<![CDATA[Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak.Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa Jalur Nugraha Ekakurir atau yang sering dikenal dengan sebutan JNE merupakan salah satu jasa pengiriman barang.Banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan jasa pengiriman barang.Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman tersebut.Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga menimbulkan sengketa.Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman. Di dalam penelitian ini digunakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukun bagi konsumen pengguna jasa PT. JNE kota Palu apabila terjadi kehilangan barang kiriman.Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas yang merupakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library), maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu menggunakan data perimer dan data sekunder, data primer yang di peroleh secara langsung dari penelitian lapangan, dengan menggunakan tekhnik wawancara dengan pihak-pihak terkait menyangkut perlindungan hukum terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman PT. JNE di Kota Palu, Selain data primer yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Untuk itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum yang digunakan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan maslah dalam penelitian ini, buku-buku hukum terkait dengan hukum perlindungan konsumen hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Peraturan Perundang-undangan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
