Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Kemudi
Pratama, Ryan Anggria
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Komparasi Asean Sme Policy Index Dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Pratama, Ryan Anggria; Riyadi, Sayed Fauzan
Kemudi Vol 2 No 1 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.646 KB)

Abstract

This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industrian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.
Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pratama, Ryan Anggria
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.077 KB)

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan yang terbaru maka kewenangan kecamatan dalam pelayanan publik juga perlu diperbaharui dan diperjelas kembali guna mengefektifkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu pembenahan secara internal organisasi dan penataan kembali format dan substansi pelimpahan kewenangan tersebut sangat perlu dan sesegera mungkin dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenagan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak lagi ditetapkan  dengan Peraturan Bupati namu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Pratama, Ryan Anggria; Harun, Askarmin
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.798 KB)

Abstract

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup  of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan
Co-Authors harun, askarmin Riyadi, Sayed Fauzan