<![CDATA[Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan data, sehingga hanya ada satu data fakir miskin pada program kemiskinan.  Permasalahan klasik yang hingga kini masih menjadi perdebatan di lingkungan birokrasi, peneliti maupun akademisi, bahwa data kemiskinan yang masih bermacam-macam, dan dikelola oleh berbagai instansi, merupakan pangkal dari tidak efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanggulangan kemiskinan berbasis keterpaduan data di Kota Semarang. Sumber data penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan FGD dengan unsur Dinas Sosial, dan OPD penyelenggara program kemiskinan. Berdasarkan analisis secara kualitatif, penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum berbasis keterpaduan data. Setiap OPD penyelenggara program kemiskinan meliliki data kemiskinan sendiri-sendiri, baik data yang bersumber dariBadan Pusat Statistik (BPS) maupun hasil pendataan sendiri. Hal ini menyebabkan capaian program penanggulangann kemiskinan di Kota Semarang belum optimal pada lima tahun terkahir. Sehubungan dengan itu, Pemda yang dimotori Bappeda Kota Semarang perlu melakukan penataan pengelolaan data kemiskinan, sehingga ke depan terwujud data yang terpadu atau satu data kemiskinan pada satu pintu. Kata kunci : kemiskinan, program kemiskinan, keterpaduan data.]]>
