Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Sistem Penganggaran Sektor Publik

ANALISIS KEBUTUHAN PENGATURAN BILLING RATE OLEH MENTERI KEUANGAN

Yuliardi Muliawan (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Jun 2017

Abstract

Saat ini pengaturan mengenai penyusunan RAB untuk jasa konsultansi telah tersedia baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh asosiasi jasa profesi terkait. Namun demikian terdapat temuan BPK terhadap instansi pemerintah daerah dimana dalam penyusunan anggaran untuk satuan biaya billing rate mengacu pada SEB Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultansi (Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)). Menurut rekomendasi pada auditnya, BPK menyarankan agar Billing rate diatur oleh Menkeu melalui PMK Standar Biaya. Selanjutnya, melalui penelitian ini berusaha menjawab secara filosofis dan yuridis melalui telaah literature mengenai perlu atau tidaknya billing rate diatur oleh Menkeu melalui PMK Standar Biaya. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan terkait billing rate.

Copyrights © 2017






Journal Info

Abbrev

akurasi

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance

Description

The more effective and efficient management of state finances is a demand in the life of the nation today. Budgeting and costing is one of the most important parts of managing state finances. As the implementation of upstream state financial management functions, the quality of budgeting largely ...