<![CDATA[Tata kelola perusahaan dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sejumlah BPR ditutup operasionalnya disebabkan mengalami permasalahan dalam tata kelola. Semakin meningkatnya volume usaha BPR maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Dengan memperhatikan pada permasalahan BPR serta dalam rangka untuk menciptakan industri BPR yang sehat dan kuat, serta meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat perlu segera menerapkan tata kelola. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Obyek penelitian penerapan tata kelola sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bersumber dari Laporan Tata Kelola PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha pada tahun 2018 yang telah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran. Dari hasil evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan berdasarkan data tata kelola tahun 2018, PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha telah melaksanakan tata kelola sesuai Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.Kata Kunci: Evaluasi, Penerapan, Tata Kelola Perusahaan yang BaikAbstract -The application of good governance of the Rural Bank or BPR banks is an obligation that must be implemented on an ongoing basis. A number of BPR closed operations due to experiencing problems in governance. The increase in the business volume of BPR is increasing the risks involved, thereby encouraging the need for the implementation of governance by BPR. With respect to the issue of the BPR and in order to create a healthy and robust BPR industry, and improve the performance of BPR, protect stakeholders, and improve compliance with legislation, as well as of ethical values that are generally applicable to banking. BPR as a bank financial institution need to implement governance immediately. Financial Services Authority as a regulator in the year 2015 has issued regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK. 03/2015 concerning the implementation of governance for the Rural Bank. The research object for implementing governance in accordance with the Financial Services Authority regulation is BPR Eka Bumi Artha. The research method was done qualitatively with the source of the report on BPR governance of Eka Bumi Artha in 2018 that has been published. The results showed BPR Eka Bumi Artha has implemented the good word, by applying the principles of transparency, accountability, responsibility, Independence , and fairness. From the results of the evaluation as a whole based on the data governance in 2018, BPR Eka Bumi Artha has carried out the governance pursuant to Article 2 regulation of the Financial Services Authority No. 4/POJK. 03/2015 concerning the implementation of governance for the Rural Bank. Keywords: Evaluation, Application, Good Corporate Governance]]>
Copyrights © 2019
