Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Notariil Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

Hamzah, Any Suryani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 913679

Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Hariadi Hariadi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positf Indonesia. Mengenai apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak dan apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dianalisi menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan mentri dalam bentuk uraian-uraian yang membahas tentang pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.

KAJIAN YURIDIS HAK KEPERRDATAAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR Ni Putu Juniasti; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study has purposed to analyze the development of legal protection and state legal responsibility against homeless child private rights.The research method on this study uses normative or doctrinal legal research. The normative or doctrinal legal research is research to give a systematical explanation to legislation, the hard to implement and the prediction the legislation on the future. Based on this research, the result of this study showed that the lack of the state legal responsibility realization against the homeless child in the government operational because the government is not implemented good governmentprinciple in their systems.Furthermore, there is no strong political will from the government to take care of the homeless child.In this research, there are obstacle factors on the legal protection to the homeless child in Indonesia such asthe legal enforcement itself, this is relatedto the ability of legal enforcement officials, supporting facilities, and infrastructure, the government plan is not yet all effective implemented, because the different economic people in Indonesia mostly they have low income.

EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nurhaliza Nurhaliza; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PT. TELKOM INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Jayeng Tinon Irfani; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diantaranya membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja (safety talk), Pengamatan Keselamatan Kerja (safety observation round), kesiapan kerja aman, Pengawasan/insfeksi Keselamatan Kerja (management visit), Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD), pembuatan dan pemasangan rambu K3, waktu kerja dan istirahat kerja, pengelolaan P3K, tes kebugaran, senam pagi. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia dengan memberikan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik Linda Yulianti; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.908 KB)

This study describes the practice of divorce in Apitaik Village Community, and observes the effectivity of Article 39 paragraph (1) of the Marriage Law, as well as identifies factors affecting the divorce practice. This study is a descriptive normative-empirical one. Data in this study consists on interview as primary ones, and laws and regulations as secondary ones. Results of this study show that the divorce practice in Apitaik Village Community is still verbally completed by husbands. Likewise, the reconciliation is also verbally completed. Implying from these practices, the provision of Article 39 paragraph (1) is considered unfeasible. This is due to several factors. The first and the second are that the community assumes that divorcing officially is time consuming and bothering. Moreover, they consider completing the divorce verbally is more economical than the official ones. The other is the lack of legal awareness of locals. In addition, distant Religious Court office may lead to locals’ reluctance to officially proceed their divorce.

Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Perindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia : (Studi di UPT BP2MI Mataram) Adinda Rizka; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.073 KB)

Migrant worker is an alternative in order to minimize unemployment number in Indonesia. BP2MI is an agency who has responsibilities to protect Indonesian migrant worker in time of pre-placement, placement and post placement. The aims of this research are to know the role of BP2MI Mataram in the protection of migrant worker during pre-placement time and implementation of Government Regulation Number 90 of 2019 on BP2MI. This research is qualified as empirical legal research. From research result, it is shows that form of legal protection in pre-placement phase are administratively and technically. However, it implementation of migrant worker protection by BP2MI Mataram is delivered by pre-placement protection.

Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Any Suryani Hamzah; Lalu Husni; RR Cahyowati
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.964 KB)

Isu perdagangan orang (human trafficking) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional, para pemerhatipun menyoroti segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan orang (human trafficking), khususnya aspek pencegahan perdagangan orang, seiring dengan dibukanya tambang tambang besar dibeberapa wilayah NTB serta pekembangnya sector pariwisata NTB menjadi daerah wilayah sending area, transit dan penerima. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan Perdagangan Orang di Tingkat Desa.sedangkan tujuan khusus penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya Desa Malaka merupakan salah satu pintu masuk Pariwisata menuju tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Masyarakat banyak terlibat dan berpatisipati dalam jasa pariwisata dengan menjadi pegiat pariowisata terutama dari mancanegara. pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang bahaya perdagangan orang, migrasi aman dan penempatan pekerja migran Indonesia.mengngat des amalaka merupakan pintu wisata tiga gili yaitu gili air,gili meno dan Gili Trawangan.dan sebagian masyarakat desa malaka menggantungkan kehidupan dengan teribat disektor wisata. Selain beradu nasib disektor pariwisata ,animo masyarakat masyarakat desa Malakayg untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia di luar negeri tinggi, sehingga perlunya pemahaman tentang penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri , migrasi aman khususnya dapat memahami tata cara menjadi pekerja Migran yang berdokumen legal dan paham tentang bahaya perdagangan orang dalam mendompleng ketenaran penempatan pekerja Migran Indonesia .

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Harian Lepas: Studi Kasus PT. Rinjani Tirta Abadi Di Desa Aik Berik Renda Hizanatul Ulumi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine the legal protection of daily female laborers at PT. Rinjani Tirta Abadi in Aik Berik Village in terms of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. A female worker is a woman who works for wages or other forms of remuneration. Daily laborers are workers or laborers who work for entrepreneurs to carry out certain jobs that can vary in terms of time and volume of work by receiving wages based on the daily attendance of workers. The type of research used in this study is empirical legal research with a sociological juridical approach and uses primary legal sources obtained from field data and interviews. Law Number 13 of 2003 concerning Manpower has provided regulations regarding the rights of women workers. Based on the formulation of the problem and the purpose of this study, namely, to analyze further how the legal protection arrangements for daily workers at PT. Rinjani Tirta Abadi, and to find out the implementation of protection for daily female workers based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia Bayu Prawira Putra Haryawan; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study aims to determine the legal protection and social security for migrant worker in Indonesia under Indonesia positive law and to determine the protections for migrant worker in their occupancy period. This study using normative method, and using qualitative analyze method. Result of this study showed that one of the efforts of Indonesia government to protect migrant worker is giving social security for migrant worker pursuant to Indonesian law. This social security given to the migrant worker in their occupancy period.

Penerapan Hak Cuti Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): (Studi Di PT BTN Kantor Cabang Mataram) Putu Mitha Alfiyana; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1559

This study aims to find out how to arrange leave rights for women workers according to labor laws and the implementation of women's leave rights according to labor laws against regulations at Bank BTN KC Mataram companies. Implementation of research using empirical research methods. Based on the results of the study, the rights of women workers to leave have been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Bank BTN KC Mataram has an official bond agreement. Female workers get special leave rights in the form of leave for menstruation, pregnancy, childbirth, and miscarriage. This provision is regulated in the signing of the cooperation. The company should give special leave to all female workers regardless of whether the worker is in service or not.

Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Lalu Muhammad Hayanul Haq Linda Yulianti Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Mitha Alfiyana Renda Hizanatul Ulumi rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Ufran, Ufran Zunnuraeni Zunnuraeni

Title Search

Found 16 Documents Search Journal : Jurnal%20Private%20Law%20Universitas%20Mataram

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search
Journal : Jurnal%20Private%20Law%20Universitas%20Mataram