Articles
<![CDATA[Model Strategi Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Keluarga. (Studi Kasus Pada Lima Perempuan Kepala Keluarga Miskin di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Mahardika, Ananda]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No 54 (2017): Model Strategi Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidika ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.559 KB)
<![CDATA[Tidak mudah bagi setiap individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan untuk dapat memenhui kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan anggota keluarganya. Apalagi bagi banyak keluarga miskin yang dikepalai oleh seorang perempuan. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini akan melihat bagaimana strategi perempuan kepala keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Pada penelitian ini dijelaskan beberapa konsep dan uraian teoritis yang menyangkut pengertian perempuan kepala keluarga, kemiskinan dan kebutuhan dasar keluarga.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sabjek penelitian lima orang perempuan kepala keluarga miskin yang berada di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga hal utama yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh perempuan kepala keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga adalah dengan cara; (1) menghemat uang belanja, (2) mengurangi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan keluarga, dan (3) meminta bantuan kepada anak yang sudah bekerja. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk memenuhi biaya kesehatan keluarga adalah dengan cara meminjam kepada tetangga atau berutang kepada sanak saudara. Begitupun keseluruhan strategi yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan anggota keluarga mereka. ]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Konflik Antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA No 55 (2018): Analisis Potensi Konflik Antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU N ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.957 KB)
<![CDATA[Tidak jarang, kompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan pada pemerintahan desa dapat menimbulkan potensi konflik khususnya pada ajang pemilihan kepala desa yang sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 mengharuskan dilaksanakannya pemilihan kepala desa secara serentak di satu kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana bentuk potensi konflik antara pemerintaah desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.Penelitian ini menggunakan beberapa uraian teoritis berupa pengertian konflik, bentuk dan sebab timbulnya konflik, potensi konflik dari UU No. 6 Tahun 2014 dengan pendekatan analisis konflik Ralf Dahrendorf. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang berasal dari perwakilan masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintahan desa. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga hal utama yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemampuan pemerintahan desa khususnya kepala desa dalam menyerap aspirasi warga dan perwakilan masyarakat di BPD untuk dijadikan dasar kebijakan pembangunan Desa Paya Geli. Kemampuan menyerap aspirasi membuat potensi konflik antara masyarakat dan pemerintahan desa dapat diredam. Selain itu, pemerintahan Desa Paya Geli selalu transparan dalam mengelola dana desa dengan memberikan informasi terkait penggunaan dana desa di beberapa pertemuan formal antara pemerintahan desa dan masyarakat. Atas hasil tersebut maka penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi konflik di Desa Paya Geli dapat direm dengan kemampuan kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan landasan dalam pengembilan kebijakan pembangunan desa. Itu semua dikarenakan adanya kemampuan komunikasi partisipatif yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam menjalankan program pembangunan. Selain itu, kepatuhan kepala desa pada peraturan perundang-undangan yang ada membuat pemerintahan desa mendapat kepercayaan dari warga masyarakat.]]>
<![CDATA[The Rationality of the Max Weber Bureaucracy Model in the Modrenization of the Public Services Bureaucracy of the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Services) ]]>
<![CDATA[Saputra, Agung]]>;
<![CDATA[Mahardika, Ananda]]>;
<![CDATA[Izharsyah, Jehan Ridho]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i3.2483
<![CDATA[Bureaucracy is the most important part in the course of a government. Like the Max Weber Model which still exists in the bureaucratic system in Indonesia. This can be seen how the Weber Model is still an option in implementing a powerful bureaucracy from time to time. However, is this model still a bullet and a selling point that has a high character in creating good governance as described by de Gay who in his bureaucratic theory states that the most important thing in bureaucracy and a service is work ethic. This research is to see the rationality of Max Weber's Bureaucracy Model in the Modernization of Public Service Bureaucracy in the Industrial Era 4.0 (Case Study of Medan City E-KTP Service). This study uses a qualitative descriptive approach with strengthening the literature to analyze cases and conduct discussions. The results of this study are first, the Medan Department of Population and Civil Registration implementation still mostly uses administration and written documents and this tends to make the office (bureau) the center of a modern organization, secondly, staff members are personally free, in the sense that they only carry out their duties. This impersonal task according to their position looks stiff and still exists in some staff, third, the separation of powers also still needs to be considered because it can also have positive and negative effects with the quality of performance and limited employee skills and amateur administration is still in the Department of Population and Civil Registration Medan. Recommendations from this research Department of Population and Civil Registration Medan need to develop and strengthen services through digitization, the concept of team work needs to be strengthened and it needs to be strengthened and developed the competence of staff expertise with soft skills to reduce the meaning of amateur administration using honorary staff]]>
<![CDATA[The Benefit of Waste Bank for Poor Families in Sicanang Belawan, Medan, North Sumatra ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 22: The Benefit of Waste Bank for Poor Families in Sicanang Belawan, Medan, North Sumatra ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.371 KB)
<![CDATA[Waste bank-based management concept is needed to be able to recycle the waste produced by each individual in the household. The presence of SJM (Simpan Jadi Mas)Waste Bank on sub village V of Sicanang, Belawan, Medan City, is managed to change the paradigm of people who formerly saw the waste as a dirty, disgusted object and had no meaning, but now it has turned into something which is valuable and can be saved. Based on that, this study will see how the use of waste savings for poor families in Belawan Sicanang village of Medan. In this study, it will be described some theoretical descriptions related to the concept, the advantages of waste banks and waste savings as well as the poor families. The research method used a qualitative approach with five poor families as the subjects who become the customers of SJM Waste Bank. The data collection technique used is in-depth interviews with data analysis technique used a qualitative approach of interactive model as proposed by Miles and Huberman. The results of this study found that there are two advantages resulting from the waste savings they are economic advantages and social advantages. The economic advantages are marked by extra income of poor families used to meet the food needs, to meet the cost of children’s meals and to help the rental cost of boat. Meanwhile the advantages of waste savings socially is there are a change in behavior that is marked by a change of behavior in sorting the inorganic waste by types and the increasing participation in preserving the environment. Besides that, there is individual skills improvement on poor families which is marked by the ability to recycle the inorganic waste into creation things.]]>
<![CDATA[DOMINASI MOTIF KEISLAMAN DALAM PILKADA ( PEMILIHAN KEPALA DAERAH ) ( STUDI PADA PILKADA KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2013 ) ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2016: DOMINASI MOTIF KEISLAMAN DALAM PILKADA ( PEMILIHAN KEPALA DAERAH ) ( STUDI PADA PILKADA KABUPA ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.974 KB)
<![CDATA[Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupanmanusia secara total yang kesemuanya tertuang dalam Al qur'an dan Hadits, Islam tidakhanya mengatur persoalan ibadah tetapi juga mengatur seluruh kegiatan manusia termasuk persoalan politik yang dikenal dengan istilah siyasah.]]>
<![CDATA[ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK ( Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan FORSU Pada Pilkada Kabupaten Batu Bara 2013 ) ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2016: ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN POLITIK ( Studi Pada Ormas Alwasliyah Dan F ]]>
Publisher : <![CDATA[KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (897.634 KB)
<![CDATA[Politik merupakan elemen yang harus ada dalam sebuah negara. politik dijadikansebagai sarana untuk menjalankan kekuasaan negara. politik tidak hanyamelibatkan pemerintah tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.politik juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankantanggung jawabnya sebagai penguasa. Oleh sebab itu politik harus dijalankandengan benar, cerdas dan bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[ANALISIS LEGALITAS PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Hastuti Sri Muyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.255 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6484
<![CDATA[Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Penulisan artikel ini bertujuan bagaimana analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kemakmuran rakyat di kabupaten asahan . metode pendekatan Penelitian hukum dapat di lakukan dengan metode yuridis, normative dan metode yuridis empiris. Metode empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Berdasarkan hasil pembahasan menujukkan bahwa program perhutanan sosial merupakan akses masyarakat kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN ]]>
<![CDATA[ananda mahardika]]>;
<![CDATA[tedisyah tedisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.708 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8839
<![CDATA[Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakuakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan.]]>
