Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Hutagalung, Sun Basana; Suranta, Ferri Aries; Siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tujuan utama masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan yaitu mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hakim dikatakan sebagai benteng terakhirnya keadilan yang memegang peranan dalam menyelesaikan semua sengketa yang terjadi termasuk kekerasan terhadap perempebagai badan resmi mengembangkan budaya hukum melalui penanggulangan kejahatan khususnya dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak kekerasaan terhadap perempuan dan anak. Hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang memberikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian terhadap para pihak yang sedang bersengketa. Hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus memperhatikan keberadaan korban baik secara pisik maupun secara psikis. Hakim juga harus memperhatikan keadaan objektif dari pelaku tindak pidana kekerasan. Pertimbangan terkait kondisi pelaku dan korban diharapkan keputusan yang dijatuhkan hakim akan memenuhi tujuan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya faktor hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PEMASANGAN AIR MINUM ANTARA PDAM TIRTANADI SUMATERA UTARA DENGAN PELANGGAN DI CABANG MEDAN DENAI Simorangkir, Sahat HE; Siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Air minum adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, maka dengan segala daya upaya akan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara, yang berada di Kota Medan maupun Kabupaten untuk mendapatkan air minum demi kelangsungan hidup perusahaan dalam pelayanan pada pelanggan, baik itu dilakukan melalui air bawah tanah yang bersumber dari penggalian sumur bor maupun penyulingan atau penyaringan dari air sungai. Dimana dari sekian ratus Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia (300 s/d 335 unit), bahwa dimana hanya ada puluhan Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat (70 s/d 80 unit) dan dinamis dalam pengolahannya. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat mengunakan system manajemen untuk I.S.O. 9001 : 2000.

POLA PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERKELOLA PADA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA GUNA MENDUKUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi pada PT. Sarana SUMUT Ventura) Julfizar, Julfizar; Siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang cukup berkembang saat ini adalah lembaga ventura atau venture capital. Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif pembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturan perbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (venture capital) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komite internal atau kalangan profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Sehingga dimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan aplicable. Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan pihak perusahaan pasangan usaha (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata).

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK PERSERO DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN Br Pohan, Riana; Zul, Muaz; siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Dewasa ini terdapat kekhawatiran di kalangan para direksi bank Persero dalam penyaluran kredit, karena penegak hukum cenderung menyelesaikan persoalan kredit bermasalah dengan menggunakan hukum pidana dengan alasan kredit bermasalah tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, karenanya, diperlukan payung hukum yang dianggap adil dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh kalangan masyarakat, masalah yang akan diteliti yakni tentang batasan kekayaan negara yang dipisahkan pada modal bank persero, tentang apakah kerugian bank persero merupakan kerugian keuangan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban direksi bank Persero ketika bank Persero mengalami kerugian. Batasan kekayaan negara yang dipisahkan dalam Penyertaan Modal Negara pada bank Persero adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada hukum korporasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Kerugian bank Persero bukanlah kerugian negara, ketika pemerintah menyertakan modalnya pada bank Persero, maka imunitas publik negara hilang, status pemerintah sebagai pemegang saham. Pengaturan pertanggungjawaban direksi bank Persero tunduk pada prinsip business judgement rule yang telah diakomodasi di dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip Good Corporate Governance sebagaiman diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan Bank Indonesia.

PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SAT RESKRIM POLRESTA TEBING TINGGI) Simanjuntak, Maringan; Siregar, Januari; Isnaini, Isnaini
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dari dan terbatas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri untuk melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Peranan Unit PPA Sat Reskrim Polresta Tebing bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan khusus kepada saksi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG BINJAI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dharmaputra, Rendra Yozar; Siregar, Januari
JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku di mana ada suatu fenomena ketidakseimbangan kedudukan antara pihak bank dan calon debitur pada saat akan dilakukannya perjanjian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai surplus spending unit berhadapan dengan calon debitur sebagai defisit spending unit, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit sebagai kontrak baku akan meniadakan posisi tawar debitur. Untuk meninjau perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanakan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, maka perlu dikaji kekuatan mengikat perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku tersebut dengan menekankan kepada analisis klausula-klausula yang melemahkan kedudukan debitur untuk menentukan potensi terjadinya kerugian bagi debitur. Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan Pasal 18 mengenai ketentuan pencantuman klausula baku akan berpengaruh terhadap pelaksanakan perjanjian kredit perbankan sebagai kontrak baku, sehingga akan dikaji mengenai pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai salah satu jenis kredit yang dilaksanakan sebagai kontrak baku ditinjau dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanakan perjanjian kredit modal kerja di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Binjai sebagai kontrak baku, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa klausulanya dapatlah diketahui bahwa tidaklah semua masuk dalam rumusan pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun terdapat beberapa Pasal yang diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka tetaplah harus memperhatikan tujuan Pasal 18 tersebut untuk menciptakan asas kebebasan berkontrak yang seimbang, selain itu juga harus memperhatikan keberlakuan perjanjian kredit sebagai kontrak baku dalam ruang lingkup perbankan, khususnya karakteristik perbankan yang mengedepankan asas kehatihatian dalam rangka menjaga tingkat kesehatan yang akan berhubungan dengan manajemen resiko.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK NADA DERING (Ring Tone) DAN NADA SAMBUNG PRIBADI (Ring Back Tone) Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Siregar, Januari; S N S, Nancy; Perdana, Surya
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Perkembangan teknologi telah mendorong para pengguna telepon selular untuk memiliki telepon selular yang berbeda dengan milik orang lain, mendorong produsen dan provider telepon selular untuk menciptakan suatu inovasi baru yang sekarang dikenal dengan istilah nada dering (ring tone) dan nada sambung pribadi (ring back tone), kedua inovasi baru ini mempunyai kelebihan yaitu dalam penggunannya dapat menggunakan suatu lagu. Tentunya, juga memberikan pengaruh pada industry musik di tanah air, terkait dengan penegakkan hak cipta atas ciptaan lagu khususnya. Tidak banyak orang menyadari bahwa bunyi – bunyi yang digunakan sebagai ringtone dan ring back tone tersebut merupakan karya cipta orang lain yang penggunannya dilindungi Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta menimbulkan ketidaktahuan masyarakat memperbanyak ataupun menyiarkan suatu lagu untuk dijadikan nada dering (ring tone) tanpa seijin pemegang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta. Serta, penggunaan lagu yang tidak secara keseluruhan pada nada sambung pribadi (ring back tone) adalah merupakan suatu pelanggaran hak moral bagi penciptanya dalam hal ini pemegang hak cipta lagu tersebut. Cipta Lagu, Nada dering / Nada Sambung Pribadi

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search