Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal ASET (Akuntansi Riset)

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DENGAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT Solikin, Ikin
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol 1, No 2 (2009): Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Juli-Desember 2009
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jaset.v1i2.9927

Abstract

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DENGAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT
PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DI PROVINSI JAWA BARAT Solikin, Ikin
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Aset (Akuntansi Riset). Juli-Desember 2010
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jaset.v2i2.10010

Abstract

PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN DI PROVINSI JAWA BARAT
PERGURUAN TINGGI SEBAGAI ROLE MODEL KEPATUHAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DALAM PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN Kustiawan, Memen; Solikin, Ikin; Zulhaimi, Hanifa
Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Juli - Desember 2018
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jaset.v10i2.13886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah di perguruan tinggi dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analistik dengan pendekatan kualitatif, dengan unit analisis adalah Universitas Negeri Jakarta dan Bendaharawan sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendaharawan pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, namun upaya tersebut harus didukung oleh sistem informasi yang memadai dan terintegrasi di lingkungan perguruan tinggi sehingga memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan.