Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Motivasi Mahasiswa Menjadi Start Up Digital Entrepreneur: Technopreneurship Lutfi Hardiyanto
Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran perguruan tinggi dalam persaingan global untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki jiwa wirausaha saat ini sangat diperlukan. Technopreneurship atau kewirausahaan digital menjadi umum digunakan pada saat ini untuk mendefinisikan pemanfaatan teknologi pada kegiatan berwirausaha. Pemanfaatan teknologi dalam hal ini dipahami mulai dari proses produksi (dengan mesin dan teknologi terbarukan) hingga pemasaran (memanfaatkan media sosial, platform online, aplikasi, dan lain-lain). Istilah lain yang lebih umum digunakan oleh generasi millennial adalah start-up atau bisnis pemula. Start-up pada dasarnya aktivitas perintisan bisnis yang memiliki model bisnis yang terencana dan memanfaatkan teknologi dalam bentuk platform dana atau aplikasi. Yang dapat menunjukkan faktor-faktor dalam mempengaruhi motivasi mahasiswa menjadi Start Up Digital Entrepreneur / technopreneurship. Faktor-faktor tersebut terdiri dari semangat, kreatifitas, inovasi, dan adanya keberanian mengambil resiko, serta harus peka terhadap inovasi teknologi yang didukung dengan penemuan ide kreatif.
Peningkatan Kualitas Kompetensi Guru PAUD: Menjadi Guru Profesional Wahyuni Nadar; Yatha Yuni; Lutfi Hardiyanto
Jurnal Abdimas Prakasa Dakara Vol. 1 No. 1 (2021): Pemberdayaan Kompetensi dan Keterampilan Masyarakat di Era Globalisasi
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.767 KB) | DOI: 10.37640/japd.v1i1.945

Abstract

Kompetensi profesional merupakan satu kompetensi pendidik yang harus dimiliki  guru PAUD. Menyusun perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kompetensi profesional. Perencanaan pembelajaran dimulai dari program semester, rencana perencanaan pembelajaran mingguan (RPPM) dan rencana perencanaan pembelajaran harian (RPPH). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan salah satu hal penting yang harus  diperhatikan oleh tenaga pendidik khususnya pada pendidik anak usia dini. Dalam memberikan sebuah kegiatan pembelajaran yang baik kepada para peserta didik, harus dibuat RPPH. RPPH ini memiliki berbagai macam peran penting dalam sebuah kegiatan pembelajaran, diantaranya dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran karena di dalam RPPH terdapat tujuan, metode, dan media yang akan digunakan ketika kegiatan belajar berlangsung. Selain itu, RPPH juga dapat menjadi sebuah acuan dalam evaluasi pembelajaran agar pendidik mampu terus berinovasi dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pada kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) berupa pelatihan diikuti oleh guru-guru PAUD di Desa Ciadeg Cigombong. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari. Adapun tim dosen yang melaksanakan kegiatan PkM berjumlah 8 orang yang kesemuanya merupakan dosen lintas prodi di STKIP Kusuma Negara. Hasil pelatihan menunjukan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta latihan melalui pretes dan postes secara lisan, dan dilihat dari hasil evaluasi membuat perangkat administrasi pembelajaran meliputi program semester, RPPM, dan RPPH.
Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi Lutfi Hardiyanto; Ayu Fahira Lestari; Dina Rizqi Fadilah; Eka Wulandari; Iyan Haryanto; Radhitio Ridho Akbar
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 2 No. 2 (2022): Civic Education Dalam Perspektif Global
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.866 KB) | DOI: 10.37640/jcv.v2i2.1532

Abstract

Abstrak—Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, tujuan umum dalam penelitian ini ialah untuk memperoleh data empiris mengenai variabel yang berhubungan dengan isu wacana Presiden 3 periode berdasarkan dalam kajian konstitusi. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan mengenai konstitusi ketatanegaraan Indonesia dan mempelajari syarat amandemen. (2) Mengetahui adanya kemungkinan perubahan UUD 1945 menyesuaikan dengan situasi politik hukum Indonesia saat ini. Belum lama ini ramai diperbincangkan isu wacana Presiden Indonesia menjabat selama 3 periode. Isu ini bergerak dengan cepat diberbagai kalangan, sehingga wacana tersebut diperdebatkan dan menuaikan pro kontra dari berbagai pihak. Bukankah sudah jelas bahwa sekitar 10 hingga 11 tahun lalu MPR telah membatasi kekuasaan presiden hanya 2 periode, dengan masa 5 tahun untuk 1 periode? Apakah hal tersebut bisa dilanggar? Dimana jika melanggar pembatasan tersebut maka pemerintah sama saja melangggar Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Sudah jelas bukan pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Jika wacana tersebut benar-benar terjadi maka pemerintah harus bersiap-siap karena penulis sangat yakin bahwa rakyat Indonesia tidak akan diam (People will not abide by government that are clearly in violation of the constitution). Sehingga dalam penelitian ini tim penulis akan berusaha membahas secara mendalam melalui konstitusi besarnya peluang terealisasikannya Presiden Tiga Periode.
Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua Lutfi Hardiyanto; Saryono Saryono
Jurnal Citizenship Virtues Vol. 3 No. 1 (2023): Nilai Toleransi Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan
Publisher : LPPM STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37640/jcv.v3i1.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai isu-isu atau permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan peranan lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan beberapa poin-poin solusi yang dapat membantu mengatasi pelanggaran HAM yang ada di Papua, seperti rencana pembangunan papua berkelanjutan, perlindungan hukum bagi aktivis HAM Papua, membentuk tim pengawas HAM secara khusus, menggalakkan isu-isu pelanggaran HAM Papua melalui pers mahasiswa, mengadakan kampanye sosial dan solusi lainnya. Penulis juga memberikan data-data realistis dari beberapa sumber yang terpercaya sebagai studi pustaka yang dapat mendukung argumentasi dan pelaksanaan solusi-solusi yang penulis berikan. Isu Papua Merdeka muncul dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya diskriminasi terhadap orang Papua, pembangunan Papua yang kurang mendapat perhatian, kurangnya kebijakan serta peranan lembaga HAM yang dapat melindungi, sikap diskriminatif masyarakat luar terhadap orang Papua, dan lain sebagainya. Pembangunan di Papua pun masih bilang tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya yang menyebabkan kualitas hidup masih terbilang jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang masih kurang peduli dengan apa yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini demi terwujudnya keadilan dengan menegakan hukum sesuai dengan filosofis yang terdapat dalam filsafat hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dapat dilakukan dengan peningkatan lembaga HAM, kebijakan mengenai HAM dan pembangunan berkelanjutan di Papua, serta baik masyarakat maupun pemerintah lebih peduli lagi dengan isu-isu mengenai diskriminasi dan pelanggaran HAM.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KETERAMPILAN LITERASI DIGITAL BAGI KADER PKK & POSYANDU Saryono; Sari Astuti; Lutfi Hardiyanto; Kokom Nurjanah
PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): PUBLICA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, April 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.029 KB)

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi untuk dapat memberikan kontribusi dan memberdayakan rakyat  Indonesia yang  memerlukan. Untuk itulah Tim PKM STKIP Kusuma Negara berkolaborasi dengan TPKK Desa Sanja melakukan kegiatan peningkatan keterampilan literasi digital kepada kader PKK, Posyandu dan remaja di wilayah Desa Sanja. Kegiatan tersebit dilakukan dalam bentuk penyuluhan terkait keterampilan Literasi digital dan pelatihan penggunaan komputer secara langsung untuk mengolah data. Keterampilan literasi digital merupakan hal yang sangat mereka butuhkan untuk lebih meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di wilayah Desa Sanja. Terlebih lagi banyak sekali tugas- tugas dan pelaporan kinerja mereka harus dilakukan secara digital karena terhubung  langsung dengan pengolahan data milik pemerintah. Lebih dari dua puluh lima peesta hadir dan secara antusias mengiikuti kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka bertanya jawab dengan pemateri dan semangat mereka menyelesaikan tugas tuga s mereka. Pelatihan penggunaan komputer dapat dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah laptop yng dipinjamkan oleh tim PKM dan sejumlah masyarakat desa Sanja. Peran serta mahasiswa yang  menjadi tutor pendamping  saat pelatihan komputer mendapat respon sangat positif dari peserta. Dengan kolaborasi kita bisa berinovasi walau dalam keterbatasan.
Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994 Eka Rini Wardani; Lutfi Hardiyanto; Purwani Puji Utami
Journal of Citizenship Values Vol. 1 No. 1 (2023): Transformasi Harmoni: Kurikulum, Program Pendidikan Karakter, HAM dan Bhineka T
Publisher : STKIP Kusuma Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan umum penelitian ialah sebagai studi kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Yang mana salah satu pelanggaran HAM yang diambil ialah Genosida Rwanda 1994. Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, suatu pelanggaran HAM berat, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang bersifat berbahaya, karena mengancam nyawa manusia. Contohnya seperti kasus pembunuhan, penyanderaan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan lain-lain. Kasus Genosida Rwanda 1994 terjadi sangat tragis, hampir 800.000 korban jiwa hilang karna permasalahan konflik antar suku dan pembantaian terhadap suku lainnya. Dengan adanya konflik tersebut Rwanda menjadi sorotan dunia bahkan PBB, yang mana di mata dunia kasus Genosida terbesar terjadi di Rwanda pada tahun 1994.
PENANAMAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP MAHASISWA DI STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA Lutfi Hardiyanto; Siti Khodijah; Dina Martha Fitri
Edum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): : Edum Journal
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/edumjournal.v6i2.151

Abstract

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan kita bisa mengarahkan, menuntun dan membina insan-insan yang cerdas, berakhlak mulia serta mandiri. Masalah pendidikan adalah topik yang tidak ada habisnya dibicarakan di Indonesia. Setelah sekian lama pendidikan di Indonesia berjalan, meskipun mengalami banyak kemajuan, masih saja menyisakan banyak permasalahan yang justru lebih esensial dari sekedar peningkatan lembaga pendidikan formal di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mendeskripsikan penanaman Civic Knowledge melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa STIKes Mitra RIA Husada Jakarta, (2) Untuk mendeskripsikan penanaman Civic Disposition melalui pembelajaran Pendidikan ewarganegaraan terhadap mahasiswa STIKes Mitra RIA Husada Jakarta, (3) Untuk mendeskripsikan penanaman Civic Skill melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa STIKes Mitra RIA Husada Jakarta. Peneliti melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dikarenakan peneliti ingin mengetahui perspektif subjek penelitian secara alami yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun hasil wawancara narasumber yakni mahasiswa semester 2 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Terapan Kebidanan di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta, mengenai penanaman kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran kewarganegaraan terhadap mahasiswa. Penelitian ini hanya dapat dijelaskan untuk mengetahui rumusan masalah penelitian. Oleh Karena itu, menggunakan metode penelitian ini dapat membantu peneliti agar dapat menganalisis dan menjawab persoalan yang tertera pada rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman yaitu tahap pertama tahap pengumpulan data, tahap kedua tahap reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Peneliti pemeriksaan atau pengecekan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah upaya mengembangkan kualitas warga negara secara dalam berbagai aspek kehidupan. Penanaman Civic Knowledge melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta Tahun 2022 yaitu dengan menggunakan variasi pembelajaran yang menarik dan menggunakan media pembelajaran audio visual. Penanaman Civic Disposition melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta Tahun 2022 yaitu dengan pemberian nasihat dan pesan moral kepada mahasiswa serta dosen menjadi teladan. Penanaman Civic Skills melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap mahasiswa di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta Tahun 2022 yaitu dengan pemberian contoh atau teladan dari dosen.