Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatera Barat dalam Pemilu 2014 Indah Adi Putri
Journal of Moral and Civic Education Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.226 KB) | DOI: 10.24036/8851412020171225

Abstract

This paper focuses on the discussion of how the political strategy of women legislative candidates who advanced in the 2014 Election for the Regional House of Representatives of West Sumatra province. The study also looked at how the influence of cultural factors of matrilineal kinship system influenced the political process in the 2014 election. The research was conducted on 2 incumbent legislative candidates, and one candidate who advanced for the first time, but won the most votes among the six elected women. The research method is with qualitative case study, data obtained by in-depth interview with selected informant. The results reveal that the political strategy of women legislative candidates is an offensive strategy of market expansion and defensive strategy to preserve the market. Matrilineal kinship network also became one of the political strategies for women candidates. Keywords: political strategy, female legislative candidate, matrilineal kinship network ABSTRAK Paper ini fokus kepada pembahasan tentang bagaimana strategi politik perempuan calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2014 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh faktor budaya sistem kekerabatan matrilineal mempengaruhi proses politik dalam Pemilu 2014. Penelitian dilakukan terhadap 2 orang caleg petahana, dan satu orang caleg yang maju untuk pertamakali, tetapi berhasil meraih suara terbanyak diantara enam perempuan caleg terpilih. Metode penelitian adalah dengan kualitatif studi kasus, data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi politik perempuan caleg adalah strategi ofensif perluasan pasar dan strategi defensif memepertahankan pasar. Jaringan kekerabatan matrilineal juga menjadi salah satu strategi politik bagi perempuan caleg. Kata kunci: strategi politik, perempuan caleg, jaringan kekerabatan matrilineal
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Fatizah Rahmi; Asrinaldi; Indah Adi Putri
Jurnal PolGov Vol 3 No 2 (2021): Jurnal PolGov Volume 3 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.058 KB) | DOI: 10.22146/polgov.v3i2.3562

Abstract

Pergeseran arah pembangunan top-down menjadi bottom-up menuntut pembangunan yang berpusat dari masyarakat, seperti dalam hal partisipasi pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota berhasil mengantarkan Nagari Situjuah Gadang menjadi pengelola klinik keuangan terbaik di Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2018. Dengan tingginya partisipasi yang berkorelasi negatif dengan indeks pendidikan serta sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat peneliti berasumsi bahwa partisipasi di Nagari Situjuah Gadang merupakan bentuk partisipasi dalam rekayasa sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan & menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan dimensi dominan dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus instrumental dengan menggunakan konsep pembangunan partisipatif dari Mansour Fakih serta 4 dimensi partisipasi dari Rusidi. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota terbagi kedalam 4 dimensi, yaitu : 1) sumbangan pemikiran, 2) sumbangan materi, 3) sumbangan tenaga, 4) memanfaatkan dan melaksanakan pembangunan. Berdasarkan dimensi tersebut ditemukan bahwasanya kecenderungan partisipasi masyarakat di Nagari Situjuah Gadang dalam hal dimensi sumbangan tenaga, hal ini turut didukung dengan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Situjuah Gadang.
Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu Harid Fendra; Indah Adi Putri; Ria Ariany
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 3 (2022): July - September
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v2i3.8

Abstract

Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a "Final and Binding" nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the phrase "final and binding" is considered contrary to the Constitution because it can harm the constitutional rights of the organizers when the decision is wrong and cannot be corrected which can lead to disruption of the independence of the organizers as well as legal certainty and can disrupt the organizers' fair principle, then the judicial review was submitted to the Constitutional Court where the Constitutional Court decided that the phrase "Final and Binding" was contrary to the 1945 Constitution because DKPP was part of the general election organizing body and not other general judicial institutions. Continuing to the Administrative Court of course the decision has an impact on the ethics of the organizers, the formulation of the problem in this paper is how the impact of the decision of the Constitutional Court Number: 32/PUU/-XIX/2021 on the ethics of the organizers. This research is a descriptive qualitative research with a case study approach. The data used is secondary data, namely laws, decisions, regulations, books, journals and literature. The results of the study conclude that the decision of the Constitutional Court can have an impact on upholding the principles of Independent, Fair and Legal Certainty but also can not have any impact because 1. The nature of the decision of the Constitutional Court which is Declaratoir Constitutief 2. There is no norm in Law No. 7 of 2017 which regulates the obligation of the DKPP to implement the PTUN decision. 3. The ethical sanctions sentence in Law number 7 of 2017 is only directed at two organizing institutions, namely the KPU and Bawaslu.
Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok Yeni Siska; Tengku Rika Valentina; Indah Adi Putri
Jurnal Niara Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.556 KB) | DOI: 10.31849/niara.v15i2.8830

Abstract

Penelitian ini berawal dari banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 yang dilakukan oleh KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu di TPS dan juga untuk pertama kalinya terjadi PSU di Kota Solok pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Adanya masalah tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dijalankan oleh PPS selaku badan ad hoc yang membentuk KPPS dalam memenuhi kualifikasi SDM yang berkualitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses dari rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap sourcing process dimana informasi yang tersebar tidak merata dan cenderung beredar disekitar PPS serta tidak adanya seleksi tertulis dan wawancara pada tahap selection process dalam perekrutan KPPS membuka celah terjadi nepotisme dalam perekrutan KPPS karena PPS tidak mementingkan kemampuan KPPS. Kemudian pelaksanaan bimtek yang tidak maksimal dan simulasi yang tidak efektif pada tahap user process menambah buruknya kualitas KPPS yang berdampak pada kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS. .
Aktor Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021 Meris Essio Mento; Aidinil Zetra; Indah Adi Putri
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18070

Abstract

To improve the quality of settlements, the central government has run a program called KOTAKU (City Without Slums) since 2016 with a community empowerment approach and as a collaborative platform. Through provision Mayor of Padang No. 501 year of 2019 shows that there are still 11.30 Ha of slums in the Balai Gadang sub-district and are a priority for handling the KOTAKU program in 2021, therefore it is important to identify actors and their roles. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants used purposive sampling, data collection was carried out by means of interviews and documentation. The results of the study concluded that there were 5 key actors who played a role in implementing the KOTAKU program in the Balai Gadang Village, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri & KSM Tapi Aia.
Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 Yuharmafitri yuharmafitri; Indah Adi Putri; Ria Ariany
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 4 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v5i4.1755

Abstract

The campaign finance report regulation aims to realize the principle of "honest" elections, namely by implementing transparency in the use of campaign funds for Regional Head Elections reported to the public through the KPU. Campaign finance arrangements have been revised several times by the KPU as the organizer of elections in order to realize transparency in the use of campaign funds. But in reality, the transparency of election campaign finance reports has not been fully realized and is only a formality as one of the administrative requirements of election participants. The problem of transparency in reporting campaign funds was found in the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections for LADK, LPSDK and LPPDK which were submitted to the KPU to be announced to the public as transparency in the use of campaign funds. The purpose of this research article is as input to the KPU in making improvements to the PKPU regarding the Election Campaign Fund Report in the future in realizing transparency in the use of campaign funds. This study uses a literature review analyzed by researchers during the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections that have been held. The results showed that the Candidate Pair reported LADK campaign funds, LPSDK was not transparent and the last session of LPPDK was announced to the public after the election voting was held so that it could not be input for the public in making choices on polling day.
Analisis Tata Kelola Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 Abdul Rahman; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32419

Abstract

This study aims to describe the planning and budgeting process at the Padang City KPU in the 2018 Pilkada through performance-based budgeting and to describe and analyze the application of EMB principles in the process of planning and budgeting for the 2018 Padang City elections within the Padang City KPU environment. This study discusses budget governance based on budget preparation standards both in planning, compiling, using, and accountability of budgets. The problem is that KPU Padang City has not carried out an ideal planning and budgeting process in accordance with the general principles of EMB. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study concluded that the planning and budgeting process at the Padang City Election Commission in the 2018 Pilkada went through performance-based budgeting starting from the stages of program and budget preparation, ratification and approval stages, budget management implementation/implementation stages, reporting and evaluation stages. In preparing the 2018 Pilkada budget, the Padang City Election Commission applied EMB principles and the principles of good financial management. KPU shows independence in the budget preparation stage, maintains integrity by starting the budget process earlier and revising the budget, implements transparency by publishing the budget process and financial reports, implements the principles of efficiency with intensive discussion meetings, and conducts elections with professionalism and credibility.Keywords: Governance; Budget Planning; Pilkada; Performance-Based Budgeting; EMB Perspective Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini membahas tata kelola anggaran berdasarkan standar penyusunan anggaran baik dalam perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahan KPU Kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip umum EMB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja mulai dari tahapan penyusunan program dan anggaran, tahap ratifikasi dan approval, tahap implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan pinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efesiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitasKata Kunci: Tata Kelola; Perencanaan Anggaran; Pilkada; Anggaran Berbasis Kinerja; Perspektif EMB
Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Sound Governance Fajar Noor Ramadhian; Indah Adi Putri; Ria Ariany; Roni Ekha Putera
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 3 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.758

Abstract

Even though the SSGI stunting rate decreased from 24.4% in 2021 to 21.6% in 2022, West Sumatra province is one of the provinces in Indonesia with a fairly high stunting rate. One of the cities in West Sumatra which is the largest producer of animal and vegetable food is the city of Padang Panjang. The potential of Padang Panjang City is expected to be able to support the development of the younger generation optimally. However, ironically, around 19% of teenagers still suffered from malnutrition and stunting in Padang Panjang City in 2018. Apart from that, the third area in West Sumatra Province that was designated by Bappenas as a place to care for stunted children, namely Solok Regency. This research uses the concept/theory of good governance according to Ali Farazmand. This research uses a literature review method. This research produces an analysis of the existence of inclusive policies to support the accessibility of district/city areas which have an impact on the potential for economic prosperity. Furthermore, this becomes the axis of health and nutrition development. Finally, there should be policies that produce international synergy in the use of agricultural and fisheries resources which have an influence on the development of health and nutrition in the region.
Mobilisasi Oleh Elit Tradisional Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Kerinci Santri Utami Pajri; Indah Adi Putri; Zainal Arifin
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Oktober : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i4.525

Abstract

Elections are held periodically, namely once every five years, with the aim of a constitutional change of power as regulated in the 1945 Constitution (UUD 1945). General elections are held in the form of presidential elections, regional head elections and legislative elections. At this time political parties are no longer the only force in political contestation. Elections that take place at the local election level still often encounter interference from elites, especially traditional elites, such as the regional elections that occurred in Kerinci Regency, where one of the elite's roles is as a force in mobilizing the masses. Many candidates use traditional culture to get more supporters in the election. Through its mass power, it can be used as an effective political machine in political contestation. This confirms that political mobilization is the key to winning election contestations. In analyzing mass mobilization by traditional elites, researchers use mobilization theory according to Stefano Bartolini and elite theory from Pareto and Mosca because mobilization in politics is a series of processes carried out by traditional elites in recruiting participants to obtain special support in an election. This research uses a qualitative approach with an instrumental case study method. The research results show that mass mobilization was commanded by traditional elites, such as the Depati and Ninik Mamak of Kerinci Regency, who directed and ordered the community and their nephews to choose certain agreed candidate pairs. The order was issued by Depati Ninik Mamak in a joint meeting to decide on support for candidate pair Adirozal-Ami Taher, so that the results of the meeting resulted in a joint agreement to win the pair Adirozal-Ami Taher.
Analisis Pemanfaatan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat Hafiz Satria Putra; Asrinaldi Asrinaldi; Indah Adi Putri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.29916

Abstract

This journal explains how the optimization of political networks is carried out by candidates for DPRD members of West Sumatra Province during the general election, especially the 2019 legislative election. The election system which is based on an open system is not uncommon for each contestant to take advantage of several ways to make it easier for each candidate to be able to reach existing constituents in each area within his constituency. In this research using descriptive qualitative research method with an instrumental case study approach, data collected using in-depth interview techniques along with collecting documentation and related to this research as well as observation. Researchers use political networks as the basis of this research. The results of this study indicate that the optimization of political networks used by candidates is based on the activities of candidates from being a student to becoming a member of the Provincial DPRD. With activities like that the activation of political networks is built to be able to make capital for candidates to be able to advance in the general election, then political messages that are structured on political networks and political narrative stages that are obtained by candidates become one of the important aspects of their election as members DPRD of West Sumatra Province.Keywords: Political Networks; Legislative Elections; Firdaus AbstrakJurnal ini menerangkan bagaimana pengoptimalan jaringan politik yang diimplementasikan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat disaat pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif tahun 2019. sistem pemilu yang berazaskan pada sistem terbuka tidak jarang setiap kontestan untuk memanfaatkan beberapa cara agar dapat memudahkan setiap kandidat untuk bisa menjangkau konstituen yang ada disetiap daerah yang beradap di daerah pemilihannya. Dalam penilitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental, data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yang mendalam beserta pengumpulan dokumentasi dan terkait penelitian ini sekaligus observasi. Peneliti memakai jaringan politik sebagai landasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengoptimalan jaringan politik yang dipakai oleh kandidat di dasari adanya aktivitas kandidat sejak mahasiswa sampai menjadi anggota DPRD Provinsi. Adanya aktivitas seperti itu aktivasi jaringan politik terbangun untuk bisa menjadikan modal bagi kandidat untuk dapat melaju pada pemilihan umum tersebut, selanjutnya pesan politik yang terstruktur pada jaringan politik maupun politik panggung narasi yang di dapatkan oleh kandidat menjadi salah satu aspek penting atas keterpilihannya menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Sumatera BaratKata Kunci: Jaringan Politik; Pemilihan Legislatif; Firdaus