Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Sulistiani, Siska Lis
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7223

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin bukan hanya mengatur urusan ibadah saja, namun hingga seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sector industri sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu thayib. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka maqashid syariah sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara juga berkah karena berdasarkan syariah. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normative melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumneter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga mealui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari maqashid syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

ASPEK HUKUM FINTECH SYARIAH UNTUK PENINGKATAN FINDRISING WAKAF UANG DI INDONESIA Sulistiani, Siska Lis
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Vol 11 No 1 (2019): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam (Jurisprud
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002

This study aims to determine the legal aspects of financial technology related to endowments in making finding money endowments in indonesia. Waqf money in indonesia is very potential, if maximized by all aspects including legal instruments and technological advances in socializing the urgency and benefits of waqf for the economic, social and religious progress of the community. The method used is a normative juridical method through primary, secondary and tertiary legal data relating to fintech and endowments of money. The findings of this study are that the development of legal related to waqf fintech can be done from both national law and islamic law in finding endowments for benefit as long as they maintain harmony and waqf requirements, and maintain the core of waqf assets collected to be developed in other more useful forms.

PENGARUH REWARD AND PUNISHMENT SCORE DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII Sulistiani, Siska; Ramlawati, Ramlawati; Yunus, Sitti Rahma
Jurnal IPA Terpadu Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35580/ipaterpadu.v3i2.13416

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas VII MTs Guppi Salotungo yang diajar dengan pemberian Reward and Punishment Score pada model kooperatif tipe TAI; (2) Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas VII MTs Guppi Salotungo yang diajar model kooperatif tipe TAI; (3) Pengaruh pemberian Reward and Punishment Score pada model kooperatif tipe TAI terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII MTs Guppi Salotungo Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi-eksperiment dengan menggunakan desain penelitian Nonequivalen control group design. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VII MTs Guppi Salotungo. Pengambilan sampel melalui teknik Cluster Random Sampling sehingga terpilih kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B sebagai kelas kontrol. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes hasil belajar yang diberikan sesudah pembelajaran. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil analisis deskriptif hasil belajar diperoleh skor rata-rata 24,93 dengan rerata N-Gain 0,72 tergolong ke dalam kategori tinggi dan skor rata-rata 21,36 dengan rerata N-Gain 0,58 tergolong ke dalam kategori sedang pada kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan uji-t hasil belajar peserta didik memperlihatkan Ho ditolak dan HÎ± diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian Reward and Punishment Score pada model kooperatif tipe TAI berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas VII MTs Guppi Salotungo pada materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya.

ASPEK HUKUM BANK WAKAF MIKRO DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani; Yunus, Muhammad; Bayuni, Eva Misfah
Jurnal Bimas Islam Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan pertahanan. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya.Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kata kunci: Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia. Abstract Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for religious facilities, education, social services and defense. Many developments in the Islamic economic sector or Islamic banking are associated with waqf, not least in 2017 The Government and OJK initiated the Micro Waqf Bank as an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. The term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the community is maintained intact without reducing its benefits, besides it is named the Micro Endowment Bank because the BWM operation is in the pesantren environment. During the development of this BWM, the term micro waqf bank was used in naming its institutions, but from the legal basis and form of legal entities it was very far from naming it. under the Financial Services Authority (OJK). This study uses a normative juridical research method using secondary data using qualitative descriptive analysis. Keywords: Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Siska Lis Sulistiani
ADHKI: Journal of Islamic Family Law Vol 2 No 2 (2020): Vol. 2, No. 2, Desember 2020
Publisher : ADHKI Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37876/adhki.v2i2.38

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kedudukan hukum dan klasifikasi dari anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugrah dari Allah Taâ€™ala yang harus dijaga. Akan tetapi, tidak sedikit dari masalah yang terjadi terkait keabsahan perkawinan yang berakibat hukum pada status hukum anak yang dihasilkan. Dari 2 sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait anak luar kawin, dan siapa saja yang termasuk anak luar kawin dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa UU No.1 Tahun 1974, KUHPDT, Yurisprudensi, Al-Qurâ€™an dan Al-Hadis, sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, tesis, disertasi yang berkaitan, dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis melalui deskrisi analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi perbedaan klasifikasi anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam, karena berbeda cara pandang khususnya terkait anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri yang menurut hukum positif dalam ketegori anak luar kawin, sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah di mata hukum negara.

Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19 Siska Lis Sulistiani
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 3 (2021): JIEI : Vol. 7, No. 3, 2021
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi literasi wakaf melalui media sosial, sebagai bagian dari sarana sosialisasi wakaf, mengingat berdasarkan data penelitian indeks literasi wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada awal tahun 2020 menunjukkan Bahwa literasi wakaf di Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran wakaf khususnya pada saat Pandemi Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode yuridis normatif, dengan jenis dan sumber data hukum primer dan sekunder, dan dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif, sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antar fakta. di lapangan dan norma yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi peningkatan sosialisasi wakaf khususnya literasi wakaf melalui media sosial sangat penting mengingat kondisi pandemi Covid 19 membuat semua aspek kegiatan sosial menjadi terbatas dan dilakukan secara remote atau melalui media online, sehingga bahwa melalui media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi. wakaf di Indonesia. Kata Kunci: Literasi, Wakaf, Media Sosial, Pandemi.

Pemulihan Aset Wakaf: Tinjauan Fikih dan Akuntansi Ifa Hanifia Senjiati; Siska Lis Sulistiani; Itsnaina Lathifah Ridwan
Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 4 No 2 (2020): Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Laboratorium Prodi Pendidikan Agama Islam UNJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/004.2.05

Wakaf Daarut Tauhid manages waqf in the form of a vehicle. Vehicles are waqf assets that are easily impaired so depreciation is necessary. However, in practice, the waqf Daarut Tauhid does not make accounting records for the depreciation of the assets of the vehicle's waqf. Therefore, this study aims to analyze ways of recovering waqf assets that have been depreciated using waqf review and accounting. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data collection techniques through interviews and literature study. The results of the study are several steps to recover waqf assets in waqf institutions by revaluating the waqf assets received, and determine the economic age, depreciation costs, and the appropriate depreciation method to be used. Making a plan for recovering waqf assets with taghyir al-waqf, or Istibdlal and recording these transactions in the financial statements based on PSAK 48 paragraph 01.

Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia Siska Lis Sulistiani
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v18i2.175-192

Abstract. Waqf has more flexibility than zakat so that the form of waqf will continue to grow in accordance with the times. The development of the waqf must still be in the corridor of the Shari'a so that the value of ubudiyah and iqtishadiyah remain. The potential of waqf land in Indonesia is so large, making the number of unproductive waqf land due to limited aspects of funding and management. Sukuk-based waqf innovation launched in early 2017 by the Government in order to maximize the potential of waqf land in Indonesia, only the legal aspects of sukuk itself are legally still legitimate. The methodology used is qualitative research methods through literature study, with normative juridical research types and secondary data sources collected by documentary and interview methods and analyzed descriptively qualitatively so that the level of synchronization and feasibility of norms is known. The results of this study are that waqf and sukuk stand from 2 different contract goals, namely tabarru and tijaroh contracts, which are combined in order to bring greater value to benefit. The position of the sukuk-based waqf law if it is built on the contract of sukuk ijarah which is almost similar to bai al-wafa according to the jumhur ulama is prohibited, except for Hanafi schools that allow it. This is in line with the DSN fatwa regarding sukuk and Article 112-113 of the KHES regarding Bai al-Wafa. Apart from differences of opinion in the context of fiqh, it is necessary to pay attention to the clear regulatory aspects that underlie sukuk-based waqf, pay attention to the administration of waqf assets both land and building certificates and waqf certificates and attention to sharia legality aspects so that the main purpose of waqf for the benefit of the people can still achieved without reducing the value or the form of waqf assetsAbstrak. Wakaf memiliki fleksibilitas yang lebih dibandingkan zakat sehingga bentuk wakaf akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan wakaf tersebut tetap harus dalam koridor syariat sehingga nilai ubudiyah dan iqtishadiyah nya tetap ada. Potensi tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar, menjadikan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif diakibatkan terbatasnya aspek pendanaan dan manajemen. Inovasi wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan di awal 2017 oleh Pemerintah dalam rangka memaximalkan potensi tanah wakaf di Indonesia, hanya saja aspek hukum sukuk itu sendiri secara hukum masih khilafiah. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan jenis penelitian yuridis normatif dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumenter dan wawancara lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga diketahui taraf sikronisasi dan kelayakan norma. Hasil penelitian ini bahwa wakaf dan sukuk berdiri dari 2 tujuan akad yang berbeda yaitu akad tabarru dan tijaroh, yang digabungkan dalam rangka menghadirkan nilai maslahat yang lebih besar. Kedudukan hukum wakaf berbasis sukuk ini jika dibangun diatas akad sukuk ijarah yang hampir serupa bai al-wafa menurut jumhur ulama diharamkan, kecuali madzhab hanafi yang membolehkannya. Hal ini yang selaras dengan fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES tentang bai al-wafa. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam konteks fiqh ini, perlu diperhatikan aspek regulasi yang jelas yang melandasi wakaf berbasis sukuk ini, memperhatikan perapihan administrasi aset wakaf baik sertifikat tanah dan bangunan maupun sertifikat wakaf dan perlu diperhatikan aspek legalitas syariah agar tujuan utama wakaf untuk kemaslahatan umat tetap dapat tercapai tanpa mengurasi nilai ataupun wujud dari asset wakaf.

Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf al-Azhar Jakarta Siska Lis Sulistiani
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v17i2.285-299

Waqf in Islam is one way to invest in property for the sake of the world and the hereafter. The development of waqaf must still be in the sharia corridor so that its ubudiyah and iqtishadiyah values remain. Islamic law will not be known even as DSN MUI has just released its fatwa in October 2016 which is the investment benefit and sharia life fatwa, but some sharia insurance institutions and wakaf institutions in Indonesia first applied this form of waqf. The legal status of a wakaf law on Islamic insurance policy under Islamic law includes productive wakaf. However, in terms of its ownership element as a waqf object has not been fully owned by wakif so ulama differed in opinion, although in principle has been owned by wakif, but still opens the dispute space because the waqf object is not yet fully owned. The wakaf law of syariah insurance policy itself is still potentially canceled by wakif or by sharia insurance if one of them wakif get difficulty paying the premium before maturity. Implementation of waqf syariah insurance policy at Al-Azhar Wakaf Institute Jakarta has not yet fully complied with the rules of Fatwa DSN MUI because the fatwa has just come out in the end of 2016 and socialized in early 2017, whereas the wakaf will be known as sharia insurance policy in the community.

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Siska Lis Sulistiani
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7223

Islam merupakan agama yang rahmatan lil’alamin bukan hanya mengatur urusan ibadah saja, namun hingga seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia merupakan subjek hukum sekaligus sebagai pelaku ekonomi yang unik dan prospektif, dengan berkembangnya segala kebutuhan dari segala sector industri sebagai muslim dituntut berada dalam kerangka aturan syariah yaitu halal dan kerangka etika yaitu thayib. Maka perkembangan industri halal khususnya di Indonesia menjadi sangat menarik dan bersifat progresif, sehingga perlunya terus diawasi dalam kerangka maqashid syariah sehingga nilai manfaat dan perkembangannya menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi untuk pembangunan negara juga berkah karena berdasarkan syariah. Penelitian ini berdasarkan pendekatan yuridis normative melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumneter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga mealui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari maqashid syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search