Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Governance Innovation

Etika Pelayanan Publik di Indonesia Mashur Hasan Bisri; Bramantyo Tri Asmoro
Journal of Governance Innovation Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 (Maret 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i1.298

Abstract

Abstrak Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik. Kata Kunci : Pelayanan publik, Etika, Norma Abstract Public services are all activities in order to fulfill basic needs in accordance with the basic rights of every citizen and resident of an item, service and / or administrative service provided by service providers related to the public interest. Communities as customers have needs and expectations in the performance of professional public service providers. The task of the Central Government and Regional Government is to provide public services that are able to satisfy the public. The implementation of decentralization and regional autonomy policies in Indonesia has resulted in regional governments having responsibility and authority in determining minimum service standards. The fundamental problems in the process of public service in Indonesia are about ethics. There is no universal standard on norms or ethics and sanctions that specifically regulate violations committed by the authorities in public services. Keywords : Public Service, Ethic, Norm
Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edikasi Kampung Nanas: (Studi di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang) Mashur Hasan Bisri; Ahmad Khosim Alamsyah; Sofi Rizqiyatun Nuzula; Muhammad Nur Hadi
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 1 (2023): Volume 5 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i1.2369

Abstract

Abstrak Upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat pedesaaan, peran BUMDes memiliki fungsi untuk mengoptimalkan potensi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) secara maksimal. Namun, adanya potensi atau sumber daya yang dimiliki masih belum dapat dimaksimalkan secara penuh oleh BUMDes. Hal ini dapat dilihat dari wisata yang sampai saat ini kurang dikenal dan diminatinya Wisata Edukasi Kampung Nanas dan menyebabkan tidak adanya PADes yang masuk kepada desa. Sementara ini, dana yang masuk masih diperuntukkan dalam keperluan pengembangan Wisata Edukasi Kampung Nanas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan BUMDes dalam mengembangkan potensi wisata edukasi kampung nanas di Desa Palaan kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. Adapun temuan dari hasil penelitian ini, yaitu: BUMDes dalam mengembangkan wisata edukasi kampung nanas memiliki beberapa strategi diantaranya; a). Pembuatan produk yang berasal dari nanas; b). Pengembangan kemitraan melalui PT Greenfields; c). Pemasaran melalui media social; d). Penambahan wahana anak (playground); e).Pengembangan fasilitas cafe. Dari strategi tersebut, beberapa komponen yang belum terpenuhi, diantaranya penyamaan persepsi antar pengelola mengenai tujuan pembangunan, serta pengembangan wisata, manajemen yang dilakukan masih belum optimal, struktur pengelola masih belum diresmikan dengan SK kepengurusan wisata dan SDM masih cenderung kurang serta belum mempunyai kompetensi di bidangnya. Disisi lain, dalam pengelolaannya juga belum terdapat kebijakan yang mengatur secara sah tertulis mengenai sistem pengelolaan wisata. Dari segi pelaksanaan masih terkendala oleh modal dan belum ada evaluasi secara formal yang diselenggarakan oleh BUMDes. Kata kunci: Badan usaha milik desa (BUMDes), Potensi Desa, Wisata Edukasi Kampung Nanas