jppd
Vol 1, No 1 (2019): Juni

Kedudukan dan peranan hukum adat dalam Penyelesaian konflik

Harry Saputra (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo)
Mulia Jaya (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo)
Siti Maryam (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo)



Article Info

Publish Date
28 Jun 2019

Abstract

Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, tak terkecuali di Dusun Talang Silungko Kacamatan Bathin II Pelayang. Biasanya hokum adat di masing-masing daerah tersebut digunakan salah satunya sebagai aturan dalam menyelesaikan konflik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan peranan hokum adat dalam menyelesaikan konflik di Dusun Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum Adat Di Dusun Talang Silungko terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu a) Pucuk Undang; b) Hukum Publik; dan c) Hukum Privat. Namun demikian, ketiganya mempunyai ruang atau wilayanh pengaturannya masing-masing, sehingga dalam mengimplementasikan hukum adat tidak tumpang tindih. Secara tegas memberi pemahaman bahwa kedudukan adat itu di bawah hukum Agama (Islam) atau syarak. Sedangkan hambatannya adalah adanya sedikit pro dan kontra didalam penerapan dilapangan dan itu merupakan hal yang wajar didalam kehidupan bermasyarakat dan belum memiliki dana sendiri atau dana rutin.

Copyrights © 2019






Journal Info

Abbrev

jppd

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah merupakan jurnal ilmiah yang proses telaahnya menggunakan peer-review . Jurnal ini mempublikasikan artikel penelitian dan artikel kajian literatur dalam bidang politik dan pemerintahan daerah. Fokus jurnal ini adalah Politik meliputi: kekuasaan, kebijakan, ...