Articles
<![CDATA[Mitos Rambut Gimbal: Identitas Budaya dan Komodifikasi di Dataran Tinggi Dieng ]]>
<![CDATA[Febriyanto, Alfian]]>;
<![CDATA[Riawanti, Selly]]>;
<![CDATA[Gunawan, Budhi]]>
<![CDATA[ UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.726 KB)
|
DOI: 10.24198/umbara.v2i1.15670
<![CDATA[Abstract Myths become an integral part of societyâs social and cultural life. This research examines the myth of rambut gimbal (dreadlock) as the cultural identity that is formed amids cultural commodification. This research finds that the identity formation does not occur at the micro but rather at the meso and makro level. At the meso level, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) plays its role in identity formation and the commodification of myth. At the macro level, governmentâs effort to promote rambut gimbal cutting ceremony as one of cultural festivals and tourism commodity demonstrates a formal legitimation of the cultural identity and the myth commodification. Keywords: commodification, Dieng, ethnogenesis, myth, gimbal, identity AbstrakMitos menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini membahas kaitan antara mitos dengan pembentukan identitas budaya pada suatu masyarakat ditengah terjadinya komodifikasi budaya. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai proses pembentukan identitas budaya oleh masyarakat di dataran tinggi Dieng melalui pelestarian mitos rambut gimbal dan proses komodifikasi mitos rambut gimbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas dan komodifikasi rambut gimbal tidak terjadi di aras mikro tetapi di aras meso dan makro. Pada aras meso, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan dalam pembentukan identitas dan komodifikasi mitos. Pada aras makro, pemerintah berperan dalam memberikan legitimasi formal pada identitas yang dibentuk di level meso. Kata kunci: Komodifikasi, Dieng, etnogenesis, mitos, gimbal, identitas]]>
<![CDATA[Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review ]]>
<![CDATA[Pujo, Pujo]]>;
<![CDATA[Sofhani, Tubagus Furqon]]>;
<![CDATA[Gunawan, Budhi]]>;
<![CDATA[Syamsudin, Tati Suryati]]>
<![CDATA[ Journal of Regional and City Planning Vol 29, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The ITB Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.102 KB)
|
DOI: 10.5614/jrcp.2018.29.2.3
<![CDATA[Abstract. Social forestry has shifted the forestry development paradigm from conventional forest management to community-based forest management. The history of community-based forest management in Java began with the Dutch colonial policy on forest production in 1873 and today it has grown widely, both within and outside forest areas. However, social forestry has not been able to overcome population pressure problems in the form of deforestation and forest degradation. Therefore, it is crucial to recognize and elevate the role of local communities in forest management. Success of social forestry can be achieved by developing cooperation through capacity building of local communities with community-based forest management. To develop community capacity, it is necessary to understand the basic concept of community capacity building in the social forestry system. A review of community capacity in social forestry is useful for developing a conceptual framework of local community capacity in the development of the social forestry system. Community capacity in the social forestry system is developed to realize forest sustainability and community welfare around the forest.Keywords: Community, capacity building, social forestry.Abstrak. Konsep perhutanan sosial telah menggeser paradigma pembangunan hutan dari pengelolaan hutan secara konvensional ke pengelolaan hutan dengan berbasis masyarakat. Sejarah pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jawa dimulai dengan adanya kebijakan kolonial Belanda tentang produksi hutan pada tahun 1873 dan saat ini kebijakan tersebut telah tumbuh secara luas, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Namun, kehutanan sosial belum mampu mengatasi masalah kehutanan yang disebabkan oleh tingginya permintaan seperti deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, mengenali dan meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu dilakukan. Keberhasilan kehutanan sosial dapat dicapai dengan mengembangkan kerjasama melalui pembangunan kapasitas masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, pemahaman tentang konsep dasar peningkatan kapasitas masyarakat dalam sistem kehutanan sosial diperlukan. Tinjauan kapasitas masyarakat dalam kehutanan sosial berguna untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan sistem kehutanan sosial. Kapasitas masyarakat dalam sistem kehutanan sosial dikembangkan untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan hutan, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.Kata kunci: Komunitas, peningkatan kapasitas, perhutanan sosial.]]>
<![CDATA[Mitos Rambut Gimbal: Identitas Budaya dan Komodifikasi di Dataran Tinggi Dieng ]]>
<![CDATA[Alfian Febriyanto]]>;
<![CDATA[Selly Riawanti]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>
<![CDATA[ Umbara Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.726 KB)
|
DOI: 10.24198/umbara.v2i1.15670
<![CDATA[Abstract Myths become an integral part of society’s social and cultural life. This research examines the myth of rambut gimbal (dreadlock) as the cultural identity that is formed amids cultural commodification. This research finds that the identity formation does not occur at the micro but rather at the meso and makro level. At the meso level, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) plays its role in identity formation and the commodification of myth. At the macro level, government’s effort to promote rambut gimbal cutting ceremony as one of cultural festivals and tourism commodity demonstrates a formal legitimation of the cultural identity and the myth commodification. Keywords: commodification, Dieng, ethnogenesis, myth, gimbal, identity AbstrakMitos menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini membahas kaitan antara mitos dengan pembentukan identitas budaya pada suatu masyarakat ditengah terjadinya komodifikasi budaya. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai proses pembentukan identitas budaya oleh masyarakat di dataran tinggi Dieng melalui pelestarian mitos rambut gimbal dan proses komodifikasi mitos rambut gimbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas dan komodifikasi rambut gimbal tidak terjadi di aras mikro tetapi di aras meso dan makro. Pada aras meso, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan dalam pembentukan identitas dan komodifikasi mitos. Pada aras makro, pemerintah berperan dalam memberikan legitimasi formal pada identitas yang dibentuk di level meso. Kata kunci: Komodifikasi, Dieng, etnogenesis, mitos, gimbal, identitas]]>
<![CDATA[Reifikasi dalam Praktik Penangkapan Ikan Destruktif di Pulau Lembata ]]>
<![CDATA[Agustinus Mariano Hurek Making]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadhil Nurdin]]>
<![CDATA[ Sosioglobal Vol 6, No 1 (2021): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jsg.v6i1.32197
<![CDATA[Praktik penangkapan ikan secara destruktif sering terjadi melalui penggunaan bom ikan dan racun. Di Pulau Lembata, para nelayan masih terus menggunakan bom ikan dan racun. Dengan menggunakan konsep reifikasi yang memiliki aspek agensi dan struktur sosial, riset ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab penggunaan bom ikan dan racun di Lembata. Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini. Data primer riset ini diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang dirilis pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, berita dari media massa daring, serta riset-riset lain yang relevan dengan topik riset ini. Riset ini menunjukkan bahwa penggunaan bom ikan dan racun disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Pertama, belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan pengembangan UKM dan pemberian bantuan alat tangkap dan armada penangkapan yang telah disepakati oleh pemerintah dan nelayan melalui dialog. Kedua, mekanisme birokrasi yang lamban yang kemudian membuat kebijakan itu belum dilaksanakan dengan maksimal. Ketiga, partisipasi nelayan yang terbatas dalam perencanaan kebijakan. Keempat, penambahan waktu kerja nelayan buruh oleh nelayan juragan. Upah yang diberi oleh nelayan juragan kepada nelayan buruh biasanya rendah dan tak sepadan dengan waktu kerja. Kelima, adanya fluktuasi harga dan kompetisi antar nelayan. ]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KEPEDULIAN STAKEHOLDER PEMBANGUNAN DALAM MENCEGAH STUNTING DI DESA CANGKUANG WETAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Ida Widianingsih]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Binahayati Rusyidi]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2018): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1187.104 KB)
|
DOI: 10.24198/kumawula.v1i2.20836
<![CDATA[This article describes the efforts of increasing the awareness of the development stakeholders at the village level in order to prevent stunting in Cangkuang Wetan Village, Dayeuhkolot Sub District, Bandung Regency as a form of community service that has been integrated with the research of Unpad lecturers and also Unpad Students. Stunting is a national strategic issue that can be observed in many regions of Indonesia, which in turn pushes the goverment to implement prevention efforts. This article mainly uses the qualitative research method with many participatory techniques, which include observations, interviews, FGD's, and socialization. The activities was around 7 months long and started with field research preparation, issue mapping, activity planning, and socialization of the importance of stopping stunting to the Village Development Stakeholders. The team found that the Village Apparatus, the locals that work at the Posyandu, mothers of Balita, and also the Balita were very active and enthusiastic during the socialization process. However, there are still many obstacles in the efforts to prevent stunting that should be overcome through a more comprehensive and integrated with the development plan of the village in order to achieve a more optimal result.]]>
<![CDATA[Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review ]]>
<![CDATA[Pujo Pujo]]>;
<![CDATA[Tubagus Furqon Sofhani]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Tati Suryati Syamsudin]]>
<![CDATA[ Journal of Regional and City Planning Vol. 29 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5614/jrcp.2018.29.2.3
<![CDATA[Abstract. Social forestry has shifted the forestry development paradigm from conventional forest management to community-based forest management. The history of community-based forest management in Java began with the Dutch colonial policy on forest production in 1873 and today it has grown widely, both within and outside forest areas. However, social forestry has not been able to overcome population pressure problems in the form of deforestation and forest degradation. Therefore, it is crucial to recognize and elevate the role of local communities in forest management. Success of social forestry can be achieved by developing cooperation through capacity building of local communities with community-based forest management. To develop community capacity, it is necessary to understand the basic concept of community capacity building in the social forestry system. A review of community capacity in social forestry is useful for developing a conceptual framework of local community capacity in the development of the social forestry system. Community capacity in the social forestry system is developed to realize forest sustainability and community welfare around the forest.Keywords: Community, capacity building, social forestry.Abstrak. Konsep perhutanan sosial telah menggeser paradigma pembangunan hutan dari pengelolaan hutan secara konvensional ke pengelolaan hutan dengan berbasis masyarakat. Sejarah pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Jawa dimulai dengan adanya kebijakan kolonial Belanda tentang produksi hutan pada tahun 1873 dan saat ini kebijakan tersebut telah tumbuh secara luas, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Namun, kehutanan sosial belum mampu mengatasi masalah kehutanan yang disebabkan oleh tingginya permintaan seperti deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, mengenali dan meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan perlu dilakukan. Keberhasilan kehutanan sosial dapat dicapai dengan mengembangkan kerjasama melalui pembangunan kapasitas masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, pemahaman tentang konsep dasar peningkatan kapasitas masyarakat dalam sistem kehutanan sosial diperlukan. Tinjauan kapasitas masyarakat dalam kehutanan sosial berguna untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan sistem kehutanan sosial. Kapasitas masyarakat dalam sistem kehutanan sosial dikembangkan untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan hutan, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.Kata kunci: Komunitas, peningkatan kapasitas, perhutanan sosial.]]>
<![CDATA[VALUE RATIONALITY OF PEOPLE LIVING ON THE SLOPE OF MERAPI IN YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Napsiah Napsiah]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Oekan Soekotjo Abdoellah]]>;
<![CDATA[Munandar Sulaeman]]>
<![CDATA[ Analisa: Journal of Social Science and Religion Vol 1, No 1 (2016): Analisa : Journal of Social Science and Religion ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18784/analisa.v1i1.201
<![CDATA[This study aims to describe rationality of the people who live in the eruptionprone areas of Mount Merapi and who refuse to be relocated. A qualitative research method with interpretative phenomenological analysis is used in this research. Informants are selected by snowball sampling technique. The location of research is in Pangukrejo village which is a village in the southern slopes of Merapi. The results show that people think Merapi as a place of origin where they obtain senses of comfort and safety. Merapi is also a place where they acquire and preserve community value system. Merapi is a symbol of their dignity that must be maintained. In this relation, eruption is interpreted as destiny, eruption is interpreted as destiny of God that can not be circumvented. At that time, their living conditions were on the bottom and could be overcome by means of mutual cooperation to return to normal condition. The value rationality motivate them to resettle in their homes after the great eruption of Merapi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepercayaan, Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Akses Jamban Di Perkotaan ]]>
<![CDATA[Mila Mardotillah]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Rini Soemarwoto]]>;
<![CDATA[Ardini Raksanagara]]>
<![CDATA[ JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 12, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Teknologi Sepuluh Nopember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j24433527.v12i2.4574
<![CDATA[The difficulty access of urban-city healthy latrines are influenced by population density, limitation of infrastructure and high mobility. Cultural factors become one of the key in influencing people’s behavior to access healthy latrines. The aim this research is to explore the culture factors influencing to access healthy latrine. The method uses a retrospective quantitative approach with cross sectional analytical method (cross sectional) to know the cultural factors that exist in shaping people's behaviour in using healthy latrines.The findings of this research are the cultural factors related to access of healthy latrines which studied include belief on the taboo, gender, beliefs and differences of each generation. The significant influential factors are trust, knowledge and attitude. While other factors simultaneously affect the citizen in behaving using healthy latrines.The conclusion is that the behaviour created by individual knowledge, attitudes and actions in accessing healthy latrines, it will be established and successful if the cultural factor approach is carried out simultaneously. The concept of a person about something is the impact of the way of thinking about something based on the culture containing non-individual but public meaning, so when the system of meaning belongs to the collective society, society can have the same pattern of behaviour. The cultural factors can serve as a basis for improving urban residents' access to healthy latrines. ]]>
<![CDATA[Resistensi Warga di Bantaran Ciliwung terhadap Rencana Penggusuran oleh Pemerintah ]]>
<![CDATA[Pramudita Pramudita]]>;
<![CDATA[Budhi Gunawan]]>;
<![CDATA[Selly Riawanty]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 12, No 2 (2020): JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v12i2.16064
<![CDATA[This paper focuses on the topic of normalization which apparently is not always acceptable to the community, it raises resistance to the community. In this study entitled "Citizens Resistance in Ciliwung River Against Plans for Eviction by the Government ", the researcher looked at how the resistance patterns carried out by the people in the Low Land area. The method used in this research is in-depth interviews. This research is descriptive-qualitative in nature. The results of this study indicate that resistance by residents in the region is closed and categorized as closed resistance. In hidden transcripts it appears that citizens obey the government by reporting the area of land and buildings and agreeing on the area of land and buildings that have been measured by officials from the National Land Agency, but in public transcripts the citizens clandestinely continue to show disapproval of the normalization program from the government]]>
