This Author published in this journals
All Journal JURNAL HIMA HAN
Fathoni, Muhammad Edwin JR H S Tisnanta
Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH PEJABAT DAN BADAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NO: 16/G/2016/PTUN-BL) Fathoni, Muhammad Edwin JR H S Tisnanta
JURNAL HIMA HAN Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan Administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas secara umum menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetapalah yang dapat dilaksanakan. dimulai sejak putusan diumumkan yang dikirimkan kepada para pihak atas perintah  ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama. Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap pun terdapat beberapa kasus dilapangan dimana Putusan tersebut tidak dilaksanakan dengan beberapa alasan seperti tidak dapat dilaksanakan dan tidak mau dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka pengumpulan data  dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan peraturan perundang undangna yang berkaitan dengan pelaksanaan putuasn pengadilan.   Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa (1). pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No:16/G/2016/PTUN-BL dengan cara membatalkan Peralihan sertifikat hak milik mencabut KTUN berupa sertifikat tanah atas nama shanty refda dan menerbitkan KTUN baru berupa sertifikat tanah atas nama Penggugat yaitu Marni. (2). Bila putusan diatas tidak dilakukan pejabat atau badan tata usaha Negara tersebut dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, penjatuhan sanksi administratif, publikasi. Kata Kunci: pelaksanaan putusan, PTUN, Pejabat dan Badan TUN DAFTAR PUSTAKA Basah, Sjachran. 1992. Menelaah Liku Liku Rancangan Undang Undang No- tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung. Alumni. Bedner, Adriaan W. 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.Huma. van Vollenhoven institute. Jakarta. KITLV-Jakarta. Budiarjo. Miriam. 1982. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia. Gofar, H. Abdullah. 2014. Teori dan Praktik Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. Malang. Tunggal Mandiri. H. R. Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mohammad Afifudin Soleh. 2018.  Mimbar Keadilan Jurnal ilmu Hukum. Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. hlm 31-32 Muhjad, M. Hadin. 1985Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. cetakan pertama. Banjarmasin. Akademika Pressindo.Tjandra, W. Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yusrizal. 2015. Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Unimal Press. Sulawesi.