<![CDATA[Hutan adalah sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan hutan sekaligus merupakan sumber berbagai barang dan jasa untuk menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu pengelolaannya harus optimal dan lestari. Untuk mendukung pengelolaan tersebut diperlukan data/informasi mengenai hutan dan kehutanan. Salah satu sumber untuk mendapatkan data/informasi tersebut adalah melalui kegiatan survei dan pemetaan hutan. Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan hutan sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Namun demikian pelaksanaan sendiri kegiatan tersebut memerlukan dana, SDM, peralatan, organisasi dan manajemen yang baik dan memadai. Adanya peluang pendaerahan kegiatan survei dan pemetaan serta kondisi faktor pendukung yang diperlukan menjadi bahasan dalam penulisan ini.ABSTRACTForest is a renewable natural resources which also has produced many things and services to support national development programs. Therefore, forest should be managed in sustainable and optimal manner. Â ln order to achieve a sustainable forest management, data and information about forest resources are required. Forest survey and mapping are a part of activities to collect forest data and information. Law No. 22/1999 concerning Local Government will give opportunities to the local government to explore and develop their own forest survey and mapping activities fitted with proper local conditions. Nevertheless, those activities need proper budgeting, professional human resources, equipment, good organization and management. This article discusses about the opportunity of forest survey and mapping activities done by local government and those supported factors.Kata Kunci : Survei, Pemetaan, Hutan/Kehutanan, Pemerintah DaerahKeyword: Survey, Mapping, Forest/Forestry, Regional Government]]>
