Articles
<![CDATA[PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[HANDITYA, BINOV]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 1 (2018): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v8i1.912
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri.The Unitary State of the Republic of Indonesia recognizes and respects special or special regional government units compiled by law. The State also respects the unity of indigenous and tribal peoples and the rights of traditionality together alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as governed by law. Given the above matters, the work undertaken by customary law bodies and the rights of common traditions is still evolving and developing with the community. With the provisions of the Special Privileges Act of Yogyakarta Special Region, Special Region of Yogyakarta which is a special area and special areas that have special or special properties. Filling the post of governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region has been in accordance with the principle of democracy, because the essence of democracy itself is the will of the people themselves.]]>
<![CDATA[Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 (Di Lingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang) ]]>
<![CDATA[Sacipto, Rian]]>;
<![CDATA[Handitya, Binov]]>;
<![CDATA[Rufaida, Khifni Kafa]]>
<![CDATA[ Integralistik Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/integralistik.v30i1.18375
<![CDATA[Perlu kita ketahui dan sadari bahwa Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas kepada para pengguna sepeda motor. Telah diatur dan diwajibkan oleh pemerintahan Indonesia bahwa helm merupakan syarat mutlak untuk dipakai seta di anjurkan bagi siapapun pengguna sepeda motor yang akan berpergian kemanapun dan dimanapun. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini sering kita temui dan jumpai, kebanyakan warga di Indonesia, khususnya para anak muda, pelajar atau mahasiswa masih enggan dan tidak mau memakai helm, dan beberapapun diantaranya juga masih asal-asalan menggunakan helm karena merk atau mengikuti tren dan gaya masa kini. Padahal jika kita lihat dan ketahui baik untuk keselamatan maupun keamanan berkendara, helm sangat berfungsi dan berpengaruh sekali sebagai pelindung atau pengaman dalam berkendara. Untuk itulah kita harus sadari penuh, apakah helm-helm tersebut atau yang kita gunakan selama ini sudah sesuai peraturan yang telah ditetapkan mengenai kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) termasuk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara wajib. Sebagai pengguna sepeda motor khususnya para anak muda (remaja) yaitu pelajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo kabupaten Semarang yang sering kita jumpai atau temukan dalam berkendara, perlu kita berikan pengetahuan yang lebih mendalam agar mengetahui serta mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kewajiban menggunakan helm ber standar SNI agar penggunaan dalam berkendara dapat dijadikan pelindung atau mengantisipasi cidera yang parah saat terjadi kecelakaan lalu lintas.]]>
<![CDATA[Penerapan “ISA†(Internet Sehat dan Aman) sebagai Upaya Menghindari Hoax yang Melanggar HAM ]]>
<![CDATA[RUFAIDA, KHIFNI KAFA]]>;
<![CDATA[HANDITYA, BINOV]]>;
<![CDATA[SUCIPTO, RIAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.29296
<![CDATA[Hoax salah satu fenomena yang santer dibicarakan diberbagai media. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarkat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif. Peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Siswa merupakan representatif remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional, mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Penerapan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka sebagai langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu Hoax. Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdi kepada masyarakat yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat, khususnya bagi remaja yang notabene adalah aset negara yang harus dibina dan dijaga.]]>
<![CDATA[The Role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Election Crime Enforcement ]]>
<![CDATA[Handitya, Binov]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol 4 No 2 (2018): L. Research Rev. Q. (May 2018) "Discourse on General Election in Indonesia: Betwe ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snh.v4i02.25603
<![CDATA[The election is a tangible form of the concept of democracy which is believed to be one of the principles of governance in Indonesia. But in the implementation of the democratic party there were still shortcomings in the journey. One of the factors that cause the rise of money politics is the lack of awareness of most Indonesians that elections are the most effective vehicle for upholding people's sovereignty. For example, the presence of fictitious or fake voices often colors the event of a democratic party in this country. People are not aware that the various events that emerged earlier can be categorized as election crimes whose threat of sanctions has been firm. In Act No. 7 of 2017 concerning Election shows the seriousness of the government in combating election crime through the formation of Gakkumdu. Gakkumdu as an integrated law enforcement center has an important role in handling election crimes. In Article 486 item (1) of Law No. 7 of 2017 explicitly explained the formation of Gakkumdu intends to equalize the understanding and pattern of handling election crimes by the Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The topic of the problem that will be discussed in this article is the role of Gakkumdu in suppressing election crimes in the Presidential elections in the 2019 Election.]]>
<![CDATA[Caring for Democratic Attitudes and Behavior Through Political Education ]]>
<![CDATA[Handitya, Binov]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snh.v4i03.27070
<![CDATA[Democracy in Indonesia can be seen as a mechanism and ideals of life of the Unitary Republic of Indonesia. The journey of democracy in Indonesia cannot be separated from the role and support of Pancasila which is considered to have a very important role for every element that grows in this country. The Pancasila which we have agreed upon as the philosophy of national life (Philosophy Grondslag) and the ideology of the Indonesian people is able to provide the confidence of this nation to continue to exist until now. The Indonesian people have always consistently applied the value of Pancasila in a simple, dynamic way and not only applied in a state context. At the village community level, they are familiar with the teachings of genuine Indonesian democracy. For example, village deliberation activities have given us the view that we have a native culture of the nation such as holding meetings to reach consensus, mutual cooperation, holding protests against the arbitrariness of leaders and opposing excessive power. In upholding the principle of democracy as a system of social life is very dependent on the elements that support democracy itself. At present the relevant elements in upholding democracy are the concept of the rule of law, civil society, political infrastructure and a free and responsible press. However, there are other ways to care for the principle of democracy so that it can provide benefits to the lives of the Indonesian people, namely through Political Education.]]>
<![CDATA[The Principles of Good Government in Suppressing Corruption ]]>
<![CDATA[Handitya, Binov]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol 5 No 1 (2019): L. Research Rev. Q. (February 2019) "Challenges & Strengthening Scientific-Based ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snh.v5i01.29712
<![CDATA[This paper discusses the application of The Principles Of Good Government, or what we often know with the General Principles of Good Governance (AUPB) in the implementation of government policies, needs to be improved. As a form of filter that is able to filter out any government administration so that it can be free from the snare of corruption. Public officials or implementers must be emphasized in understanding in depth the principles contained in the AUPB to be applied in providing services to the public / community. There are at least 8 (eight) principles attached to the AUPB based on the Government Administration Law, among others: the principle of legal certainty, the principle of expediency, the principle of impartiality, the principle of accuracy, the principle of not abusing authority, the principle of openness, the principle of public interest and the principle of good service.]]>
<![CDATA[Penerapan “ISA†(Internet Sehat dan Aman) sebagai Upaya Menghindari Hoax yang Melanggar HAM ]]>
<![CDATA[RUFAIDA, KHIFNI KAFA]]>;
<![CDATA[HANDITYA, BINOV]]>;
<![CDATA[SUCIPTO, RIAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v2i2.29296
<![CDATA[Hoax salah satu fenomena yang santer dibicarakan diberbagai media. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarkat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif. Peserta dituntut aktif selama kegiatan berlangsung. Siswa merupakan representatif remaja intelektual yang menimba pendidikan di kancah nasional maupun internasional, mempunyai potensi yang luar biasa dalam menanamkan penggunaan internet secara sehat kepada masyarakat. Penerapan etika berinternet perlu dilakukan kepada mereka sebagai langkah persuasif memunculkan kepedulian tentang maraknya isu Hoax. Karena media sosial sangat cepat dalam menyebarkan sebuah informasi dapat memperparah berita-berita palsu dan bohong. Akibatnya banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan. Pendampingan ISA dijadikan sebagai salah satu Solusi mengatasi dampak negatif internet dan peran dosen sebagai pengabdi kepada masyarakat yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat, khususnya bagi remaja yang notabene adalah aset negara yang harus dibina dan dijaga.]]>
<![CDATA[REVITALISASI KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Binov Handitya]]>;
<![CDATA[Khifni Kafa Rufaida]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.272-279
<![CDATA[Hutan merupakan kekayaan alam yang mempunyai fungsi menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Keadaan hutan saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya pembalakan hutan, perusakan serta penjarahan hasil hutan dan aktifitas lain seperti pembakaran hutan. Urgensi penulisan artikel ini untuk melihat efektifitas suatu kebijakan terkait dengan perlindungan hutan dengan fakta yang berkembang di masyarakat. Perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian hutan harus memperoleh apresiasi, sedangkan dalam praktik penegakan norma hukum yang termuat dalam aturan tersebut masih belum berlaku secara sempurna. Oleh karenanya perlu diadakan revitalisasi ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut.]]>
<![CDATA[Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[BINOV HANDITYA]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 1 (2018): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.798 KB)
|
DOI: 10.26623/humani.v8i1.1387
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri ]]>
<![CDATA[Redesign The Relevance Of Justice In Debtor Protection Related To Parate Executions Performed By Separate Creditors In Liability Agreements ]]>
<![CDATA[Binov Handitya]]>
<![CDATA[ Jurnal Akta Vol 8, No 4 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/akta.v8i4.18626
<![CDATA[The existence of Articles 55 and 56 of Act No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the position of debtor protection in the implementation of bankruptcy carried out by separatist creditors against creditors is weak, this is due to the absence of legal remedies that can be taken by debtors during bankruptcy has been found to have happened to him. Therefore, it is necessary to have a disposition of justice in protecting debtors from the rights of separatist creditors. The implementation of bankruptcy as referred to in Article 55 and Article 56 of Act No. 37 of 2004 has not been fair to the debtor, considering that the two articles are only based on the existence of debt from the debtor and are related to the position of solvent or insolvency based on the creditor's view alone. This is clearly the case because Act No. 37 of 2004 does not adhere to a balance sheet test system where before being declared bankrupt it is necessary to test the condition of the debtor whether it is really insolvent or actually still solvent. 2) The factors that have resulted in bankruptcy law so far have not been fair to debtors are legal factors, namely in the form of the provisions of Article 55 and Article 56 of Act No. 37 of 2004 which are unfair to debtors the law even though it is widely known that the door to justice in bankruptcy cases is the judge's decision. 3) Therefore, it is necessary to reconstruct Article 55 and Article 56 of Act No. 37 of 2004.]]>
