<![CDATA[Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah tatanan birokrasi di Indonesia sehingga membuat Pemerintah harus mengadopsi perkembangan teknologi informasi melalui layanan berbasis e-government. Perpustakaan Nasional RI merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan layanan publik informasi terbitan pemerintah di bidang hukum berdasarkan UU Deposit. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkah rancangan sistem e-government melalui repository hukum peraturan perundang-undangan yang lebih terstruktur, lebih mudah ditemukan, lebih fleksibel dalam pencarian serta terintegrasi sehingga termutakhirkan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mengevaluasi repository hukum pada 12 kementerian 10 lembaga non kementerian, 4 provinsi dan 8 kabupaten kota dengan melakukan uji terhadap komponen human computer interaction, uji interoperabilitas dan uji manajemen repository institusi. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa (1) aspek human computer interaction masih belum mengikuti standar internasional , (2) aspek interoperabilitas belum mengikuti standar metadata repository institusi, (3) pada aspek manajemen repository ditemukan belum adanya efektifitas dalam mengolah konten informasi dan aspek usablity portal. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan nahwa portal e-government layanan terbitan hukum yang ada saat ini belum efisien, efektif serta belum terintegrasi. Perancangan sistem dilakukan dengan desain sistem yang sesuai standar melalui perancangan ulang proses bisnis dan desain antar muka sistem. Kata Kunci : e-government, Layanan referensi , human computer interaction, interroperabilitas, terbitan pemerintah, undang-undang deposit. ]]>
Copyrights © 2014
