Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Azhar Journal of Islamic Economics

Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam A. Rio Makkulau Wahyu
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.708 KB) | DOI: 10.37146/ajie.v1i1.9

Abstract

Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pertanian yakni sistem muzara’ah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan) dan mukhabarah (kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari penggerap). Studi ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dianalisis dengan teknik trianggulasi. Hasil analisis didapatkan bahwa didalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainya ditanggung penggarap lahan dengan bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat.
Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas A. Rio Makkulau Wahyu; Wirani Aisiyah Anwar
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.865 KB) | DOI: 10.37146/ajie.v2i1.31

Abstract

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dalam rangka menyucikan jiwanya untuk zakat fitrah dan menyucikan hartanya untuk zakat maal. Zakat haruslah dikelola dengan baik agar penyaluran harta zakat tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik, sehingga pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil sangatlah diperlukan baik dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki, lalu didistribusikan dan didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syariah melalui perantara amil zakat sebagai regulator pengelolaan zakat yang terus mengalami perkembangan, secara umum perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui organisasi baik itu berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dana zakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan para mustahik baik berupa konsumtif maupun produktif.
Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah) A. Rio Makkulau Wahyu; Wirani Aisiyah Anwar
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ajie.v2i2.44

Abstract

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah secara langsung, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap segala kegiatan dari suatu lembaga keuangan Islam dalam rangka memastikan ditegakkan prinsip-prinsip Islam dalam suatu lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, di mana sumber data yang dikaji dan dianalisis menggunakan literatur yang terkait dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan, pengawasan berdasarkan risiko. Kemudian terkait parameter tingkat kesehatan bank, terdapat 3 bentuk status pengawasan bank, yaitu: Status dalam pengawasan normal, status pengawasan intensif, status pengawasan khusus. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.