Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FIAT JUSTISIA Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK) Cahaya Keadilan Asia Pacific Fraud Journal Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Suara Hukum SUPREMASI Jurnal Hukum Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Proceeding of the International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBF) Problematika Hukum Journal
SUJANA DONANDI S
Universitas Presiden
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN MEMBERI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA (MENPORA) VERSUS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)) S, Sujana Donandi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): april 2016
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengelurakan Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 yang kemudian menimbulkan polemik antara Menpora dan PSSI.PSSI kemudian juga menerima sanksi administratif dari FIFA karena dianggap telah mendapat intervensi dari pihak ketiga. PSSI kemudian menggugat SK Menpora tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggap Menpora tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisai olahraga serta bagaimana kewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSSI adalah organisasi olahraga yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secara bersamaan. Hal ini berarti, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada PSSI apabila PSSI melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Menpora atau FIFA.
Government’s Legal Responsibility Upon Entrepreneur’s Economic Loss Caused by the Failure in Implementing the Legislation Regarding Business Licensing and Registration S, Sujana Donandi
Jurnal Suara Hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p186-198

Abstract

The Regulation of Minister of Trade No. 14 Year 2016 (Permendag 14/2016) Regarding Trading Business License (SIUP) and Company Registration ID (TDP) states that SIUP and TDP should be issued no longer than 2 working days. However, This regulation failed to be implemented by Regional Government of Kabupaten Bekasi when PT. EIM managed their SIUP and TDP in five working days. It caused economic losses for PT. EIM because they need the documents as a requirement to earn training project worthed Rp. 50.000.000. This research tried to examine the government’s responsibility upon entrepreneur’s economic loss caused by the failure in implementing the legislation regarding Business Licensing and Registration. The methodology used in this research is Normative-Empirical Legal Research. Normative-Empirical Legal Research is a research which the object including the legislation (in abstracto) and its implementation at the concrete situation. The Result showed that the economic loss gained by PT. EIM is the responsibility of Regional Government of Kabupaten Bekasi since their failure to issue SIUP and TDP on time is a tort. As result, every party committed to tort have to pay compensation. Form of the compensation consists of material and immaterial compensation. To apply the compensation, PT. EIM could follow the non-litigation and litigation procedures. 
PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN S, Sujana Donandi; Deavita, Gusti Anggar; Rahmani, Dania Halifa
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.116

Abstract

Sembilan puluh lima (95) persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap. Faktor penyebab gagalnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan secara lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha, namun juga tenaga kerja perempuan. Contohnya, ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid. Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena lulusan SMK memang memiliki orientasi untuk bekerja. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara berturut-turut: Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan, Tahap koordinasi, Tahap persiapan pelaksanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap analisa dan Tahap publikasi. Berdasarkan pelaksanaan PKM dapat disimpulkan bahwa Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja. Secara umum, tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan kepada siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah. Selain itu, tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah. Hasil lainnya yaitu tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.
RECONCEPTUALIZATION OF THE INDEMNIFICATION FOR STATE FINANCIAL LOSS BY CORRUPTORS ON THE BASIS OF PROPORTIONALITY, EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, AND FUTURE REACH SUJANA DONANDI S
Asia Pacific Fraud Journal Vol 2, No 1 (2017): Volume 2, No.1st Edition (January-June 2017)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.662 KB) | DOI: 10.21532/apfj.001.17.02.01.01

Abstract

ABSTRACTIn Indonesia, the concept of indemnification for state loss by corruptor has not met the elements of proportionality, effectiveness, efficiency, and future reach. Therefore, re-conceptualization of indemnification for state loss by corruptor is necessary to confront the cunning corruptor in hiding the proceeds of corruption. The re-conceptualization can be constructed by determining remedy sanction for every legal subject sentenced guilty to corruption. The remedy sanction should not only consider the amount of money corrupted, but also the time value of the money, the budget spent to handle the case, and the potential profits obtained when the money is used well as it should be. By this sanction, the amount of money determined as remedy sanction would be proportional and would not only cover as maximum as property acquired for the result of corruption as regulated by the current regulation. In addition, by this sanction, a civil lawsuit for the properties considered as the result of corruption that could spend much money and time would be no longer necessary. Someone convicted on corruption suppose to be automatically considered did default to his promise to the state. The default could be based on his failure in acting according to his official duty or based on an agreement in business relation between the legal subject and state. Should the corruptor couldn’t pay the remedy of state loss in full or partly, the remedy should not be replaced by prison sentence, but the remedy or the difference money should be reckoned as a debt to the state loss. Thus, the debt would be attached to the corruptor and would be a lifetime responsibility for the corruptor as long as he could not pay the debt to the state. The debt even would be continued by the heirs if the corruptor were pass away. Furthermore, this concept could reach the possibility that the wealth resulted of corruption would be used in the future because under these provisions, the future wealth gained by the corruptor could be executed as a part of the extinguishment of debt without considering whether the wealth were the result of corruption or not.
PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN Sujana Donandi S; Gusti Anggar Deavita; Dania Halifa Rahmani
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.116

Abstract

Sembilan puluh lima (95) persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap. Faktor penyebab gagalnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan secara lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha, namun juga tenaga kerja perempuan. Contohnya, ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid. Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena lulusan SMK memang memiliki orientasi untuk bekerja. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara berturut-turut: Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan, Tahap koordinasi, Tahap persiapan pelaksanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap analisa dan Tahap publikasi. Berdasarkan pelaksanaan PKM dapat disimpulkan bahwa Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja. Secara umum, tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan kepada siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah. Selain itu, tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah. Hasil lainnya yaitu tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.
The Implementation of Well-Known Trademarks Doctrine in Indonesian Commercial and Supreme Court Sujana Donandi S.; Pandu Adi Cakranegara
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v15no2.2016

Abstract

The implementation of well-known trademark in indonesia is still unsatisfying especially for foreign trademarks since many foreign trademarks that claimed themselves as well-known trademarks were not admitted for the trademarks were not yet registered or based on judges assessment, not fulfilling the criteria. This research aim is to analyse the implementation of well-known trademarks doctrine in Indonesian commercial and supreme court. The method used is normative-juridical with  statute and case study approach. The result shows that the commercial and supreme court have used the criteria of well-known trademarks as stipulated in Law no. 20 Year 2016 and Permenkumham no. 67 Year 2016 as well as WIPO Joint Recommendation in identifying a well-known trademark. However, the implementation is inconsistent. it is inconsistent because in one case (STARCO case), court prior to the first to file principle while in other case (Alexander Mcqueen case), court admit the trademark as a well-known trademark though it is not registered yet. The second case is coherence with the well-known trademark doctrine which the idea to protect a high reputed trademark even it is not registered. Secondly, the emptiness of the detailed criteria has made the judgement on well-known trademarks becomes widely opened for interpretation. Thus, the next convention and regulation must set aside the first to file principle and prior to the criteria only in identifying a well-known trademark. Moreover, the criteria of minimum number of registration or application should be revised by requiring the trademark to be registered or applied in at least 6 out of 10 countries with the biggest population in the world so that it is proven that the trademark is exist among the most world population. In addition, the standard level of legal enforcement must entail minimum two verdicts so that the enforcement has obtained a re-confirmation.
Legal responsibility upon the negligence of entrepreneurs in registering their labors as the member of BPJS ketenagakerjaan Sujana Donandi Sinuraya
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 11, No 2 (2020): August 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v11i2.4042

Abstract

Government have mandated the entrepreneurs to register their labors as the member of BPJS Ketenagakerjaan in accordance to the  Law Number 24 Year 2011 regarding ‘Badan Penyelenggara Jaminan Sosial’ (BPJS)/ UU BPJS. In fact, Many labors are not registered. In Kabupaten Bekasi, 30 percents of the total labors are not registered. This research tries to examine the legal consequences upon the negligence of the entrepreneurs in Kabupaten Bekasi in  registering their labors as the member of BPJS Ketenagakerjaan. This research also aims to examine the legal responsibility of the entrepreneurs in Kabupaten Bekasi towards their unregistered labors. The research methodology is Normative-Empirical Legal Research. The result shows that the legal consequences of the negligence of the entrepreneurs in Kabupaten Bekasi in registering their labor to   BPJS Ketenagakerjaan is that the entrepreneurs could be punished with administrative sanction such as written reprimand, fine, and or prohibitation to access a certain public service. Meanwhile, legal responsibility of the entrepreneurs in Kabupaten Bekasi towards their labor appears in form of civil compensation. In case the dispute would be settled in Industrial Court, then the judges could sentenced the entrepreneurs to register their labor as the member of BPJS Ketenagakerjaan.How to cite item: Sinuraya, S. (2020). Legal responsibility upon the negligence of entrepreneurs in registering their labors as the member of BPJS ketenagakerjaan. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(2), 222-230. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4042
Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kota Tasikmalaya Pandu Adi Cakranegara; Dedi Rianto Rahadi; Sujana Donandi Sinuraya
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8, No 2 (2020): December 2020
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/jmdk.v8i2.4318

Abstract

Covid19 contributed to various fields of life including one of the handicraft industries     in Tasimalaya. The craftsmen in Tasikmalaya asked for difficulties in marketing their products because their demand dropped during the pandemic. This research seeks to develop which social entrepreneurship model is suitable for artisans during the Pandemic. The hope is that by applying this social entrepreneurship model, crafters can have financial sustainability. The study is conducted using observations and interviews as well as Participatory Rural Assessments. Based on the results of research and literature studies, this study proposes several alternative social entrepreneurship models that can be applied. In addition, this research also found an important role as well as the government in creating competitive advantage for craftsmen. https://doi.org/10.26905/jmdk.v8i2.4318
Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008) Endik Wahyudi; Sujana Donandi S
JURNAL HAKAM Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.276 KB) | DOI: 10.33650/jhi.v1i2.72

Abstract

Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Soekarwo dan H. Syaifullah Yusuf yang berhadapan dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono pada Pilkada Jawa Timur tanggal 14 November 2008. Untuk itu permasalahan mengenai pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu menarik untuk dikaji. Selain itu, penting juga untuk mengetahui tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada pilkada di Jawa Timur Tahun 2008.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran secara Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Penyelanggara Pemilu (KPU) tidak dapat dipidana, karena dalam faktanya KPU tidak mengeluarkan kebijakan, instruksi untuk melakukan tindak pidana pemilu yang terjadi. Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum
Governments Legal Responsibility Upon Entrepreneurs Economic Loss Caused by the Failure in Implementing the Legislation Regarding Business Licensing and Registration Sujana Donandi S
Jurnal Suara Hukum Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p186-198

Abstract

The Regulation of Minister of Trade No. 14 Year 2016 (Permendag 14/2016) Regarding Trading Business License (SIUP) and Company Registration ID (TDP) states that SIUP and TDP should be issued no longer than 2 working days. However, This regulation failed to be implemented by Regional Government of Kabupaten Bekasi when PT. EIM managed their SIUP and TDP in five working days. It caused economic losses for PT. EIM because they need the documents as a requirement to earn training project worthed Rp. 50.000.000. This research tried to examine the governments responsibility upon entrepreneurs economic loss caused by the failure in implementing the legislation regarding Business Licensing and Registration. The methodology used in this research is Normative-Empirical Legal Research. Normative-Empirical Legal Research is a research which the object including the legislation (in abstracto) and its implementation at the concrete situation. The Result showed that the economic loss gained by PT. EIM is the responsibility of Regional Government of Kabupaten Bekasi since their failure to issue SIUP and TDP on time is a tort. As result, every party committed to tort have to pay compensation. Form of the compensation consists of material and immaterial compensation. To apply the compensation, PT. EIM could follow the non-litigation and litigation procedures. 
Co-Authors Cakranegara, Pandu Adi Dania Halifa Rahmani Deavita, Gusti Anggar Dedi Rianto Rahadi Endik Wahyudi Gusti Anggar Deavita Rahmani, Dania Halifa