Barida, Iram
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Manajemen Peningkatan Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada Kelompok Nelayan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Putro, Gurendro; Barida, Iram
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 27, No 1 (2017)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/mpk.v1i1.5755.17-24

Abstract

In order to achieve universal health coverage by 2019, BPJS Kesehatan needs to involve all people to become members of National Health Insurance (NHI). This study aimed to analyze the mechanism of the increase in membership group of fishermen with non recipient contribution (Non PBI) in the National Health Insurance. This was an observational research method which was used to observe the phenomenon of BPJS Kesehatan membership of a group of fishermen. The type of this study was cross-sectional study design because the data was taken at a certain time which was in the year 2014. The research location was in several cities in Indonesia including Jember City, East Java Province, Balikpapan City, East Kalimantan Province; and Makassar City, South Sulawesi Province. Respondents who participated in NHI as Non PBI was 15 people (9.6%). The lack of NHI participants caused by several aspects such as the difficulties of procedure, registration place and also premium payment place. There is also assumption that there is still cost sharing for NHI member when having a service from health service. The knowledge of respondents associated with the registration procedure was 47.8%, and the information about NHI’s socialization from television was 62.8%. Enhancement of membership could be implemented by doing more often socialization of program and also easier procedure to register and pay the fee.Keywords: National Health Insurance, membership, non premium assistance, informal sectorsAbstrakDalam rangka mencapai universal health coverage pada tahun 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu melibatkan semua kalangan untuk menjadi anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme peningkatan kepesertaan kelompok nelayan non Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Metode penelitian ini adalah observasional dimana digunakan untuk melihat fenomena kepesertaan BPJS Kesehatan dari kelompok nelayan. Rancangan penelitian secara potong lintang karena data diambil pada kurun waktu tertentu yakni pada tahun 2014. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa kota di Indonesia diantaranya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Responden yang menjadi peserta BPJS Kesehatan Non PBI sebanyak 15 orang (9,6%). Minimnya peserta BPJS Kesehatan disebabkan berbagai hal diantaranya antara lain prosedur dan tempat pendaftaran, pembayaran premi yang masih menyulitkan, serta anggapan masih ada biaya tambahan pada pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Pengetahuan responden terkait prosedur pendaftaran sebesar 47,8%, dan pengetahuan tentang sosialisasi BPJS kesehatan didapatkan dari media televisi sebesar 62,8%. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi BPJS Kesehatan yang lebih sering serta cara pendaftaran dan pembayaran premi yang lebih mudah.Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, keanggotaan, non penerima bantuan iuran, sektor informal 
Analisis Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Putro, Gurendro; Barida, Iram
Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol 28, No 1 (2018)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.001 KB) | DOI: 10.22435/mpk.v28i1.7357.15-24

Abstract

The availability of health workers in the public health center (puskesmas) in underdeveloped,borders, and islands region (DTPK) areas is very diverse both in number and type. This studyaimed to analyze implementation of government policy towards the utilization of health humanresources based on competence and incentive in DTPK area. This research was cross sectionalstudy, the primary data was collected by interview to respondents and the secondary data was frompuskesmas reports and district health profiles. Research was conducted for 10 months startingfrom January to October 2011. This research was performed in 4 districts, which were Natuna,Nunukan, Sangihe Island, and Belu. The availability of the number and types of health personnelat DTPK health center were currently not in accordance to the ideal requirements of the Ministry ofHealth policy on the placement of health human resources at the DTPK health center. Competenceof health personnel at DTPK health center was still the basic competence of science accordingto the type of education. The placement of health personnel needs to obtain additional specialcompetencies tailored to the characteristics of the DTPK Puskesmas. The incentives of PTT healthworkers and special assigment is higher compare to the civil servant at DTPK area.AbstrakKetersediaan tenaga kesehatan di puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan(DTPK) sangat beragam baik jumlah dan jenisnya. Tujuan penelitian adalah menganalisisimplementasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan penentuan standar sumber daya manusia(SDM) kesehatan berbasis kompetensi dan pemberian insentif tenaga kesehatan di puskesmasDTPK. Jenis penelitian cross sectional, pengumpulan data primer dengan wawancara kepadaresponden dan data sekunder dari laporan puskesmas dan profil kesehatan kabupaten. Waktupenelitian selama bulan Januari-Oktober 2011. Lokasi penelitian di Kabupaten Natuna, KabupatenNunukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Belu. Ketersediaan jumlah dan jenistenaga kesehatan di puskesmas DTPK saat ini belum sesuai dengan syarat ideal kebijakanKementerian Kesehatan RI tentang penempatan SDM kesehatan di puskesmas DTPK. Kompetensitenaga kesehatan di puskesmas DTPK masih bersifat kompetensi dasar keilmuan sesuai jenispendidikan. Penempatan tenaga kesehatan perlu mendapatkan tambahan kompetensi khususyang disesuaikan dengan karakteristik di puskesmas DTPK. Insentif yang diterima petugaskesehatan PTT lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh petugas PNS Puskesmas.