Articles
<![CDATA[Evaluasi Pelatihan Digital Marketing Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pemberdayaan UMKM di Tengah Krisis Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Nita Aribah Hanif]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>
<![CDATA[ INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.015 KB)
|
DOI: 10.24905/igj.5.1.2022.%p
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelatihan digital marketingyang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya dalam mendongkrak perekonomiannya di tengah Pandemic Covid-19. Masalah difokuskan pada sejauh mana pelatihan tersebut berdampak positif bagi UMKM. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Daniel L. Stufflebeam (1973) yaitu teori evaluasi CIPP yang terdiri Context, Input, Process, dan Product. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif dengan bantuan Nvivo12. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam dimensi context, inisiatif penyelenggaraan pelatihan digital marketing yang dilakukan cukup menjawab problematika yang dihadapi UMKM terkait kesulitan pasar di tengah pandemic covid-19. Dalam dimensi input, yaitu ketersediaan sumber daya penunjang pelatihan ini, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman memiliki SDM, ketersediaan dana, serta sarana prasarana yang memadahi. Dalam dimensi process, menunjukan bahwa penyelenggaraan pelatihan digital marketing berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian dalam dimensi product, menunjukan bahwa pelatihan digital marketing yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sleman belum efektif. Penyelenggaraan pelatihan digital marketing yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman belum sepenuhnya memenuhi teori evaluasi CIPP sebagaimana yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam.]]>
<![CDATA[The implementation of a Merit System in the Selection of Village Officers in the Indonesian Region of Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Vindhi Putri Pratiwi]]>
<![CDATA[ JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 8, No 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jppuma.v8i2.3695
<![CDATA[This article aims to examine the selection mechanism for village officials in the Indonesian Distinctive Region of Yogyakarta. This article will focus on the problem of the differences in the selection mechanism for village officials in Yogyakarta, particularly in Kulon Progo, Sleman, Bantul, and Gunung Kidul Districts. In this study, researchers use the theory of merit system, which means a system working based on competency performance and professionalism, which is open and provides opportunities and supports every employee to develop the best performance for the organization, which is a manifestation of change as well as coaching for every employee to create productivity and competence (Meyrina, 2016). The data are collected from four districts in Yogyakarta by series of observations to the implementation of regional regulations. The data are categorized and analyzed. This study concludes that the implementation of the merit system in the four districts is through open selection, which in practice has differences in the examination mechanism. This shows that in the application of the merit system there are variations from the four districts. Besides, another difference is the neutrality of the selection committee, which has different mechanisms between districts. One of them is collaborating with universities and third parties. This was done to maintain the neutrality of the committee and to create professional, competent, and high integrity of human resources.]]>
<![CDATA[AN EVALUATION OF CLASSLESS HEALTH SERVICES FOR POOR FAMILIES (GAKIN) IN WATES, KULON PROGO REGENCY ]]>
<![CDATA[Handoyo, Asmarawati]]>;
<![CDATA[Sakir, Sakir]]>;
<![CDATA[Atmojo, Muhammad Eko]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Public Policy Vol 5, No 2 (2018): June 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu prinsip penting dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah pelayanan bagi masyarakatnya, artinya pelayanan publik memuat prinsip-prinsip keadilan/equity dimana semua masyarakat berhak atas pelayanan publik yang sama tanpa adanya perlakukan diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari semua masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri beberapa sektor pelayanan publik masih memberlakukan pembedaan pelayanan melalui penciptaan kelas, salah satunya adalah pelayanan di rumah sakit. Demi terwujudnya pelayanan prima dan memuat prinsip adil/equity RSUD Wates menerapkan inovasi baru yaitu pelayanan rawat inap tanpa kelas bagi keluarga miskin (Gakin). Adanya inovasi tanpa kelas bagi masyarakat miskin nantinya bisa menciptakan pelayanan yang memuat prinsip-prinsip keadilan/equity, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan public yang sama dan tidak ada kata diskriminatif terhadap pelayanan publik. Pelaksanaan rumah sakit tanpa kelas bagi masyarakat miskin relative berjalan dengan lancar, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya syarat yang menyulitkan pasien untuk mendaftarkan diri. Setiap masyarakat yang menggunakan kartu jaminan kesehatan berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak ada perbedaan. Hal inilah yang dilakukan di RSUD Wates dalam pelaksanaan pelayanan tanpa kelas bagi masyarakat miskin.]]>
<![CDATA[The Local Government of Kulon Progo Regency Innovation in Subduing Capitalism through Community Empowerment ]]>
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Helen Dian Fridayani]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2674
<![CDATA[Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Human Resources Planning of Government Apparatus in Special Region of Yogyakarta in 2017 ]]>
<![CDATA[Atmojo, Muhammad Eko]]>;
<![CDATA[Rahayu, Riska]]>
<![CDATA[ Journal of Local Government Issues Vol 2, No 1 (2019): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Government Studies of Muhammadiyah Malang University/AIPPTM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.772 KB)
|
DOI: 10.22219/LOGOS.Vol2.No1.75-90
<![CDATA[Human resources planning apparatus is a system of development of human resource management. With the existence of good planning in managing the human resources of an agency, the expectation is to achieve the goals of the organization/institution with various planned strategies. The Regional Staffing Agency (BKD) of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) collaborates between national policies and regional policies, especially in staffing affairs if there is a connection with the DIY Specialties business as one of the strategies in addressing the problems between the two. In this study used a qualitative descriptive method. Collection through interviews and data analysis in the form of documents. In this study, the authors explain about the human resource planning apparatus carried out by the Regional Government of DIY in 2017. The result of this research is that The Regional Staffing Agency of DIY in fulfilling needs, especially in staffing affairs has been well prepared and with a fairly fast process. When an organization requires new employees to complete the government organization, BKD DIY will respond and of course with consideration of employees who are good enough from the aspect of ability and qualifications of employees who are in accordance with the organization or agency need.Keywords: Human Resources Planning, Human Resources Management, Staffing Agency.]]>
<![CDATA[Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo ]]>
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Helen Dian Fridayani]]>;
<![CDATA[Aulia Nur Kasiwi]]>;
<![CDATA[Mardha Adhi Pratama]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 5, No 1 (2017): January ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.846 KB)
|
DOI: 10.24269/ars.v5i1.423
<![CDATA[Community empowerment is part of economic development in Indonesia. As one of strategy to empower the community is by establishing the rulal allocation fund by government as mentioned on “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” about rural. Therefore, the “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” came along with rural allocation fund hopefully might be able to increase the participation of rural community to developing economic condition in order to establish community prosperity. This research used the qualitative method, obesrvation, interview, also documentation. This research aim to analyze the effectiveness of rural fund allocation toward society empowerment, particularly in economic aspect based on community participation in Bangunjiwo Village. Therefore, this research shows that first, the utilization rural fund allocation is most effective for development of economic potential. Second, Bangujiwo Village provider the training for community’s activity ini order to increasing the economic potential. The last, the mainly economic potential in Bangujiwo Village is called “Kajigelem”.]]>
<![CDATA[Analysis Of The Open Selection Process For Structural Officials (Echelon II) In Sleman Regency ]]>
<![CDATA[Atmojo, Muhammad Eko]]>;
<![CDATA[Fridayani, Helen Dian]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Public Policy Vol 6, No 2 (2019): June 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The administration of government is certainly very influenced by bureaucracy which is an instrument or an organization that helps in realizing or implementing a policy that has been previously set. The open selection is the process of filling in a position by opening a selection to all those who have the competency or ability determined to fill a certain position. This study is aims to analyze the open selection for echelon II Officials both in Yogyakarta Province which is Sleman Regency. The method that used in this study is a qualitative approach which did the depth interview with several stakeholders that involved. The result of this study are the selection mechanism conducted in Sleman Regency in 2017 lasts 2 times and all of them have referred to the applicable regulations and most importantly have implemented a merit system. In the selection implementation the position was carried out by a selection committee formed based on recommendations from KASN (Commission Of The State Civil Apparatus). The involvement of political officials in this case the regent in the open selection process only exists after the selection committee has issued 3 names that have passed. However, the involvement of political officials is positive because it considers the results of the selection. This is also because the Regent will cooperate with one of the 3 names to realize the vision and mission that has been set.Keyword: Open selection, Echelon II, Promotion.]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART PADA TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Indah Putri Rengganis]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2791.071 KB)
|
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1435
<![CDATA[Pembangunan merupakan pokok terpenting bagi sebuah negara, terutama pembangunan disektor paling bawah yaitu pemerintah desa. Pembangunan desa yang dimaksud disini adalah pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Disetiap daerah harus memiliki kemajuan termasuk ditingkatan desa, terlebih desa yang sangat memanfaatkan potensi dari masyarakatnya. Maka dari itu suatu desa dapat maju apabila memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk dapat mengembangkan desanya tersebut. Inovasi yang dimaksud yakni terobosan untuk dapat memajukan suatu desa yang terobosannya tersebut berupa program pelaksanaan ataupun berupa kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah di lakukan disuatu desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Martin Radenakers terkait teori inovasi dan teori dari Wahyudi Kumorotomo terkait teori partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa, dan juga masyarakat Desa Dlingo. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemerintah Desa Dlingo sudah mampu memajukan Desa Dlingo dan membangun Desa Dlingo menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Desa Dlingo sebelumnya dikenal dengan desa mati, namun setelah adanya inovasi yang muncul dari Pemerintah Desa terkait Desa Mart hal tersebut mengubah Desa Dlingo menjadi desa yang maju.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Puguh Saputra]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Vindhi Putri Pratiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 6, No 3 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1775
<![CDATA[The development of modern shops or lined shops has recently grown rapidly to various regions, including in Sleman Regency. This will be a new problem for the economic sector, wherewith the existence of various modern shops or networked shops will have an impact on the weakening of the existing traditional markets in the region. So that there needs to be a role from the government to be able to carry out strategies in increasing the existence of traditional markets in the community. Consequently, the purpose of this research is to examine regional government policies in empowering traditional markets in the Sleman Regency Government. Where in Sleman Regency, there are currently several traditional markets that are dead or not running. From the results of the study, it was found that to keep increasing the extension of traditional markets so as not to be confused with modern markets, the Sleman Regency Government implemented a clear policy foundation, namely Perda No 17/2012, Perda No 18/2012, and Perda No 54/2015. Keywords : Policy, Empowerment, Traditional Market]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Menerapkan Lelang Jabatan Pada Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Dwi Husna Swastika]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>;
<![CDATA[Vindhi Putri Pratiwi]]>
<![CDATA[ TheJournalish: Social and Government Vol. 2 No. 1 (2021): February:TheJournalish ]]>
Publisher : <![CDATA[CV The Journal Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55314/tsg.v2i1.21
<![CDATA[Jabatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 terfokus pada bagaimana mekanisme yang terjadi selama proses Lelang Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data serta teori sebagai bahan penjelas. Pengumpulan data primer dilakukan secara wawancara dengan enam narasumber terkait sebagai data utama sedangkan data sekunder dilakukan secara dokumentasi sebagai data pendukung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Lelang Jabatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dilakukan berdasarkan sistem merit dan sesuai dengan regulasi pemerintah dari proses awal hingga akhir Lelang. Inovasi Lelang Jabatan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan pertimbangan perekrutan berdasarkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai indikator kompetensi, profesionalitas dan kualitas melalui penilaian obyektif.]]>
