Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL NOKEN : Ilmu-Ilmu Sosial JUSTISI: Journal of Law
Golap, Mulyadi
Universitas Muhammadiyah Sorong
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Golap, Mulyadi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Noken
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v2i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan perbandingan (comparationapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yangmengatur tentang DPD, masih kurang dari dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan DPD di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Terjadi ketimpangan kewenangan yang berat sebelah antara DPD dan DPR, Pasal-pasal yang membatasi kewenangan DPD membuat tidakadanya suatu “double check” dan “check and balances”. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. 
Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong golap, mulyadi; umpain, anisah maya djafar
JUSTISI Vol 4, No 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.
Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Mulyadi Golap
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2017): Jurnal Noken
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v2i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia dalam rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dan tipe penelitian dengan pendekatan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan perbandingan (comparationapproach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 yangmengatur tentang DPD, masih kurang dari dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan DPD di bidang fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Terjadi ketimpangan kewenangan yang berat sebelah antara DPD dan DPR, Pasal-pasal yang membatasi kewenangan DPD membuat tidakadanya suatu “double check” dan “check and balances”. Dengan adanya peraturan perundang-undangan baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang DPD, perlu adanya suatu konstruksi hukum dalam rangka revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia. 
Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong mulyadi golap; anisah maya djafar umpain
JUSTISI Vol. 4 No. 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat, yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari masyarakat adat, dan menjaga dan mengawal putusan sidang adat. Dan Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.
Co-Authors anisah maya djafar umpain umpain, anisah maya djafar