Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara (Studi Analisis Regulasi Kemungkinan Masuknya Zakat Menjadi Bagian dari Penerimaan dan Pengeluaran Negara) Subekan, Achmat
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v7i2.3712

Abstract

Zakat merupakan kewajiban setiap umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Di Indonesia hingga dewasa ini, pengelolaan zakat tidak menjadi bagian dari keuangan negara. Sementara itu, zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini membahas mengenai kemungkinan adanya ruang bagi zakat untuk masuk menjadi bagian dari keuangan negara ditinjau dari regulasi (peraturan perundang-undangan) yang ada. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis dan menghubungkan antarketentuan dalam peraturan perundangan yang terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundangan di bidang keuangan negara membuka ruang bagi masuknya zakat sebagai bagian keuangan negara. Bahkan, peraturan perundangan yang ada juga sudah memberikan panduan seperti apa mekanisme yang dapat dijalankan apabila kebijakan masuknya zakat ke dalam keuangan negara diambil oleh Pemerintah.
Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat Iskandar, Azwar; Subekan, Achmat
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v1i2.254

Abstract

This study was aimed to analyze the persistence of inflation in West Papua Province and commodities’s contibutions to its persistence. In other that, this study was aimed to know the role of TPID in controlling the inflation rate too. Using secondary time series data in 2009 until 2015 period from Bank Indonesia, this study estimated the persistence with Univariate Autoregressive (AR) Model approach. This study empirically showed that the inflation in West Papua has a high level persistence. This level indicated that inflation was relatively need long time to back to natural value after the shocks. It need 11.5 months to back to natural value. Furthermore, using Partial Adjustment Model (PAM), this study also showed that the persistence significantly caused by groups of prepared food, transportation, communication and monetary service as administered price and volatile foods groups. TPID as an inflation controller board have given good roles in coordinating both fiscal and monetary policies.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peranan TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat. Dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2009 s.d. 2015 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model. Penelitian ini membuktikan bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Provinsi Papua Barat untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 11,5 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok-kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Papua Barat.