Articles
<![CDATA[Public Attitudes towards the Government’s Policy Communication in Preventing COVID-19 ]]>
<![CDATA[Abrar Adhani]]>;
<![CDATA[Akhyar Anshori]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ Jurnal ASPIKOM - Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24329/aspikom.v7i1.1058
<![CDATA[The spread of COVID-19 in Indonesia needs the policy to overcome it, especially for the implemented communication. The government communicates that dealing with the spread of COVID-19 is a problem in society. The study is to find out how the public’s response is related to the communication of government policies in preventing COVID-19. The approach of this study is quantitative, with data collection carried out through questionnaires for 400 respondents. The data obtained are analyzed using SPSS 25.0. The study finds that the government conducted communication crises dealing with the overcoming of COVID-19 to protect their policies from the reality that society’s policies were not obeyed. This attitude happens due to the inconsistency of government officers and their conduct towards society. Related to the vaccination of COVID-19, the majority of society in Medan says they agree with the program to prevent the spread of COVID-19. ]]>
<![CDATA[STRATEGI MANAJEMEN ORGANISASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN KADER PEREMPUAN DI DPD GOLKAR TEBING TINGGI ]]>
<![CDATA[lira ayunda]]>;
<![CDATA[ananda mahardika]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/japk.v2i1.10629
<![CDATA[Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Strategi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Keaktifan Kader Perempuan Di DPD Golkar Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan. Partai Golongan Karya (Golkar) Melaksanakan kegiatan ilmiah yang bertemakan kesetaraan gender, Melaksanakan bakti sosial yang dimotori oleh bagian perempuan Partai Golkar Selalu melibatkan kader perempuan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap acaranya dan memberikan semangat kepada kader perempuan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, khusus dalam pencalonan ataupun kampanye selain sesuai Affirmative Action. Akan tetapi memaksimalkan kualitas kader perempuan yang mencalonkan diri dengan pembekalan pembekalan pelatihan dan kegiatan pengkaderan.Secara fungsional pengawasan organisasi untuk pengembangan tugas dan fungsi peran kaum perempuan DPD Golkar Tebing Tinggi telah menjalankan fungsi Pengawasan Untuk Memastikan Jalan Proses Perencanaan dengan baik. Demikian juga dengan adanya adanya motivasi sebagai keberhasilan organisasi yang dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Tebing Tinggi beserta sayap organisasi kader perempuan produktif dalam orientasi strategi manajemen organisasi dalam upaya meningkatkan keaktifan kader perempuan di DPD Golkar Tebing Tinggi.]]>
<![CDATA[ANALISIS LEGALITAS PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Hastuti Sri Muyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.255 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6484
<![CDATA[Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Penulisan artikel ini bertujuan bagaimana analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kemakmuran rakyat di kabupaten asahan . metode pendekatan Penelitian hukum dapat di lakukan dengan metode yuridis, normative dan metode yuridis empiris. Metode empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Berdasarkan hasil pembahasan menujukkan bahwa program perhutanan sosial merupakan akses masyarakat kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN ]]>
<![CDATA[ananda mahardika]]>;
<![CDATA[tedisyah tedisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.708 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8839
<![CDATA[Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakuakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI SARANA AKSESIBILITAS LAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Rafieqah Nalar Rizky]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Agung Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 3: Nopember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.896 KB)
|
DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.605
<![CDATA[Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita banyak hal tentang tata kelola birokrasi. Era Covid-19 memaksa birokrasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pekerjaan semua sektor pemerintahan. Hasil pelaksanaan dapat dilihat dari antusiasme masyarakat ketika pelatihan, pelayanan administrasi secara online sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, khususmya STM Silaturrahmi karena selama ini masyarakat hanya tahu untuk mengurus berkas kependudukan dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas kependudukan secara langsung (offline) dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Setelah pelatihan ini, masyarakat diharapkan lebih “melek†teknologi dengan memaksimalkan smartphone yang ada pada mereka. Dan masyarakat juga lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan secara online ditengah pandemic covid-19. Selain dapat mencegah perluasan penyebaran covid-19, administrasi kependudukan online juga dapat meminimalisir biaya dalam mengurus berkas kependudukan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Riri Febriana]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2022): KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/keskap.v1i3.12528
<![CDATA[Road Traffic and Transportation is a unified system consisting of traffic, road transport, Road Traffic and Transportation networks, Road Traffic and Transportation Infrastructure, Vehicles, Drivers, Road Users, and their management. This research was conducted at the Department of Transportation of Medan City. This study aims to determine the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are examined by observation, and interviews by describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan has been implemented, but has not gone well enough. This is because the information is in the form of direct socialization widely on traffic regulations, and also conducts socialization about accidents that occur on the road from disorder in traffic and establishes good relationships with road users. The implementation of the disposition at the Medan City Transportation Service is by existing provisions and has been running effectively. The existing bureaucratic structure at the Medan City Transportation Service has been run by the Standard Operating Procedure (SOP).]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Rafieqah Nalar Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.905 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i10.431
<![CDATA[Peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan produk kebijakan publik yang dirancang pemerintah kota Medan untuk melakukan penataan terhadap keberadaan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Dalam kebijakan tersebut diatur mengenai hal-hal yang bersifat operasional dari pasar tradisonal dan toko modern di wilayah kota Medan, yang meliputi jarak, tata bangunan, pola kemitraan dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Penelitian ini akan mengungkap secara deskriptif pola implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan, sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan pendekatan administrasi yang digunakan dalam implementasi peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat terdeskripsi pola implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang menunjukkan lemahnya penggunaan pendekatan administrasi dalam implementasi kebijakan tersebut, Sehingga dinas perdagangan tidak dapat melakukan tindakan penataan terhadap pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Riri Febriana]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2022): KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/keskap.v1i3.14174
<![CDATA[Road Traffic and Transportation is a unified system consisting of traffic, road transport, Road Traffic and Transportation networks, Road Traffic and Transportation Infrastructure, Vehicles, Drivers, Road Users, and their management. This research was conducted at the Department of Transportation of Medan City. This study aims to determine the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are examined by observation, and interviews by describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan has been implemented, but has not gone well enough. This is because the information is in the form of direct socialization widely on traffic regulations, and also conducts socialization about accidents that occur on the road from disorder in traffic and establishes good relationships with road users. The implementation of the disposition at the Medan City Transportation Service is by existing provisions and has been running effectively. The existing bureaucratic structure at the Medan City Transportation Service has been run by the Standard Operating Procedure (SOP).]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Riri Febriana]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2022): KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/keskap.v1i3.14175
<![CDATA[Road Traffic and Transportation is a unified system consisting of traffic, road transport, Road Traffic and Transportation networks, Road Traffic and Transportation Infrastructure, Vehicles, Drivers, Road Users, and their management. This research was conducted at the Department of Transportation of Medan City. This study aims to determine the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative data analysis, namely problem-solving procedures that are examined by observation, and interviews by describing the current state of the research object based on the facts that appear or as they are. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation in the City of Medan has been implemented, but has not gone well enough. This is because the information is in the form of direct socialization widely on traffic regulations, and also conducts socialization about accidents that occur on the road from disorder in traffic and establishes good relationships with road users. The implementation of the disposition at the Medan City Transportation Service is by existing provisions and has been running effectively. The existing bureaucratic structure at the Medan City Transportation Service has been run by the Standard Operating Procedure (SOP).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Rafieqah Nalar Rizky]]>;
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>
<![CDATA[ SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 2 No. 4 (2023): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/sentri.v2i4.745
<![CDATA[Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menjalankan dan memberikan hak dasar. Hal yang paling penting dalam proses pemenuhan hak dasar rakyat adalah hak untuk memperoleh akses atas pelayanan pemerintah, khususnya dalam bidang kesehatan. Akses terhadap hak-hak dasar rakyat seperti ini harus terakomodasi dalam pembangunan. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, sulit mengharapkan adanya partisipasi yang berdasarkan pada kemerdekaan dan kesetaraan. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dalam pembiayaan kesehatan yaitu dengan memantapkan penjaminan kesehatan melalui Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selanjutnya, dalam implemetasi kebijakan ini, terdapat beberapa hambatan, seperti; kurangnya kesadaran masyarakat, kesadaran peserta mandiri untuk membayar iuran, dan peserta JKN belum paham sistem rujukan berjenjang dan prosedur pelayanan JKN.]]>
