This Author published in this journals
All Journal JURNAL HIMA HAN
Upik Hamidah, S.H., M.H., Fahman Mundaca Charles Jackson, S.H., M.H.
Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BIDANG PELAYANAN PUBLIK LALU LINTAS KOTA BANDAR LAMPUNG Upik Hamidah, S.H., M.H., Fahman Mundaca Charles Jackson, S.H., M.H.
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya tugas-tugas Pemerintah yang dilakukan oleh para aparatnya telah di atur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak akan mencapai tujuannya bila ketentuan peraturan yang tertulis itu harus dilakukan dengan kaku. Hukum yang baik bukanlah merupakan suatu norma yang tertulis dengan indahnya dalam suatu buku tetapi apa yang dilakukan oleh petugas termasuk kebijakan yang harus di perbuat guna mengatasi masalah yang sedang terjadi, professional petugas di tuntut untuk bertindak guna menerapkan hukum sehingga dapat berjalan secara efektif. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung dan faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang di gunakan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif dan empiris.Sumber data terdiri dari data skunder dan primer.Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data sistematis data.Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung telah memberikan beberapa kebijakan, antara lain dalam bidang angkutan barang khusus, pemberian Surat Izin Mengemudi, Pelaksanaan izin trayek, tugas gabungan, angkutan yang tidak layak pemberian prioritas pengangkutan, pemakaian helm, yang semua kebijakan di berikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di berikan telah memenuhi semua prosedur yang telah ada. Masih adanya factor penghambat kebijakan kepolisian Republik Indonesia bidang pelayanan public lalu lintas kota Bandar Lampung.antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berani mengambil resiko akibat kebijakan tersbut. Disiplin loyalitas terhadap atasan, terjadinya multitafsir terhadap ketentuan Undang-undang dan peraturan dijalan raya, adanya egoargonisasi terhadap petugas di jalan raya. Kata kunci: Kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Lalu Lintas  Daftar PustakaDAFTAR PUSTAKA Abubakar Iskandar dkk Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang Tertib. Direktorat perhubungan darat. Jakrta 1993Andrew R Cecil, et al. Penegakan Hukum Lalu Lintas. Panduan Bagi Paara Polisi dan Pengendara. Bandung: Nuansa Cendikia.Hadiman H. Yang Perlu Diketahui Menuju Tertib Lalu Lintas. Ghadsa Puraeng. Jakarta, 1985Julista Mastamu. Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah.Kansil, ST. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. 1984. Bina Aksara Jakarta.Kansil. ST. Peraturan Melakukan Tugas Polisi Dilapangan. Politeia. Bogor 1993.Kansil. ST. Peraturan Melakukan Tugas Polisi Dilapangan. Politeia. Jakarta 1975.Karyadi M. Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan Komentar Secara Tanya Jawab. Politiea. Bogor, 1976Marbun SF. Dimensi-Dimensi Pemikiran HAN. UII Yogyakarta. 2001Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Materi Hukum tertulis Nasional. Disertai. Bandung: Universitas Padjajaran, 1996Momo Kelana. Hukum Kepolisian. Garsindo. Jakrta 1994Pamuji S. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Bina Aksara. JakartaPrajudi Atmosudirjo. Hukum HAN. Ghalia Indonesia 1981Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grapindo Husadas 2006)Sitompul, DPM dkk. Hukum Kepolisian di Indonesia. Irsindo. Bandung 1993Soekanto, Soerjono. Inventarisasi dan Analisis Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas. Rajawali 1993Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman. 1993Soekanto, Soerjono. Polisi dan Lalu Lintas.Mandar Maju. Bandung 1990Soekanto, Soerjono. Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Alumni Bandung. 1982Surat Izin Riset Polresta kota Bandar Lampung