Articles
<![CDATA[A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987
<![CDATA[Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Tri Murti Lubis]]>
<![CDATA[ ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2017): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.947 KB)
|
DOI: 10.32734/abdimastalenta.v2i2.2302
<![CDATA[Poligami sering kurang dipahami sehingga mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan dari khalayak. Meskipun demikian, disepakati bukan ajarannya yang harus disalahkan tapi lebih kepada praktik yang tidak sesuai tapi lebih sering didasarkan untuk pemenuhan nafsu. Padahal di sisi lain, poligami dapat menjadi solusi sosial apabila dilakukan secara benar. Selain itu terdapat juga kriminalisasi dari poligami dan nikah siri.Masalah nikah siri juga ramai dibicarakan di berbagai media cetak maupun elektronik. Terdapat berbagai pandangan terhadap nikah siri terutama yang dilakukan tanpa adanya wali si perempuan. Dalam hal ini timbul berbagai pandangan. Penyuluhan hukum Poligami dan nikah siri yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum poligami dan nikah siri menurut undang-undang perkawinan. Dari hasil evaluasi, kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Dari pertanyaan yang diajukan peserta tergambar peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum tentang poligami dan nikah siri dan diharapkan dapat segera terbentuk kelompok binaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan poligami dan nikah siri di lingkungan masyarakat tersebut.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI REMAJA ]]>
<![CDATA[Tri Murti Lubis]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (908.029 KB)
|
DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i1.2370
<![CDATA[Teenagers are the next generation of the nation that must continously be fostered to shape their identity and personality in accordance with Indonesian values. Various problems related to adolescents both as objects and as subjects have emerged with the development of information technology. Information technology has developed since the discovery and development of Science in the field of information and communication, starting from the development of communication system to communication equipment and direct and interactive communication tools. Social media is like a double-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful and beneficial. However, if used irresponsibly, social media can bring bad results, even legal problems. Therefore, social media users should be more careful in using the platform. The growing usage of social media among teenagers may bring negative impact if not addressed wisely due to teenagers’ vulnerability. The lack of legal knowledge on the use of social media may also cause adolescents becoming perpetrators and/or victims of social media.]]>
<![CDATA[A Novelty of Impact of Social Media from the Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 1 (2018): Vol 8, No 1, 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i1.5987
<![CDATA[Along with the development of science and technology, human life is growing dynamically, especially in the field of information and communication. The Cyber Era has produced internet technology and brought a new phenomenon in the area of mass media which also creates new media that is commonly called social media or social networking. Social media is like a two-edged knife. If used wisely, selectively and responsibly, various social networking sites can be useful, but if used irresponsibly, social media can have unfavorable consequences, and even cause legal problems.]]>
<![CDATA[Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Mutiara Sari]]>;
<![CDATA[Windha Wulandari]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 1 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i1.673
<![CDATA[Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.” Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.]]>
<![CDATA[Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Lia Hartika]]>;
<![CDATA[Indri Dithisari]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.709
<![CDATA[Pelaksanaan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim biasanya memuat syarat hukuman tambahan berbentuk uang pengganti di mana uang pengganti ialah kewajiban yang wajib dibayarkan tersangka dalam rangka memulihkan kerugian negeri akibat perbuatan tindak pidana korupsi serta terhadap vonis tersebut haruslah segera dilaksanakan eksekusi. Penagihan uang pengganti ini sangat harus disegerakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia lewat perangkat-perangkatnya yang tersebar di segala daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia ataupun jaksa eksekutor yang terdapat di Komisi Pemberantasan Korupsi, informasi tunggakan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi ini lumayan besar mencapai angka triliunan rupiah, artinya perihal ini harus menjadi atensi agar dicarikan jalur serta pemecahan hukumnya dalam rengka percepatan penyelesaian uang pengganti masalah tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat: (Studi Hutan Adat Tombak Haminjon Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kabupaten Humbang Hasudutan) ]]>
<![CDATA[Ray Amantharo Saragih]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3 - March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i3.141
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang diperoleh melalui kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat (ksppm) dan komunitas masyarakat adat pandumaan sipituhuta. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara de jure pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dimuat dalam peraturan yang ada. Secara de facto negara belum memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat,oleh karena itu masyarakat Pandumaan Sipituhuta berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan Pemerintah adalah terbitnya Putusan Mahkamah Kontitusi No.35/PUU-X/2012 dan Penerbitan Penetapan Hutan adat Tombak haminjon seluas -+2000 hektare, melalui Pemberian SK MENLHK 5082 pada tahun 2021.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company: (Studi Putusan Makamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022) ]]>
<![CDATA[Fathiya Al'Uzma]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 4 - April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i4.154
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara merek antara starbucks corporation melawan Sumatra Tobacco Trading Company, dikarenakan sengketa merek dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022 tersebut, dimana Sumatra Tobacco Trading Company dalam putusan tersebut dinyatakan melakukan pendomplengan merek terkenal, padahal merek yang didaftarkan oleh Sumatra Tobacco Trading Company memiliki klasifikasi yang berbeda dengan merek milik starbucks. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menyatakan perbuatan Sumatra Tobacco Trading Company yang melakukan pendomplengan merek tidak berdasarkan itikad baik meskipun merek yang didaftarkan berbeda kelas.]]>
<![CDATA[Agency Agreement on Bancassurance Activities in the Perspective of Business Competition Law ]]>
<![CDATA[Windha Windha]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>
<![CDATA[ International Journal of Artificial Intelligence Research Vol 6, No 1.2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal of Artificial Intelligence Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29099/ijair.v6i1.2.911
<![CDATA[One form of insurance product marketing activity that has undergone significant development is known as bancassurance. The bancassurance business model consists of referral activities, distribution activities, and product integration activities, which as a whole are a form of agency agreement between insurance companies as principals and banks as insurance agents. However, the KPPU has a different interpretation of bancassurance activities. The KPPU considers bancassurance activities as tying agreements rather than agency agreements. This journal research is a normative legal study using secondary data. All materials that were successfully collected will be analyzed using descriptive analysis. The results of this journal research are that bancassurance is an agency agreement in the narrow sense that is excluded in Act Number 5 Year 1999, and from the perspective of the KPPU as a competition law enforcer, bancassurance activities are not activities based on agency agreements in the narrow sense as intended in Article 50 letter d and therefore are excluded by Act Number 5 Year 1999, but the KPPU views bancassurance activities as tying agreements.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa ]]>
<![CDATA[Lidya Cristy Ndiloisa Ginting]]>;
<![CDATA[Hasyim Purba]]>;
<![CDATA[Syarifah Lisa Andriati]]>;
<![CDATA[Affila Affila]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.179
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan dalam perjanjian asuransi; dan menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi sebagaimana dalam Putusannya Nomor: 010/G/BPSK.KABSI/X/2021 tentang kasus penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa milik nasabah PT. BNI Life Insurance yang telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dalam hal kewajiban pemberitahuan riwayat kesehatan oleh pemegang polis dalam sebuah perjanjian asuransi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 251 KUHD dan juga yang tercantum di dalam Pengaturan Surat Pemohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis yang terbukti melanggar prinsip itikad baik menyebabkan tidak dapat menerima klaim asuransi yang diajukannya; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sukabumi tidak berwenang menangani kasus tentang klaim asuransi ini, seharusnya masuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.]]>
