Articles
<![CDATA[STRATEGI MANAJEMEN GAP PADA BPRS AMANAH UMMAH CABANG CICURUG SUKABUMI ]]>
<![CDATA[Dewi, Langling Yunia]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.329 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v3i2.816
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi manajemen gap agar likuiditas bank tetap terjaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, buku dan referensi lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini terdapat lima strategi yang menjelaskan mengenai manajemen gap, strategi-strategi tersebut diantaranya strategi manajemen likuiditas, strategi manajemen sumber dana (penghimpunan dana), strategi penggunaan dana (penyaluran dana), strategi perputaran aset (jangka waktu aset) dan strategi penetapan imbal hasil. Strategi manajemen gap yang dilakukan BPRS Amanah Ummah sudah dilakukan dengan baik. Tingkat penilaian rasio keuangan yang sehat, aset yang digunakan untuk pembiayaan yang produktif sehingga memperoleh keuntungan dan setiap tahun asetnya meningkat. Tingkat gap atau kesenjangan dapat diatasi dan diimbangi dengan baik oleh aset dan liabilitasnya. Penanganan risiko pun dilakukan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir tingkat NPF (Non Performing Finance) pada nasabah pembiayaan hanya sebesar 1.67%.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENGIKATAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Jamhur, Mulyaningsih]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2108.751 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v3i1.781
<![CDATA[Pengikatan agunan merupakan upaya perbankan syariah mengendalikan risiko apabila terjadi wan prestasi atas pembiayaan yang disalurkan, serta bertujuan agar agunan yang disertakan dalam permohonan pembiayaan memiliki kekuatan hukum. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana proses bank syarah melakukan pengikatan agunan serta cara penyelesaian sengketa pengikatan agunan secara litigasi dan non litogasi pada pembiayaan murabahah dibank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari Manual Produk Operation Bank Syariah Mandiri. Data sekunder berasal dari dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi-referensi lain yang mendukung dalam pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis pengikatan agunan di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan pengikatan jaminan Fidusia, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) melalui Micro Administration/ Administration Financing Operation (AFO). Diketahui Bank Syariah Mandiri telah memperjanjikan penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan cara non litigasi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PRAKTISI PERBANKAN SYARIAH MENGENAI PENERAPAN TEKNOLOGI PREAUTHORIZED DEBIT SEBAGAI FEE BASED INCOME PADA BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Abdurrahman, Rivan]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.964 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v2i2.238
<![CDATA[ABSTRAKPeneletian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi praktisi perbankan syariah mengenai penerapan teknologi preauthorized debit sebagai fee based income pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel 45 orang praktisi bank syariah kota Bogor dan Cianjur. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode skala likert dan chi-square sebagai alat analisisnya. Hasil perolehan perhitungan nilai chi-square hitung dalam penelitian adalah sebesar 36.87. Sedangkan nilai chi-square tabel diketahui sebesar 7.815. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai chi-square tabel (36.87 > 7.815). Dengan demikian hipotesis H1 diterima, artinya dapat dibuat kesimpulan berarti para praktisi perbankan syariah sudah mengetahui mengenai penerapan preauthorized debit pada bank syariah.Kata kunci : Persepsi, Preauthorized debit, Fee Based Income, Bank Syariah]]>
<![CDATA[ANALISIS MUTU LAYANAN ELECTRONIC DELIVERY CHANNEL TERHADAP KEPUASAN NASABAH (STUDI PADA BNI SYARIAH) ]]>
<![CDATA[Idris, Muhammad]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.938 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v2i1.237
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu layanan electronic delivery channel di BNI Syariah Sukabumi. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 dengan menggunakan teknik non-probabilitas sampling. Metode yang digunakan adalah metode regresi logistik.Hasil analisis data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dari 5 variabel indikator mutu layanan yang terbentuk untuk mengukur kepuasan nasabah dan memiliki nilai lebih tinggi pada faktor utama yaitu variabel tangibles sangat mempengaruhi kepuasan nasabah dalam bertransaksi melalui BNI Syariah Sukabumi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASSET PROTECTION LENDING RATIONALE PADA PEMBIAYAAN KORPORASI DI BANK SYARIAH STUDI BANK SYARIAH MANDIRI ]]>
<![CDATA[Alfiani, Rani]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>;
<![CDATA[Thantawi, T Rifqy]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 4, No 1 (2018): JURNAL NISBAH ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.849 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v4i1.843
<![CDATA[Penilaian terhadap calon debitur pada dasarnya dilakukan tidak hanya terhadap calon debitur Asset Protection Lending Rationale (APLR) merupakan penilaian bank syariah terhadap kapasitas calon debitur terhadap pembiayaan korporasi yang bersifat permanen yang akan diberikan pembiayaan korporasi saja namun dilakukan pada seluruh pembiayaan yang diajukan debitur pada bank karena merupakan cara yang dilakukan bank syariah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan. APLR dilakukan berdasarkan sistem analisis yang sama pada umumnya namun memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena skala pembiayaan yang besar dan bersifat permanen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yurids empiris. Hasil Akhir dari penelitian ini menjelaskan mengenai standar serta implementasi APLR pada pembiayaan Korporasi di bank syariah. Kata Kunci: Asset Protection Lending Rationale, Manajemen Risiko, Pembiayaan Korporasi]]>
<![CDATA[KEMUNGKINAN PENERAPAN PROFIT EQUALIZATION RESERVE (PER) PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQIH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Udin N.F., M Rofi]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.897 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v1i1.234
<![CDATA[ABSTRAKSehubungan dengan upaya Bank Syariah mengatasi terjadinya âfund flightâ, maka saat ini telah beredar isu mengenai sebuah instrumen yang digunakan untuk mengatasi kerugian tersebut yaitu Profit Equalization Reserve (PER).Tujuan yang ingin dicapai adalah Mengetahui penerapan PER (Profit Equalization Reserve) pada perbankan syariah dalam tinjauan fiqih. Mengetahui kemungkinan penerapan PER (Profit Equalization Reserve) pada perbankan syariah di Indonesia.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berhubungan dengan penerapan PER (Profit Equalization Reserve) di perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa instrumen PER (Profit Equalization Reserve) ini termasuk pada mashlahah mursalah karena belum ada dalil yang memerintahkan dan melarangnya namun bermanfaat dan tidak bertentangan dengan dalil syarâi. sehingga instrumen PER (Profit Equalization Reserve) ini dapat dimungkinkan untuk diterapkan namun bank syariah harus mendapat persetujuan nasabah terlebih dahulu sebelum menciptakan PER (Profit Equalization Reserve) dan diakhir periode bank syariah harus mendistribusikan dana tersebut kepada nasabah dengan adil.Kata Kunci : Profit Equalization Reserve, kontrak Mudharabah]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/33/PBI/2009 ]]>
<![CDATA[Wadiah, Siti]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (606.031 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v1i2.235
<![CDATA[ABSTRAKPenerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga berarti upaya inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Bank Umum Syariah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu penerapan lima prinsip dasar Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Profesional (Professional) dan Kewajaran (Fairness).Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan GCG. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi prinsipâprinsip GCG telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah sesuai dengan landasan pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA DAN MEKANISME BANK SYARIAH PADA PEMBIAYAAN SINDIKASI DI BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT ]]>
<![CDATA[Yose, Mardiana]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Nisbah ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics, Djuanda University, Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1088.252 KB)
|
DOI: 10.30997/jn.v3i2.814
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan bank syariah pada pembiayaan sindikasi serta mengetahui bagaimana mekanisme sindikasi di BSM. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data primer pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait pembiayaan sindikasi, sedangkan untuk data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari internet, buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran serta bank syariah pada pembiayaan sindikasi tidak hanya untuk meningkatkan asset perbankan syariah saja, melainkan untuk menjaga likuiditas dan ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan bank syariah meningkatkan prudential banking dalam memberikan pembiayaan sindikasi dengan cara menerapkan mekanisme sindikasi dengan proses analisa yang mendalam agar pembiayaan yang disalurkan dapat kembali dengan aman]]>
<![CDATA[PENGARUH NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH ]]>
<![CDATA[Sofiah, Neng Siti]]>;
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>
<![CDATA[ JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Syarikah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ekonomi Islam FEI UNIDA Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.805 KB)
|
DOI: 10.30997/jsei.v2i2.280
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah. Metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan dari tiga variabel yaitu konsistensi, proposional dan transparansi yang memiliki kontribusi untuk mengembangkan loyalitas nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera adalah variabel transparansi.Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Deposito, Loyalitas]]>
<![CDATA[MODEL KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (STUDI LKMS DI WILAYAH BOGOR) ]]>
<![CDATA[Trihantana, Rully]]>;
<![CDATA[Alhifni, Anas]]>
<![CDATA[ JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Syarikah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ekonomi Islam FEI UNIDA Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (538.034 KB)
|
DOI: 10.30997/jsei.v3i2.913
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk membuat model kebijakan dan perencanaan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah diwilayah Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis miles and huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS diwilayah Bogor secara umum diawasi oleh Kementrian Koperasi, pengelola LKMS beranggapan bahwa LKMS lebih tepat jika diawasi oleh Kementrian Koperasi. Adapun usulan model kebijakan dan perencanaan pengawasan yang dihasilkan dalam penelitian ini dibagi dalam empat model terapan, pertama model pengawasan OJKM (otoritas jasa keuangan mikro) yaitu membuat lembaga pengawasan khusus LKMS, kedua model pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu pengawasan LKMS diawasi sepenuhya oleh OJK, ketiga model pengawasan Kementrian Koperasi yaitu pengawasan LKMS diawasi sepenuhnya oleh Kementrian Koperasi, keempat model pengawasan gabungan patnership Kementrian Koperasi dan OJK, pengawasan perkoperasian dilakukan Kementrian Koperasi sementara pengawasan manajemen keuangan LKMS diawasi oleh OJK.]]>
