Garuda - Garba Rujukan Digital

Maritime Axis And Indonesiaâ€™s National Security: Challenge And Hope Ridwan, Safril Hidayat dan
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Abstract - The maritime and marine potentials are so great on the one hand, were a blessing on Indonesia's geographical condition, but on the other hand, it can lead to conflict. Exploitation and illegal activities on marine resources without considering to sustainability will worsen the welfare of society and oftenly conflicting international relations. As a country that becomes the crossing of foreign ships where four straits of the seven important straits of the world exist in Indonesian waters, Indonesia is a country that is vulnerable from the side of maritime security. Crime in Indonesian waters is still frequent, either by Indonesian citizens themselves or foreign nationals. The Government of Indonesia with the Nawa Cita program has the vision of Indonesia as a maritime axis of the world. Meanwhile, as a policy, the successful implementation of maritime axis policy is largely determined by content of policy and context of implementation. The successful implementation of maritime axis policy will impact the realization of the welfare and security of Indonesian society. This article uses a qualitative approach with data sources and literature related to maritime axis. Validity and reliability of data is done by reference triangulation. The results show that the implementation of maritime shaft policy still requires the readiness of the implementer as the front guard of maritime axis policy along with the development of maritime infrastructure of international standard.Key words: maritime axis, content of policy, context of implementation, national security

MEMBANGUN MODAL SOSIAL DALAM KONTRA TERORISME Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Social capital is a quality that can be a facilitator of interpersonal cooperation. Social capital is about the value of social networks, bonding similar people and bridging between diverse people, with norms of reciprocity. Social capital can aggregate bonds, bridges, and linkages between apparatus and citizens. However understanding terrorism should be the firts task. To understand terrorism, therefore the same definition should be shaped as national or common perception of terrorism. Studies have found more than 200 definitions of terrorism. If the definition of terrorism widely agreed and acceptable, thus the counterterrorim can be taken with realistic and fair indicators of success, and accountable. It is weird but real that common people generalized terrorism as Islamist, thus terrorism is pointed to moslem followers. As a basic or fundamental to define terrorism, all people should understand value and norms which all moslem adopted and followed. From this point, the common understanding will build common interest that all people aware of terrorism and has willing altogether to take counter terrorism actions. Therefore, the higher social capital will reach the higher governmental efforts to counter terrorism.Â Keywords: Social Capital, Terrorism, Counterterrorism, Islam Norms, Islam Values.

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA: AMALGAM MILITER-SIPIL Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Kondisi global dan regional berpengaruh dalam melaksanakan kebijakan luar negeri. Selain itu, situasi dinamika domestik juga menjadi faktor penting dalam membuat kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri diwujudkan melalui kerja sama dengan negara lain dalam wujud diplomasi pertahanan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional melalui diplomasi pertahanan secara global, regional dan bilateral dalam mewujudkan saling percaya guna mencegah konflik dan resolusi konflik. Sekalipun belum ada defenisi yang baku tentang diplomasi pertahanan, namun beberapa negara ada yang secara eksplisit maupun implisit menjelaskan diplomasi pertahanan. Aktor pelaku diplomasi pertahanan juga tidak semata-mata militer, namun dari kalangan sipil yang berbeda latar belakang. Sebagai negara yang demikian besar dengan sumber daya alam yang melimpah, maka diplomasi pertahanan Indonesia tidak dapat berjalan sektoral oleh kementerian pertahanan atau oleh personel militer saja. Kerja sama pertahanan perlu melibatkan aktor non negara dan pejabat sipil yang dilakukan antar lembaga baik aktor negara maupun aktor non negara. Dengan demikian, kebijakan diplomasi pertahanan memiliki interdependensi dan perlu diselaraskan dengan kebijakan luar negeri lainnya sehingga tujuan dan kepentingan nasional dapat terwujud.Â Kata kunci : pertahanan, diplomasi, kepentingan, aktivitas, aktor

DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Perubahan dalam sistem internasional yang beralih dari perspektif klasik menuju perspektif posmodernisme menimbulkan perubahan tentang pengetahuan dan makna keamanan. Isu-isu tradisional yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih difokuskan melalui perspektif ini. Fokus perspektif posmodernisme merombak kemapanan yang ada, yang diarahkan pada keamanan individu sehingga terjadi pergeseran doktrin militer yang selama perang dingin berlaku. Kebangkitan kekuatan baru di Asia Pasifik dengan membangun poros maritim dunia secara langsung juga melibatkan Indonesia sehingga melahirkan kebijakan poros maritim. Kebijakan poros maritim seolah barang baru, namun bila dilihat lebih jauh ke belakang merupakan momentum awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan menuju kejayaan sebagai negara maritim yang pernah dialami pada masa lalu sejarah Indonesia. Lima pilar yang digelontorkan dalam mendukung poros maritim memerlukan pertahanan maritim yang kuat guna menjamin keamanan maritim dan kedaulatan teritorial. Perubahan orientasi keamanan dengan memperhatikan determinan domestik dan determinan internasional terhadap dimensi maritim harus diimbangi dengan perubahan doktrin yang nantinya akan menghasilkan budaya dan struktur pemerintahan maritim. Poros maritim merupakan pilihan yang tepat ditengah perlunya peningkatan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatannya ditengah pergeseran makna kedaulatan akibat globalisasi. Pemikiran poros maritim memerlukan revitalisasi doktrin pertahanan yang memadukan tiga matra dan komponen pemerintahan lainnya serta entitas di luar negara dalam mewujudkan pemerintahan maritim yang disegani dunia.Â Kata kunci: perspektif posmodernisme, pertahanan, poros maritim, determinan domestik, determinan internasional, doktrin, revitalisasi.

PENINGKATAN SDM PERTAHANAN INDONESIA UNTUK MENGHADAPI REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Dinamika hubungan internasional yang terus berubah vis-a-vis teknologi pertahanan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kinerja. DalamÂ konteks Indonesia, kinerja dan kompetensi tersebut diwujudkan dalam norma idealis, inovatif, kreatif dan intelektualitas tinggi. Di tengah arus globalisasi yang demikian besar dan sebagai negara demokrasi, peranan sipil dan militer sama pentingnya dalam mewujudkan SDM yang dapat menghasilkan teknologi pertahanan yang memiliki efek deterrence. Perubahan teknologi pertahanan berkaitan pula dengan revolusi dalam urusan-urusan kemiliteran (Revolution in Military Affairs/RMA) yang terus bergerak maju dan mempengaruhi pula interaksi hubungan internasional. Dengan memperhatikan dinamika politik internasional, RMA dan SDM yangÂ ada saat ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam tulisan ini tidak terlepas dari aspek tersebut dengan tetap berpegang teguh pada sejarah dan ideologi negara Pancasila. Hal ini dimaksudkan guna mewujudkan SDM handal tanpa lepas jati dirinya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Dalam menghadapi perubahan, peranan pendidikan diperlukan sebagai lembaga yang terus mengikuti perubahan secara aktual dan faktual. Selain itu, penelitian dan pengembangan juga dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan SDM yang handal. Demikian pula dalam hal pertahanan, Indonesia telah memiliki Universitas Pertahanan Indonesia yang berkaitan dengan topik-topik pertahanan. Kerja sama dengan lembaga pendidikan lain secara otomatis akan dilakukan melalui masing-masing individu yang telah, sedang dan akan melakukan penelitian terkait dengan pertahanan. Peranan Universitas Pertahanan Indonesia ini akan semakin penting di masa mendatang dengan membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan sebagainya yang berada di lingkungan sipil maupun militer.Â Kata kunci: hubungan internasional, Revolution in Military Affairs, sumber daya manusia, kerjasama, penelitian

OPERASI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DALAM PENDEKATAN KEAMANAN ABERYSTWYTH/WALES SCHOOL Hidayat, Safril; Hidayat, Rizal Adhitya
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Tulisan ini bertujuan untuk memahami operasi pemeliharaan perdamaian melalui pendekatan keamanan kritis (Critical Security Study) dalam kajian studi keamanan Aberystwyth/Wales School. Pendekatan keamanan dalam pemikiran Aberystwyth/Wales School merupakan hasil dari pergeseran fokus keamanan yang menghadirkan manusia sebagai obyek referen keamanan pasca perang dingin.Hal ini kemudian melahirkan konsep emansipasi sebagai konsep keamanan yang meletakkan kehadiran keamanan manusia yang pada hakikatnya membebaskan manusia dari segala jenis ancaman, baik militer maupun nonmiliter. Emansipasi adalah bentuk keamanan itu sendiri yang membebaskan manusia dari dampak perang baru berupa perang-perang sipil dalam bentuk berbagai macam tekanan, penyiksaan dan penindasan yang men-dehumanisasi manusia dari eksistensi kehidupannya sehari-hari. Melalui relevansi tujuan dan prinsip operasi pemeliharaan perdamaian dengan konsep emansipasi Aberystwyth/Wales School, maka pada intinya operasi pemeliharaan perdamaian merupakan fondasi utama penegakan keamanan manusia dalam menjamin keamanan dan ketertiban bagi perdamaian dunia. Esensi konsep emansipasi bagi penegakan keamanan manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah membawa manusia kembali kepada hakekat penemuan kemanusiaannya, yaitu mampu menjalani kehidupan kemanusiaannya dalam lingkungan keamanan dan perdamaian yang menjamin kebebasannya dari setiap ancaman yang berusaha membatasi eksistensi kehidupan kemanusiannya secara individu dan sosial.Â Kata kunci: operasi pemeliharaan perdamaian, aberystwyth/wales school, pendekatan keamanan kritis, konsep emansipasi

DAMPAK PEMBERLAKUAN AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) CINA TERHADAP KEAMANAN ASIA PASIFIK Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Air Defense Identification Zone (ADIZ) atas Pulau Diaoyu/Senkaku oleh Cina pada tanggal 23 November 2013 menimbulkan persoalan tumpang tindih kedaulatan dan mengakibatkan multilateralisasi isu keamanan di Laut Cina Timur. Sebagai konsekuensi atas tindakan Cina tersebut, maka Jepang meningkatkan nasionalisme dan remiliterisasi pasukan bela dirinya. Keputusan dan kebijakan politik luar negeri Cina tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternalnya. Kebijakan politik luar negeri memiliki sumber daya internal sebagai input bagi pembuat keputusan yang meliputi determinan internal dan determinan eksternal. Kebijakan Cina ini akan diekplorasi melalui model pembuatan keputusan dalam rangka memahami para pembuat keputusan dan determinan luar negeri yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai hasilnya, maka konflik ADIZ yang dilakukan oleh Cina akan menjadi suatu isu â€˜gun raceâ€™ (perlombaan senjata) atauâ€˜tit-for-tatâ€™ (gayung bersambut) antara kekuatan-kekuatan dominan dalam sistem internasional. Kebijakan Cina ini juga akan mewujudkan suatu perimbangan kekuatan (balance of power) yang baru dan dilema keamanan (security dilemma) di Laut Cina Timur. Lebih lanjut bila kompromi tidak dapat dicapai di kawasan tersebut, maka Laut Cina Selatan dan Asia Pasifik akan menjadi lapangan konflik yang baru di masa mendatang.Â Kata Kunci - Kebijakan Luar Negeri, ADIZ Cina, keseimbangan kekuatan, keamanan Asia Pasifik.

PROXY WAR AND INDONESIAâ€™S NATIONAL SECURITY: VICTORIA CONCORDIA CRESCIT Hidayat, Safril
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English)
Publisher : Indonesia Defense University

Abstract â€“ Proxy war have occurred since ancient times until now which is conducted by the major state powers by using state actors or non-state actors. The national interests of the big countries with objective of the struggle for power and the power of influence in affecting international relations. Proxy war has motives and hard power and soft power approaches to achieve their goals. Indonesia is safeguarding its national security in dealing with the proxy war strategy against disintegration attempts, thus it can be eliminated and the integration of the Unitary Republic of Indonesia will remains intact. To safeguard the integration of the nation, Indonesia must take a counter proxy measures. This article uses qualitative approach with data from reference sources and literature related to the proxy war. The validity and reliability of the data was tested by triangulation reference. The study shows that the counter proxy war conducted by maintaining Unity in Diversity which resemble the Opus Dei upon Indonesia, implementing policies and avoiding materialistic for the benefit of people (pro bono), and keeping the harmony of Indonesia.Keywords: Proxy war, proxy war motives, national security, counter proxy war.

INDONESIAâ€™S MARITIME DEFENCE PARADIGM SINE QUA NON GLOBAL MARITIME FULCRUM Hidayat, Safril; Sidhha, Arlan
Jurnal Pertahanan: Media Informasi ttg Kajian & Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : The Republic of Indonesia Defense University

Maritime security and maritime safety cannot be separated from the world's maritime fulcrum policy. Policies relating to maritime security and safety are not only related to the Indonesian Navy but also involve other major components, reserve components and supporting components in the national defense system. Maritime defense requires policies, regulations, measures, and operations that are different from conventional national defense strategy. This research used qualitative design perspective validated through triangulation process. This research finds that the threats stretching from the West to East and from the North to South of Indonesia require synergy and integration of all components of the nation. Therefore, it is necessary to refocus policies, regulations, measures, and operations in the maritime defense system

STRONG LEADERSHIP AND POLITICAL WILL IN FRAUD AVOIDANCE Safril Hidayat
Asia Pacific Fraud Journal Vol 2, No 1 (2017): Volume 2, No.1st Edition (January-June 2017)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

Post reformation, Indonesia emerging as a democratic state. On one side, democracy bringing new chapter in political life, but on the other euphoria of democracy excessively rising. Openness brings negative impacts such as fraud in the financial sector, company that carried out by individual or organized group of people. Government of Indonesia established Indonesia’s Financial Services Authority (OJK). Fraud does not only happen in Indonesia. In many parts of the world fraud occurs and involves politics. It can be seen that the actors who commit fraud come from different back ground and social status. Todays, fraud form of action can be diversed and sophisticated as well as development of modern technology, new regulations, and systems. This research uses a qualitative research design. Analyses were performed by literature review. Thus fraud is fraudulent acts, performed in such a way that benefits yourself / group to harm others (individuals, companies or institutions). Encouragement that helped prompt fraud are as follows: pressure (the urge to commit fraud), opportunities (opportunities that enable fraud), and rationalization (perpetrator to justify his actions). Overall encouragement of fraud is known as the fraud triangle.Based on fraud triangle, the simplest way to avoid fraud by high self-consciuosness, strong political will and law enforecement, and leadership and decentralization

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search