<![CDATA[Di Indonesia pemeluk agama Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Sehingga informasi tentang kandungan produk makanan dan kehalalan produk menjadi standar penting terhadap makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih makanan, barang, dan jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian eksploratori. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal sifatnya sukarela. Sehingga pelaku usaha atau badan usaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Perlindungan hukum bagi konsumen muslim ditunjukkan melalui adanya UUPK secara umumnya, kemudian salah satu upaya pendukung dari pemerintah yaitu dengan adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan sertifikasi halal.Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Makanan, Daging Babi.]]>
