bukanlah aspek hukum melainkan aspek politik. Apalagi, dalam beberapa kasus, meski suatu negara telah memproklamasikan kedaulatannya, masih ada peluang bagi sebagian wilayahnya untuk merdeka atau bahkan diakuisisi oleh negara lain. Dengan demikian, nampaknya prinsip kedaulatan memiliki kecenderungan sebagai bagian dari politik. Namun asas kedaulatan tetap merupakan asas hukum berdasarkan ketentuan hukum internasional, dimana setiap negara memiliki hak eksklusif di setiap bagian wilayahnya, yaitu di darat, udara dan laut. Saat ini, konsep hukum internasional telah merambah ke politik kajian hukum internasional, dimana berbagai aspek penegakan hukum berbaur dengan kebijakan suatu negara yang identik dengan aspek politik. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa asas kedaulatan yang berlaku saat ini harus dilengkapi dengan asas hukum lain dalam hukum internasional.

Evaluasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Srifridayanti Srifridayanti; Fathurrahman Fathurrahman; Dewi Nurvianti
Jurnal ADMINISTRATOR Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.771 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif yang terbagi atas empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengidentifikasi evaluasi kebijakan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palu, maka peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang terbagi atas 6 indikator Yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu belum memenuhi jumlah minimal 30%. presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Palu hanya sebesar 11, 43%. Kesenjangan komposisi jumlah antara anggota laki-laki dan perempuan dalam parlemen membuat masyarakat belum merasakan dampak positif dari kehadiran perempuan di parlemen. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Pendidikan, kesadaran gender, dan kebijakan afirmatif yang lebih kuat dapat membantu meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search