HANDITYA, BINOV
Universitas Semarang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HANDITYA, BINOV
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i1.912

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri.The Unitary State of the Republic of Indonesia recognizes and respects special or special regional government units compiled by law. The State also respects the unity of indigenous and tribal peoples and the rights of traditionality together alive and in accordance with the development of society and the principle of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as governed by law. Given the above matters, the work undertaken by customary law bodies and the rights of common traditions is still evolving and developing with the community. With the provisions of the Special Privileges Act of Yogyakarta Special Region, Special Region of Yogyakarta which is a special area and special areas that have special or special properties. Filling the post of governor and Deputy Governor of Yogyakarta Special Region has been in accordance with the principle of democracy, because the essence of democracy itself is the will of the people themselves.
Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 (Di Lingkungan Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang) Sacipto, Rian; Handitya, Binov; Rufaida, Khifni Kafa
Integralistik Vol 30, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v30i1.18375

Abstract

Perlu kita ketahui dan sadari bahwa Helm digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu-lintas kepada para pengguna sepeda motor. Telah  diatur dan diwajibkan oleh pemerintahan Indonesia bahwa helm merupakan syarat mutlak untuk dipakai seta di anjurkan bagi siapapun pengguna sepeda motor yang akan berpergian kemanapun dan dimanapun. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini sering kita temui dan jumpai, kebanyakan warga di Indonesia, khususnya para anak muda, pelajar atau mahasiswa masih enggan dan tidak mau memakai helm, dan beberapapun diantaranya juga masih asal-asalan menggunakan helm karena merk atau mengikuti tren dan gaya masa kini. Padahal jika kita lihat dan ketahui baik untuk keselamatan maupun keamanan berkendara, helm sangat berfungsi dan berpengaruh sekali sebagai pelindung atau pengaman dalam berkendara. Untuk itulah kita harus sadari penuh, apakah helm-helm tersebut atau yang kita gunakan selama ini sudah sesuai peraturan yang telah ditetapkan mengenai  kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 3 huruf  b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) termasuk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara wajib. Sebagai pengguna sepeda motor khususnya para anak muda (remaja) yaitu pelajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo kabupaten Semarang yang sering kita jumpai atau temukan dalam berkendara, perlu kita berikan pengetahuan yang lebih mendalam agar mengetahui serta mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang kewajiban menggunakan helm ber standar SNI agar penggunaan dalam berkendara dapat dijadikan pelindung atau mengantisipasi cidera yang parah saat terjadi kecelakaan lalu lintas.