<![CDATA[Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak merupakan perencanaan jalan tol yang berlokasi di Kota Surabaya. Pembangunan jalan tol tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas orang dan barang. Untuk merealisasikan Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak, maka rencana jalan tol tersebut termuat dalam RTRW Nasional dan Provinsi. Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya tidak setuju dengan rencana jalan tol tersebut karena dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang akan ditimbulkan, evaluasi kinerja investor, dan kajian yang tidak merekomendasikan Jalan Tol Waru (Aloha) – Wonokromo - Tanjung Perak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik perencanaan dan resolusi konflik yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penyelesaian konflik yang diterapkan adalah metode mediasi dan negosiasi dengan hasil berupa penghapusan jalur wonokromo yang tertuang dalam kebijakan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak Toll Road is a toll road planning located in Surabaya City. Its development is intended to solve congestion problems and improve accessibility of people and goods. To implement Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak Toll Road, this plan is included in the national and provincial spatial planning. On the other hand, the Surabaya City Government does not agree with the toll road plan because of the social, economic, and environmental impacts that will be caused, evaluation of investor performance, and studies that do not recommend Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak Toll Road. This research aims to describe the planning conflict and conflict resolution that has been carried out. The method used is a qualitative approach. The conflict resolution that has been used is mediation and negotiation method with the result is the elimination of the wonokromo route as contained in national strategic area policy for Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo and Lamongan urban areas.]]>
