Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.386

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Notariil Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

Hamzah, Any Suryani

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 913679

Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

LAW ENFORCEMENT OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU -XII/2015 (Mixed Marriage Issue Without Marriage Agreement) Hamzah, Any Suryani; Irfan, Mohammad
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.597.1-12

Abstrak The aims of this research is to find the model of traditional tourism governance format so that it can be used as a benchmark in the development of village tourism or sustainable hamlet tourism by re-arranging regulations based on local wisdom that support traditional tourism. Another objective is to evaluate and refine the implementation of village regulations that have been developed and implemented in the village tourism domain to determine the extent of their implications on improving the economy of people in tourist villages. This paper is authored using a qualitative approach with the orientation of literature study as an employed strategy in this study. The literature study is used in social research methodologies to trace historical data, as is found in this study. The results showed that the development of rural tourism is able to minimize the potential of urbanization from rural to urban society caused by the ability of local people to create economic activities based on tourism activities (tourism economy) in rural areas. The productive power of local potentials, including the potentials of rural areas, can be encouraged to grow and develop by utilizing the resources owned by the village, so that it can be an effective instrument in encouraging the development of socio-cultural and economic fields of rural communities. Furthermore, efforts will be encouraged to conserve and empower the potential of local culture and local wisdom values that tend to be threatened with extinction due to the heavily globalized currents that have entered rural areas. In the development of a tourist village, certain guidelines are needed so that the impact of the development of tourism activities in each rural area can be controlled. Keywords: tourism village; sustainable tourism development; economic empowerment; local wisdom.

The Prevention on Child Sexual Tourism in Lombok (The Province of West Nusa Tenggara), by Virtue of the Act Number 35 Year 2014 Concerning the Child Protection Any Suryani Hamzah; Mohammad Irfan
Unram Law Review Vol 4 No 1 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i1.105

There are two types of child criminals in the tourism sector, there are preferential crime and situational sexual child crime. The preferential is a crime on children sexual oriented, the perpetrator put the children as a target to satisfy their sexual demand, and they have always been looking for children in order to fulfill their sexual desire. In this sense, they take an advantage from tourism facilities to find the children particularly the child on a tourism destination. The criminal threat to the child sexual crime is regulated under criminal codes, and The act number 35 year 2014 Concerning The Child Protection. Lombok island as a tourism object face this threat. Therefore the aim of this research is to determine the prevention act conducted by the stae and communinities on the tourism section by virtue of the Act Number 35 Year 2014. The research method in this paper using empiric juridical study by conducting primary data which collected directly from the resources who are the respondent and interviewees. Further, it is completed by secondary data which collected through the library conduct. The conclussion of this study; the are numerous prevention acts conducted by the state and communities to fight against child sexual exploitation, namely; forming the group to fight against human trafficking in every village of Lombok Island, and implementating a task force in the province of West Nusa Tenggara.

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011 DI NUSA TENGGARA BARAT L. Husni; Any Suryani Hamzah
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penggunaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja saat ini sudah menjadi tren bagi dunia usaha karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem “outsourcing” dalam hubungan kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di NTB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan di perusahaan di NTB. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing setelah Putusan MK No. 27/PPU-IX/2011 pada perusahaan swasta di NTB belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Syiis Nurhadi; Rodliyah Rodliyah; Any Suryani Hamzah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam melakukan aksi pencucian uang di berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diketahui bahwa terdapat beberapa bidang yang menghasilkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yaitu di bidang Desain Industri, di bidang Paten, di bidang Merek dan Indikasi Geografis, di bidang Hak Cipta, di bidang Wakaf, di bidang ITE, di bidang Ketenagakerjaan, di bidang Kesehatan, di bidang Keuangan, di bidang Pertambangan, di bidang Sistem Resi Gudang, di bidang Penerbangan, dan Penggunaan Identitas Palsu.

HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK husaini husaini; rodliyah rodliyah; Any Suryani Hamzah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 22, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v22i2.2875

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia dalam perspektif HAM dan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan pedofilia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa peneltian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Satatute Approach), Pendekatan Konseptual (Konseptual Approach), Pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegebirian kimia dapa dikualifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi yang demikian tidak sesuai dengan konvensi-konvensi internasional tentang HAM dan Konstitusi, penerapan hukuman tambahan kebiri kimia di Indonesia akan menemui berbagai hambatan, di antaranya hukuman kebiri kimia ini bertentangan dengan kode etik kedokteran yang ditunjuk sebagai eksekutor, dan hukuman kebiri kimia tidak tercantum dalam jenis hukuman tambahan dalam KUHP Indonesia.

Model Kebijakan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Destructive Fishing Di Nusa Tenggara Barat Any Suryani Hamzah; Muh. Risnain; Zunnuraeni Zunnuraeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Isu destructive fishing merupakan problem serius yang dihadapi pemerintah provinsi NTB maupun pemerintah pusat. Destructive fishing berdampak pada kerusakan ekologis, ekonomis dan yuridis terhadap ekossistem perikanan. Kebijakan pemerintah provinsi NTB dan pemerintah pusat belum membuahkan hasil maksimal terhadap pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB.Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, pertama, Bagaimanakah problem destructive fishing di NTB ?, kedua, Apakah problem hukum pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di ?, ketiga,Bagaimanakah konsep pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB ?.Hasil pembahasan menyimpulkan Konsep Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB dapat dilakukan dengan mengkombinasikan konsep pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dilakukan sebagai upaya pendahuluan untuk menghindari terjadinya destructive fishing sedangkan pemberantasan dilakukan untuk menyelesikan terjadinya destructive fishing. Pencegahan destructive fishing dilakukan dengan cara, membentuk Peraturan daerah tentang Pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB, Dukungan Anggaran Opersional Patroli Kepada Penegak Hukum, dan Mencetak nelayan professional dan sadar lingkungan. Pemberantasan destructive fishing dilakukan dengan cara, Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi Forum Koordinasi Untuk Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan, Pembentukan Pengadilan Perikanan di NTB, dan Penerapan Pertanggung jawaban korporasi.Untuk menjalankan konsep Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB maka hendaknya pemerintah provinsi NTB khususnya DKP mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan destructive fishing di NTB sebagai landasan hokum kebijakan tersebut. Disamping itu hendaknya DKP provinsi NTB melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan destructive fishing di NTB.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KEKUASAAN ORANGTUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Hariadi Hariadi; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positf Indonesia. Mengenai apakah yang menjadi alasan penyebab pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak dan apakah akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orangtua dan perwalian terhadap anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencabutan kekuasaan orangtua terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, dianalisi menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum, argumentasi hukum, analisis peraturan perundang-undangan, keputusan mentri dalam bentuk uraian-uraian yang membahas tentang pencabutan kekuasaan orangtua dan Perwalian terhadap anak menurut hukum positif Indonesia.

KAJIAN YURIDIS HAK KEPERRDATAAN BAGI ANAK-ANAK TERLANTAR Ni Putu Juniasti; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This study has purposed to analyze the development of legal protection and state legal responsibility against homeless child private rights.The research method on this study uses normative or doctrinal legal research. The normative or doctrinal legal research is research to give a systematical explanation to legislation, the hard to implement and the prediction the legislation on the future. Based on this research, the result of this study showed that the lack of the state legal responsibility realization against the homeless child in the government operational because the government is not implemented good governmentprinciple in their systems.Furthermore, there is no strong political will from the government to take care of the homeless child.In this research, there are obstacle factors on the legal protection to the homeless child in Indonesia such asthe legal enforcement itself, this is relatedto the ability of legal enforcement officials, supporting facilities, and infrastructure, the government plan is not yet all effective implemented, because the different economic people in Indonesia mostly they have low income.

EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Nurhaliza Nurhaliza; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PT. TELKOM INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Jayeng Tinon Irfani; Any Suryani Hamzah
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diantaranya membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja (safety talk), Pengamatan Keselamatan Kerja (safety observation round), kesiapan kerja aman, Pengawasan/insfeksi Keselamatan Kerja (management visit), Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD), pembuatan dan pemasangan rambu K3, waktu kerja dan istirahat kerja, pengelolaan P3K, tes kebugaran, senam pagi. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia dengan memberikan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Co-Authors Adinda Rizka Agustiarini Agustiarini Anida Firliana Dewi Baiq Indi Cahya Aulya Bayu Prawira Putra Haryawan Dian Sri Wahyuni Hariadi Hariadi Hirsanuddin Hirsanuddin husaini husaini Jayeng Tinon Irfani Kusuma, Rahmawati L. Husni Lalu Husni Lalu Muhammad Hayanul Haq Linda Yulianti Mohammad Irfan Mohammad Irfan Mohammad Irfan Muh. Risnain Muttami Maturrahmah Ni Putu Juniasti Nurhadi, Syiis Nurhaliza Nurhaliza Putu Mitha Alfiyana Renda Hizanatul Ulumi rodliyah rodliyah Rodliyah Rodliyah Rr Cahyowati Ufran, Ufran Zunnuraeni Zunnuraeni

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search